Masalah korupsi, Istana salahkan pemerintah sebelumnya
Senin, 09 Januari 2012 - 17:55 WIB
Masalah korupsi, Istana salahkan pemerintah sebelumnya
A
A
A
Sindonews.com - Maraknya tindak pidana korupsi di negeri ini menjadi salah satu faktor penilaian terhadap kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Maka itu, wajar jika kepercayaan publik menurun terhadap kinerja penegakan hukum akibat banyaknya penuntasan kasus korupsi yang tak jelas.
Namun, kelemahan ini dianggap kalangan Istana tidak murni kelemahan pemerintahan saat ini. Warisan pemerintahan sebelumnya turut andil dalam kelemahan pemerintah saat ini. Khususnya, menyangkut penegakan hukum.
"Peninggalan-peninggalan masa lalu yang belum digarap atau diselesaikan secara hukum dengan baik dan kita tahu sekarang justice sector reform sedang digalakkan, dikelola lebih baik," ujar Juru bicara presiden Julian Aldrin Pasha di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (9/1/2012).
Sebelumnya hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia mengalami penurunan. Jajak pendapat tersebut dilakukan pada 8 hingga 17 Desember 2011 dengan menggunakan sample sebanyak 1.220 responden di seluruh wilayah Indonesia.
Hasilnya, sebanyak 32,6 persen publik menilai kondisi penegakan hukum secara nasional saat ini buruk, sementara sebanyak 31,3 persen mengatakan baik. LSI menemukan persepsi atas kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi juga terus menurun.
Pada Desember 2008 grafik menunjukkan sebanyak 77 persen, Desember 2009 menjadi 59 persen, Desember 2010 turun ke angka 52 persen dan Desember 2011 turun menjadi 44 persen.
Namun, kelemahan ini dianggap kalangan Istana tidak murni kelemahan pemerintahan saat ini. Warisan pemerintahan sebelumnya turut andil dalam kelemahan pemerintah saat ini. Khususnya, menyangkut penegakan hukum.
"Peninggalan-peninggalan masa lalu yang belum digarap atau diselesaikan secara hukum dengan baik dan kita tahu sekarang justice sector reform sedang digalakkan, dikelola lebih baik," ujar Juru bicara presiden Julian Aldrin Pasha di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (9/1/2012).
Sebelumnya hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia mengalami penurunan. Jajak pendapat tersebut dilakukan pada 8 hingga 17 Desember 2011 dengan menggunakan sample sebanyak 1.220 responden di seluruh wilayah Indonesia.
Hasilnya, sebanyak 32,6 persen publik menilai kondisi penegakan hukum secara nasional saat ini buruk, sementara sebanyak 31,3 persen mengatakan baik. LSI menemukan persepsi atas kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi juga terus menurun.
Pada Desember 2008 grafik menunjukkan sebanyak 77 persen, Desember 2009 menjadi 59 persen, Desember 2010 turun ke angka 52 persen dan Desember 2011 turun menjadi 44 persen.
()
