Besok, DPR akan panggil Mendagri, KPU & Bawaslu
Rabu, 11 Januari 2012 - 21:08 WIB
Besok, DPR akan panggil Mendagri, KPU & Bawaslu
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengatakan, akan memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) besok pagi. Pemanggilan ketiga instansi itu akan dimintai penjelasan tentang pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Nangroe Aceh Darussalam.
"DPR ingin memastikan berjalan dengan damai, karenanya kita ingin kesiapan terakhir pemerintah dan KPU," ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2012).
Tak hanya itu, pihaknya pun akan mendorong untuk memberi kesempatan kepada semua pihak, termasuk Partai Aceh untuk mengusung calonnya dalam pilkada. "Sehingga tak ada masyarakat manapun yang terpinggirkan," ungkapnya.
Artinya, sambung dia, akan mengakomodir semua kalangan dalam memberikan kesempatan di pemilukada. "Jika belum merasa terakomodir, dan ini bisa mengancam berakibat kondisi keamanan di Aceh," ucapnya.
Setelah itu, kata dia, perhelatan pilkada akan berlangsung murni pemilihan rakyat Aceh. "Karena kita tak ingin Aceh terpisah dari Indonesia," tuturnya. Dikatakannya, pemerintah harus memperlakukan istimewa kepada Aceh.
"Karena daerah Aceh adalah daerah pasca konflik yang memang harus diperlakukan khusus, karena masih rawan," katanya. Lebih lanjut dia menambahkan, berapakalipun pilkada ditunda kalau bermanfaat, kenapa tidak.
Tak hanya itu, dia pun mengkritik pemerintah dalam penanganan masalah di Aceh. "Saya agak menyayangkan, agak terkesan gamang dan menghindar untuk memberikan payung hukum dalam penyelesaikan masalah ini. Saya mohonkan kepada Pak Menko Polhukam dan Pak Presiden untuk menangani ini," tambahnya.
"DPR ingin memastikan berjalan dengan damai, karenanya kita ingin kesiapan terakhir pemerintah dan KPU," ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2012).
Tak hanya itu, pihaknya pun akan mendorong untuk memberi kesempatan kepada semua pihak, termasuk Partai Aceh untuk mengusung calonnya dalam pilkada. "Sehingga tak ada masyarakat manapun yang terpinggirkan," ungkapnya.
Artinya, sambung dia, akan mengakomodir semua kalangan dalam memberikan kesempatan di pemilukada. "Jika belum merasa terakomodir, dan ini bisa mengancam berakibat kondisi keamanan di Aceh," ucapnya.
Setelah itu, kata dia, perhelatan pilkada akan berlangsung murni pemilihan rakyat Aceh. "Karena kita tak ingin Aceh terpisah dari Indonesia," tuturnya. Dikatakannya, pemerintah harus memperlakukan istimewa kepada Aceh.
"Karena daerah Aceh adalah daerah pasca konflik yang memang harus diperlakukan khusus, karena masih rawan," katanya. Lebih lanjut dia menambahkan, berapakalipun pilkada ditunda kalau bermanfaat, kenapa tidak.
Tak hanya itu, dia pun mengkritik pemerintah dalam penanganan masalah di Aceh. "Saya agak menyayangkan, agak terkesan gamang dan menghindar untuk memberikan payung hukum dalam penyelesaikan masalah ini. Saya mohonkan kepada Pak Menko Polhukam dan Pak Presiden untuk menangani ini," tambahnya.
()
