Polemik ruang banggar, BURT harus tanggung jawab
Polemik ruang banggar, BURT harus tanggung jawab
A
A
A
Sindonews.com - Sinyalemen pemecatan Sekjen Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nining Indra Saleh santer terdengar di gedung dewan. Setelah Ketua DPR Marzuki Alie memberi surat peringatan, kini wakit ketua DPR meminta sekjen transparan terkait rincian uang renovasi banggrar.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menginstruksikan Sekjen DPR Nining Indra Saleh menjelaskan rincian proyek renovasi yang menghabiskan duit Rp20 miliar.
"Saya yang minta sekjen DPR menjelaskan. Dijelaskan tanpa harus menyalahkan sekjen dan dijelaskan secara transparan dan dipertanggungjawabkan," kata Priyo kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/1/2012).
Menurut dia, bila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan proyek, maka sekjen DPR harus bertanggung jawab. "Kalau salah siap-siap dievaluasi keberadaannya. Kalau benar, lain kali jangan diulangi (proyek) ruangan semewah itu," ujarnya.
Priyo kembali menegaskan pimpinan DPR memang tidak mengetahui proyek renovasi ruang banggar. Alasannya, pembahasan teknis perencanaan proyek dilakukan oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Setjen DPR.
"Jangan anggap, jangan disimpulkan, presiden tahu apa yang dikerjakan oleh dirjen ini di kementrian X, seperti itu juga yang terjadi. Pimpinan DPR juga tak semua tahu. Logikanya semestinya lewat mekanisme yang diusulkan BURT dan lain-lain," sambungnya.
seperti diketahui, Krtua DPR Marzuki memastikan dirinya hari ini resmi mengeluarkan surat teguran keras kepada Nining. Surat peringatan ini sudah disetujui oleh seluruh pimpinan DPR.
â€<"Semua pimpinan bulat sepakat dan sedang saya finalkan. Surat peringatan keras dan tadi secara lisan sudah saya sampaikan waktu rapat pimpinan dengan BURT DPR," kata Marzuki , (13/Januari/2011). (wbs)
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menginstruksikan Sekjen DPR Nining Indra Saleh menjelaskan rincian proyek renovasi yang menghabiskan duit Rp20 miliar.
"Saya yang minta sekjen DPR menjelaskan. Dijelaskan tanpa harus menyalahkan sekjen dan dijelaskan secara transparan dan dipertanggungjawabkan," kata Priyo kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/1/2012).
Menurut dia, bila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan proyek, maka sekjen DPR harus bertanggung jawab. "Kalau salah siap-siap dievaluasi keberadaannya. Kalau benar, lain kali jangan diulangi (proyek) ruangan semewah itu," ujarnya.
Priyo kembali menegaskan pimpinan DPR memang tidak mengetahui proyek renovasi ruang banggar. Alasannya, pembahasan teknis perencanaan proyek dilakukan oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Setjen DPR.
"Jangan anggap, jangan disimpulkan, presiden tahu apa yang dikerjakan oleh dirjen ini di kementrian X, seperti itu juga yang terjadi. Pimpinan DPR juga tak semua tahu. Logikanya semestinya lewat mekanisme yang diusulkan BURT dan lain-lain," sambungnya.
seperti diketahui, Krtua DPR Marzuki memastikan dirinya hari ini resmi mengeluarkan surat teguran keras kepada Nining. Surat peringatan ini sudah disetujui oleh seluruh pimpinan DPR.
â€<"Semua pimpinan bulat sepakat dan sedang saya finalkan. Surat peringatan keras dan tadi secara lisan sudah saya sampaikan waktu rapat pimpinan dengan BURT DPR," kata Marzuki , (13/Januari/2011). (wbs)
()
Explore More