Tokoh lintas agama: Indonesia negeri auto pilot
A
A
A
Sindonews.com-Suramnya proses penyelesaian sejumlah kasus korupsi besar mengundang keprihatinan banyak pihak. Sebut saja, kasus dana talangan Bank Century, kasus Wisma Atlet di Kementerian Pemuda dan olah raga (Kemenpora), dan kasus dana PPID di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).
Sikap keprihatinan ini salah satunya muncul dari tokoh lintas agama. Mereka meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan sejumlah kasus korupsi besar tersebut. Mereka juga meminta KPK tak takut terhadap kekuasaan dan kekuatan politik dari manapun.
"Kami terus mengingatkan KPK agar berani, segera dan bergerak afektif menuntaskan kasus-kasus yang merugikan negara," ujar Mgr D Situmorang yang juga didampingi oleh KH Shalahuddin Wahid (Gus Shalah) dan Frans Magnis Suseno di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/1/2012).
Keprihatinan ini juga diperkuat dengan sikap kepemimpinan bangsa ini yang dinilai abai terhadap rakyat kecil. Indikasinya, penegakkan hukum hanya galak ke bawah (rakyat kecil) tapi tumpul ke atas (penguasa dan pemilik modal)."Seakan rasa keadilan makin lama makin mati di negeri Pancasila ini," tukasnya.
Pada kesempatan itu, dia juga menyampaikan rasa keprihatinannya terhadap kasus-kasus yang tidak jelas penyelesaiannya dan perampasan hak-hak rakyat di bidang agraria.
"Kami mengharapkan KPK juga mendalami dugaan persekongkolan penguasa, pengusaha serta aparatur negara yang membuat rakyat tercerabut dari tanah dan airnya," ucapnya.
Namun, dia mengapresiasi sikap rakyat Indonesia di tengah menghadapi begitu kompleksnya keadaan bangsa ini. Sikap solidaritas yang tetap dijaga dan mempertahankan hak membuat bangsa ini tetap berdiri.
"Juga semangat anak-anak bangsa yang terus saling membantu dan saling mendukung di negeri yang sering digambarkan sebagai "negeri auto pilot" ketika pemimpinnya cenderung abai pada nasib rakyatnya," ucapnya.
Sikap keprihatinan ini salah satunya muncul dari tokoh lintas agama. Mereka meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan sejumlah kasus korupsi besar tersebut. Mereka juga meminta KPK tak takut terhadap kekuasaan dan kekuatan politik dari manapun.
"Kami terus mengingatkan KPK agar berani, segera dan bergerak afektif menuntaskan kasus-kasus yang merugikan negara," ujar Mgr D Situmorang yang juga didampingi oleh KH Shalahuddin Wahid (Gus Shalah) dan Frans Magnis Suseno di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/1/2012).
Keprihatinan ini juga diperkuat dengan sikap kepemimpinan bangsa ini yang dinilai abai terhadap rakyat kecil. Indikasinya, penegakkan hukum hanya galak ke bawah (rakyat kecil) tapi tumpul ke atas (penguasa dan pemilik modal)."Seakan rasa keadilan makin lama makin mati di negeri Pancasila ini," tukasnya.
Pada kesempatan itu, dia juga menyampaikan rasa keprihatinannya terhadap kasus-kasus yang tidak jelas penyelesaiannya dan perampasan hak-hak rakyat di bidang agraria.
"Kami mengharapkan KPK juga mendalami dugaan persekongkolan penguasa, pengusaha serta aparatur negara yang membuat rakyat tercerabut dari tanah dan airnya," ucapnya.
Namun, dia mengapresiasi sikap rakyat Indonesia di tengah menghadapi begitu kompleksnya keadaan bangsa ini. Sikap solidaritas yang tetap dijaga dan mempertahankan hak membuat bangsa ini tetap berdiri.
"Juga semangat anak-anak bangsa yang terus saling membantu dan saling mendukung di negeri yang sering digambarkan sebagai "negeri auto pilot" ketika pemimpinnya cenderung abai pada nasib rakyatnya," ucapnya.
()