Pramono: Tak mudah pecat Sekjen DPR
Rabu, 18 Januari 2012 - 13:16 WIB
Pramono: Tak mudah pecat Sekjen DPR
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pramono Anung mengatakan, tidak mudah memecat Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Nining Indra Saleh. Dalam proses pemecatan ini ada mekanisme yang dilalui.
"Ibu Nining ini kan eselon 1A, pejabat tinggi negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) birokrasi. Tentunya jika ada keinginan penggantian, prosedurnya tak gampang. Harus ada usulan dari pimpinan dan sebagainya," ujar Pramono kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1/2012).
Dia mengatakan, saat ini unsur pimpinan DPR, secara resmi belum pernah membahas soal pemecatan Nining. Tetapi diakuinya soal surat teguran yang dilayangkan ke Nining dari Pimpinan DPR, sudah diterima oleh semua wakil pimpinan DPR, termasuk dirinya.
"Sebenarnya antara surat teguran tertulis dari ketua DPR dengan apa yang disampaikan ketua DPR, itu ada hal yang berbeda. Karena dalam surat teguran tertulis itu ada 4 poin," ungkapnya.
Ditanya lebih jauh apa saja empat point itu, Pramono enggan menyebutkan. Namun semuanya positif. "Salah satu poinnya adalah meminta kepada sekjen apabila ada permintaan dari alat kelengkapan dewan atau anggota yang dinilai tidak wajar, maka diminta kepada kesekjenan untuk menolak," terangnya dengan menyelipkan bocoran diantara 4 poin isi teguran yang dimaksud.
Ditambahkan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, ada beberapa persoalan yang dialami ketua DPR. Banyak informasi yang tak diketahui Marzuki Alie sekaligus Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), salah satunya masalah renovasi ruang Banggar.
"Ketua DPR ini kan sangat sibuk, seperti pada hari ini ketua DPR sedang di Afrika. Hal ini mengakibatkan ketua DPR yang juga ketua BURT tak mengetahui secara detail soal semua proyek di DPR mulai dari kalender, parfum ruangan maupun ruang banggar," tambahnya. (san)
"Ibu Nining ini kan eselon 1A, pejabat tinggi negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) birokrasi. Tentunya jika ada keinginan penggantian, prosedurnya tak gampang. Harus ada usulan dari pimpinan dan sebagainya," ujar Pramono kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1/2012).
Dia mengatakan, saat ini unsur pimpinan DPR, secara resmi belum pernah membahas soal pemecatan Nining. Tetapi diakuinya soal surat teguran yang dilayangkan ke Nining dari Pimpinan DPR, sudah diterima oleh semua wakil pimpinan DPR, termasuk dirinya.
"Sebenarnya antara surat teguran tertulis dari ketua DPR dengan apa yang disampaikan ketua DPR, itu ada hal yang berbeda. Karena dalam surat teguran tertulis itu ada 4 poin," ungkapnya.
Ditanya lebih jauh apa saja empat point itu, Pramono enggan menyebutkan. Namun semuanya positif. "Salah satu poinnya adalah meminta kepada sekjen apabila ada permintaan dari alat kelengkapan dewan atau anggota yang dinilai tidak wajar, maka diminta kepada kesekjenan untuk menolak," terangnya dengan menyelipkan bocoran diantara 4 poin isi teguran yang dimaksud.
Ditambahkan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, ada beberapa persoalan yang dialami ketua DPR. Banyak informasi yang tak diketahui Marzuki Alie sekaligus Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), salah satunya masalah renovasi ruang Banggar.
"Ketua DPR ini kan sangat sibuk, seperti pada hari ini ketua DPR sedang di Afrika. Hal ini mengakibatkan ketua DPR yang juga ketua BURT tak mengetahui secara detail soal semua proyek di DPR mulai dari kalender, parfum ruangan maupun ruang banggar," tambahnya. (san)
()
