Ucapan dan perbuatan SBY tak klop

Sindonews.com - Kegaduhan politik, justru diakibatkan kebijakan pemerintah yang dampaknya terasa hingga ke daerah. Kegaduhan tersebut terjadi mulai dari kasus Cikeusik, Temanggung, konflik di Papua. Kemudian munculnya persoalan Aceh, dan kasus di Sampang terkait Syiah-Sunni. Belum lagi kasus sengketa tanah di Bima dan Mesuji.

Tentu saja, fenomena ini bertolak belakang dengan imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu lalu. Dalam pidatonya itu, SBY meminta para elit partai politik (parpol) tak menimbulkan kegaduhan politik mengingat tahun 2012 ini iklim perpolitikan bakal semakin memanas, karena mendekati tahapan pelaksanaan Pemilu 2014.

"Gelagat 2012, kami tidak apriori untuk jadi partai oposisi. Mengawali 2012 ini SBY imbau elit politik untuk tidak membuat kegaduhan politik yang akan mengganggu stabilitas dan kinerja pemerintah. Kami nilai kegaduhan sudah dimuali oleh pemerintah sendiri pada awal 2011,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo, dalam sambutan di Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II PDIP Jabar di Bandung, Senin (16/1/2012).

Dia menilai, saat ini pemerintah dan aparatnya kurang tegas dan masih terlihat ragu-ragu. Dari berbagai survei disebutkan, saat ini kepuasan masyarakat kepada kinerja pemerintah makin menurun.

Maka itu diperlukan integritas dan kredibilitas seorang pemimpin. “Banyak hal yang timbulkan kegaduhan politik nasional yang berimplikasi ke daerah,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak seluruh elit politik untuk menjaga kestabilan politik pada tahun 2012. Para politikus diminta tidak membuat kegaduhan politik yang bisa mengganggu kestabilan poltik nasional. Dia mengatakan, kegaduhan politik yang berlebihan di negara ini tidak diinginkan rakyat.