Priyo kritik Djoko Suyanto soal Aceh
Kamis, 12 Januari 2012 - 11:45 WIB
Priyo kritik Djoko Suyanto soal Aceh
A
A
A
Sindonews.com - Menjelang pemilihan kepala daerah (pemilukada), situsi di Aceh terus memanas. Terlebih lagi setelah terjadi penembakkan menewaskan dua orang.
Kondisi itu menjadi perhatian serius di tingkat pusat.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun bergerak untuk segera menangani kasus itu, karena terkait erat dengan keamanan di Aceh. Hari ini, dewan akan memanggil sejumlah pejabat tinggi negara untuk dimintai penjelasan soal tersebut.
Mereka yang dipanggil adalah Mendagri Gamawan Fauzi, Ketua Komisi Pemiliah Uumum Abdul Hafiz Anshary, Ketua Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo, Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo, Menko Polhukam Djoko Suyanto dan Kepala Badan Inteligen Negara (BIN) Marciano Norman.
"Inilah pejabat yang hari ini kita mintakan penjelasan untuk membahas mengenai persoalan persiapan Pemilukada di Aceh," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, di DPR, Jakarta, Kamis (12/1/2012).
Di hadapan para pejabat itu, DPR akan memberikan padangan agar Pemilukada di Aceh berlangsung lancar dan demokrastis. Tidak menimbulkan masalah yang justru mengkhawatirkan semua pihak.
"Kalau tidak segera ditangai dikhwatirkan peristiwa itu menggugurkan bangunan kedamaian di Aceh yang sudah dibuat susah payah," ujarnya.
Soal penembakan, menurut Priyo, pemerintah seperti tak serius. Hal itu terlihat dari sikap Menko Polhukam yang terkesan membiarkan. Bahkan, Djoko sempat bersikeras kasus itu adalah peristiwa penembakan biasa.
Padahal, saat ini semua orang berharap kasus Aceh segera dituntaskan. Lebih baik lagi, apabila Presiden dengan kewenangannya turun tangan langsung dalam kasus itu. Kritikan sama disampaikan kepada lembaga Mahkamah Konstitusi (MK).
Dia ingin mengetuk hari para hakim konstitusi untuk memberi kesempatan kembali kepada semua pihak dalam Pemilukada Aceh. Sebelumnya, Menko Poolhukam saat peringatan hari jadi Bakorkamla beberapa waktu lalu menyatakan, kasus penembakan Aceh tidak terkait dengan pemilu kada, namun murni kriminalitas.
Bahkan, Djoko menduga penembakan itu dilatarbelakangi kecemburuan warga lokal dengan warga pendatang. Maka itu, dia mengimbau agar proyek-proyek di Aceh melibatkan warga Aceh. (lin)
Kondisi itu menjadi perhatian serius di tingkat pusat.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun bergerak untuk segera menangani kasus itu, karena terkait erat dengan keamanan di Aceh. Hari ini, dewan akan memanggil sejumlah pejabat tinggi negara untuk dimintai penjelasan soal tersebut.
Mereka yang dipanggil adalah Mendagri Gamawan Fauzi, Ketua Komisi Pemiliah Uumum Abdul Hafiz Anshary, Ketua Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo, Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo, Menko Polhukam Djoko Suyanto dan Kepala Badan Inteligen Negara (BIN) Marciano Norman.
"Inilah pejabat yang hari ini kita mintakan penjelasan untuk membahas mengenai persoalan persiapan Pemilukada di Aceh," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, di DPR, Jakarta, Kamis (12/1/2012).
Di hadapan para pejabat itu, DPR akan memberikan padangan agar Pemilukada di Aceh berlangsung lancar dan demokrastis. Tidak menimbulkan masalah yang justru mengkhawatirkan semua pihak.
"Kalau tidak segera ditangai dikhwatirkan peristiwa itu menggugurkan bangunan kedamaian di Aceh yang sudah dibuat susah payah," ujarnya.
Soal penembakan, menurut Priyo, pemerintah seperti tak serius. Hal itu terlihat dari sikap Menko Polhukam yang terkesan membiarkan. Bahkan, Djoko sempat bersikeras kasus itu adalah peristiwa penembakan biasa.
Padahal, saat ini semua orang berharap kasus Aceh segera dituntaskan. Lebih baik lagi, apabila Presiden dengan kewenangannya turun tangan langsung dalam kasus itu. Kritikan sama disampaikan kepada lembaga Mahkamah Konstitusi (MK).
Dia ingin mengetuk hari para hakim konstitusi untuk memberi kesempatan kembali kepada semua pihak dalam Pemilukada Aceh. Sebelumnya, Menko Poolhukam saat peringatan hari jadi Bakorkamla beberapa waktu lalu menyatakan, kasus penembakan Aceh tidak terkait dengan pemilu kada, namun murni kriminalitas.
Bahkan, Djoko menduga penembakan itu dilatarbelakangi kecemburuan warga lokal dengan warga pendatang. Maka itu, dia mengimbau agar proyek-proyek di Aceh melibatkan warga Aceh. (lin)
()
