PKS terbuka bagi Capres eksternal
PKS terbuka bagi Capres eksternal
A
A
A
Sindonews.com– Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka ruang bagi figur-figur eksternal partai untuk diusung sebagai bakal Calon presiden (Capres) 2014.
“Kami belum putuskan siapa yang akan diusung. Tapi ruang bagi figur eksternal kami buka.Tentunya melalui mekanisme internal dan dengan kualifikasi yang ditetapkan partai,” ujar Sekretaris Fraksi PKS DPR Abdul Hakim, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2012.
Dia menjelaskan, PKS saat ini sudah membentuk tim yang bekerja menyeleksi dan menjaring figur-figur potensial untuk diusung sebagai bakal capres. Tim ini juga bertugas menggodok nama-nama yang akan dipasang sebagai caleg pada Pemilu Legislatif 2014.
Nama-nama bakal capres dan caleg-caleg akan dirilis setelah Mukernas PKS di Jakarta pada akhir Maret 2012. Mengenai nama-nama bakal capres yang beredar di bursa spekulasi saat ini, Hakim mengatakan bahwa peluang mereka untuk didukung sangat tergantung kesepakatan dalam mukernas.
Selain itu, PKS juga memiliki mekanisme sendiri berupa penggalangan pendapat para kader yang tersebar di seluruh Tanah Air.“Jadi suara kader kami juga menentukan. Yang jelas dalam mukernas mendatang akan ditetapkan kriteria capres versi PKS,” ungkapnya.
Menurut Hakim, parpolparpol lain sah-sah saja mendeklarasikan pimpinan tertingginya sebagai bakal capres seperti PAN dengan Hatta Rajasa, Partai Gerindra dengan Prabowo Subianto, dan Partai Golkar dengan Aburizal Bakrie. Namun,PKS berharap pemimpin bangsa di masa depan adalah figur yang lebih fresh dan belum banyak terlibat hiruk- pikuk politik sebelumnya.
“Kalau bisa yang lebih segarlah. Di lingkup internal kita juga ada figur seperti Pak Hidayat Nur Wahid,Pak Tifatul Sembiring maupun Presiden PKS Pak Luthfi Hasan Ishaaq. Semua kita godok melalui tim. Makin banyak nama yang muncul, makin luas pula pilihan kita nanti,”terangnya. Di tempat terpisah,guru besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Iberamsyah mengatakan, akses pengusungan bakal capres cenderung hanya dikuasai sebagian kecil elite parpol.
“Jangankan mengusung figur eksternal sebagai bakal capres. Di lingkup internal parpol pun persaingan merebut kendaraan menjadi capres hanya dikuasai segelintir elite. Baik di dewan pembina, ketua umum, atau paling maksimal sekjen. Kader partai di luar golongan elite nggak masuk hitungan,” ujarnya.
Dia menjelaskan, tertutupnya akses bagi figur eksternal dan kader lain partai untuk menjadi bakal capres bisa membuat saluran demokrasi semakin sempit. Padahal, amendemen UUD 1945 di Era Reformasi telah memberi amanat sangat besar bagi parpol untuk mengusulkan pasangan capres dan cawapres.
“Kewenangan parpol ini tertuang dalam Pasal 6a ayat 2 UUD. Bahkan kalau diperinci berarti tak ada kemungkinan calon independen di luar parpol. Tapi kewenangan parpol ini justru disumbat oleh segelintir orang,” terangnya.
Menurut Iberamsyah, sukses tidaknya peran parpol dalam demokrasi bisa dilihat dari bagaimana parpol bersangkutan melakukan rekrutmen politik. Rekrutmen tersebut harus terencana dan terbuka sehinggadidapatkankaderterbaikuntuk menjadi calon pemimpin.
“Kami belum putuskan siapa yang akan diusung. Tapi ruang bagi figur eksternal kami buka.Tentunya melalui mekanisme internal dan dengan kualifikasi yang ditetapkan partai,” ujar Sekretaris Fraksi PKS DPR Abdul Hakim, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2012.
Dia menjelaskan, PKS saat ini sudah membentuk tim yang bekerja menyeleksi dan menjaring figur-figur potensial untuk diusung sebagai bakal capres. Tim ini juga bertugas menggodok nama-nama yang akan dipasang sebagai caleg pada Pemilu Legislatif 2014.
Nama-nama bakal capres dan caleg-caleg akan dirilis setelah Mukernas PKS di Jakarta pada akhir Maret 2012. Mengenai nama-nama bakal capres yang beredar di bursa spekulasi saat ini, Hakim mengatakan bahwa peluang mereka untuk didukung sangat tergantung kesepakatan dalam mukernas.
Selain itu, PKS juga memiliki mekanisme sendiri berupa penggalangan pendapat para kader yang tersebar di seluruh Tanah Air.“Jadi suara kader kami juga menentukan. Yang jelas dalam mukernas mendatang akan ditetapkan kriteria capres versi PKS,” ungkapnya.
Menurut Hakim, parpolparpol lain sah-sah saja mendeklarasikan pimpinan tertingginya sebagai bakal capres seperti PAN dengan Hatta Rajasa, Partai Gerindra dengan Prabowo Subianto, dan Partai Golkar dengan Aburizal Bakrie. Namun,PKS berharap pemimpin bangsa di masa depan adalah figur yang lebih fresh dan belum banyak terlibat hiruk- pikuk politik sebelumnya.
“Kalau bisa yang lebih segarlah. Di lingkup internal kita juga ada figur seperti Pak Hidayat Nur Wahid,Pak Tifatul Sembiring maupun Presiden PKS Pak Luthfi Hasan Ishaaq. Semua kita godok melalui tim. Makin banyak nama yang muncul, makin luas pula pilihan kita nanti,”terangnya. Di tempat terpisah,guru besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Iberamsyah mengatakan, akses pengusungan bakal capres cenderung hanya dikuasai sebagian kecil elite parpol.
“Jangankan mengusung figur eksternal sebagai bakal capres. Di lingkup internal parpol pun persaingan merebut kendaraan menjadi capres hanya dikuasai segelintir elite. Baik di dewan pembina, ketua umum, atau paling maksimal sekjen. Kader partai di luar golongan elite nggak masuk hitungan,” ujarnya.
Dia menjelaskan, tertutupnya akses bagi figur eksternal dan kader lain partai untuk menjadi bakal capres bisa membuat saluran demokrasi semakin sempit. Padahal, amendemen UUD 1945 di Era Reformasi telah memberi amanat sangat besar bagi parpol untuk mengusulkan pasangan capres dan cawapres.
“Kewenangan parpol ini tertuang dalam Pasal 6a ayat 2 UUD. Bahkan kalau diperinci berarti tak ada kemungkinan calon independen di luar parpol. Tapi kewenangan parpol ini justru disumbat oleh segelintir orang,” terangnya.
Menurut Iberamsyah, sukses tidaknya peran parpol dalam demokrasi bisa dilihat dari bagaimana parpol bersangkutan melakukan rekrutmen politik. Rekrutmen tersebut harus terencana dan terbuka sehinggadidapatkankaderterbaikuntuk menjadi calon pemimpin.
()
Explore More