Marzuki minta konsultan gedung baru DPR diperiksa
Marzuki minta konsultan gedung baru DPR diperiksa
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa konsultan gedung baru DPR jika saat pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Nining Indra Saleh nanti ditemukan banyak kejanggalan dugaan korupsi.
"Saya telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan investigasi pembangunan gedung baru DPR. Kalau ada unsur yang merugikan negara dan rekayasa supaya mahal, maka konsultan juga diperiksa," kata Marzuki di Gedung DPR, Senayan, Jumat (13/1/2012).
Jika dalam pemeriksaan oleh KPK, Nining menunjuk anggota DPR yang terlibat, MArzuki mengaku dirinya tidak ada urusan. Dengan tegas Marzuki mengatakan, siapa pun anggota DPR yang terlibat dalam kasus korupsi harus ditindak.
"Enggak ada urusan dengan aku kan, mau terlibat mau apa, ada nikmat ada enggak nikmat," jelasnya.
Ditambahkan Marzuki, cara-cara Nining melakukan kecurangan dalam setiap pembangunan di DPR, dengan membeli perlengkapan yang mahal merupakan cara lama yang sering dia temui saat menjadi auditor.
"Ini cara-cara Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang sudah usang, gaya zaman dulu. Saya ini mantan auditor, tidak bisa dibohongi sama yang kayak gitu," terangnya.
Belum lama ini, lanjut Marzukie, dirinya pernah memanggil Nining terkait harga lampu LED. "Saya panggil masalah LED. Ini terlalu mahal, barang standard saja tidak perlu spesifikasi aneh-aneh. Kalau aneh-aneh yang sedikit saja," ungkapnya.
Sementara itu Ketua DPP PKB Abdul Malik Haramain meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Sekjen DPR terkait dugaan korupsi renovasi ruangan Banggar yang menghabiskan biaya sebesar Rp20 miliar lebih.
"KPK harus segera turun untuk menyelidiki dana itu, termasuk kemungkinan pemborosan. Renovasi ruang kerja Banggar dengan Rp20 miliar lebih itu rasanya tidak masuk akal," jelasnya.
Selain proyek renovasi ruang Banggar, pimpinan DPR juga diminta segera mengevaluasi dan mengaudit rencana renovasi serta pembangunan fasilitas DPR lainnya yang dikerjakan Sekjen DPR. (san)
"Saya telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan investigasi pembangunan gedung baru DPR. Kalau ada unsur yang merugikan negara dan rekayasa supaya mahal, maka konsultan juga diperiksa," kata Marzuki di Gedung DPR, Senayan, Jumat (13/1/2012).
Jika dalam pemeriksaan oleh KPK, Nining menunjuk anggota DPR yang terlibat, MArzuki mengaku dirinya tidak ada urusan. Dengan tegas Marzuki mengatakan, siapa pun anggota DPR yang terlibat dalam kasus korupsi harus ditindak.
"Enggak ada urusan dengan aku kan, mau terlibat mau apa, ada nikmat ada enggak nikmat," jelasnya.
Ditambahkan Marzuki, cara-cara Nining melakukan kecurangan dalam setiap pembangunan di DPR, dengan membeli perlengkapan yang mahal merupakan cara lama yang sering dia temui saat menjadi auditor.
"Ini cara-cara Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang sudah usang, gaya zaman dulu. Saya ini mantan auditor, tidak bisa dibohongi sama yang kayak gitu," terangnya.
Belum lama ini, lanjut Marzukie, dirinya pernah memanggil Nining terkait harga lampu LED. "Saya panggil masalah LED. Ini terlalu mahal, barang standard saja tidak perlu spesifikasi aneh-aneh. Kalau aneh-aneh yang sedikit saja," ungkapnya.
Sementara itu Ketua DPP PKB Abdul Malik Haramain meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Sekjen DPR terkait dugaan korupsi renovasi ruangan Banggar yang menghabiskan biaya sebesar Rp20 miliar lebih.
"KPK harus segera turun untuk menyelidiki dana itu, termasuk kemungkinan pemborosan. Renovasi ruang kerja Banggar dengan Rp20 miliar lebih itu rasanya tidak masuk akal," jelasnya.
Selain proyek renovasi ruang Banggar, pimpinan DPR juga diminta segera mengevaluasi dan mengaudit rencana renovasi serta pembangunan fasilitas DPR lainnya yang dikerjakan Sekjen DPR. (san)
()
Explore More