Pimpinan MPR minta renovasi toilet dibatalkan
Rabu, 11 Januari 2012 - 12:24 WIB
Pimpinan MPR minta renovasi toilet dibatalkan
A
A
A
Sindonews.com - Renovasi toilet anggota DPR dengan anggaran yang mencengangkan Rp2 miliar, terancam batal setelah mendapatkan sorotan dan kecaman dari publik. Tidak hanya dari anggota DPR sendiri, MPR juga mengeluarkan kecamannya.
Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin meminta kepada anggota DPR khususnya Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, untuk tidak memprioritaskan proyek DPR yang bersifat fisik.
"Jadi, anggaran-anggaran yang terkait dengan fisik, apapun itu bentuknya, baik itu taman, toilet, kursi, ruangan dan segalanya, mohon dihentikan," kata Lukman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2012).
Anggota DPR harus lebih fokus pada ketiga fungsinya, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Di dalam fungsi legislasi itu sendiri banyak sekali harapan masyarakat yang belum tercapai.
"Banyak sekali target-target yang belum tercapai dalam fungsi legislasi itu," ujar Lukman.
Anggaran yang ada sekarang ini harus betul-betul diperuntukkan untuk meningkatkan ketiga fungsi DPR yang langsung terkait dengan kesejahteraan masyarakat atau kemaslahatan orang banyak.
"Jadi, yang sifatnya fisik, seperti rencana bangunan fisik mohon dihentikan. Karena pembangunan itu bukan keinginan rakyat, atau bukan prioritas di mata rakyat. Kemudian rakyat menjadi terluka," imbuhnya. Lukman meminta agar kesensitifan dan kepekaan DPR mesti ditingkatkan. (lin)
Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin meminta kepada anggota DPR khususnya Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, untuk tidak memprioritaskan proyek DPR yang bersifat fisik.
"Jadi, anggaran-anggaran yang terkait dengan fisik, apapun itu bentuknya, baik itu taman, toilet, kursi, ruangan dan segalanya, mohon dihentikan," kata Lukman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2012).
Anggota DPR harus lebih fokus pada ketiga fungsinya, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Di dalam fungsi legislasi itu sendiri banyak sekali harapan masyarakat yang belum tercapai.
"Banyak sekali target-target yang belum tercapai dalam fungsi legislasi itu," ujar Lukman.
Anggaran yang ada sekarang ini harus betul-betul diperuntukkan untuk meningkatkan ketiga fungsi DPR yang langsung terkait dengan kesejahteraan masyarakat atau kemaslahatan orang banyak.
"Jadi, yang sifatnya fisik, seperti rencana bangunan fisik mohon dihentikan. Karena pembangunan itu bukan keinginan rakyat, atau bukan prioritas di mata rakyat. Kemudian rakyat menjadi terluka," imbuhnya. Lukman meminta agar kesensitifan dan kepekaan DPR mesti ditingkatkan. (lin)
()
