Pembangunan perbatasan Camar Bulan jadi percontohan

Senin, 09 Januari 2012 - 09:21 WIB
Pembangunan perbatasan Camar Bulan jadi percontohan
Pembangunan perbatasan Camar Bulan jadi percontohan
A A A
Sindonews.com – Dusun Camar Bulan, Sambas dijadikan titik tolok ukur program percepatan pembangunan daerah perbatasan di Tanah Air. Pemerintah menganggarkan dana lebih dari Rp206,5 miliar berasal dari lintas kementerian dan lembaga untuk membangun kampung dan desa-desa perbatasan.

Ini merupakan Program Nasional Terpadu Gerakan Pembangunan Kampung (Pandu Gerbang Kampung) dan Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) di bidang kesejahteraan sosial.

Keduanya diluncurkan oleh tiga menteri yakni Mensos Salim Segaf Al Jufri, Menteri PU Djoko Kirmanto, dan Menko Kesra Agung Laksono,Sabtu 7 Januari 2012 di dusun yang sempat ramai diberitakan telah dicaplok Malaysia itu.

Program inisiasi di Camar Bulan di antaranya berupa pembangunan infrastruktur jalan perbatasan. Selain itu, Kementerian Sosial juga melakukan rehabilitasi 100 rumah tidak layak huni (RTLH) senilai sekitar Rp1,5 miliar dan pemberian modal hibah untuk 100 kelompok usaha bersama (KUBE) senilai Rp2 miliar.

Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri menuturkan, sekarang ini memang baru 100 unit RTLH yang mendapatkan bantuan.“ Kita akan lihat dulu perkembangannya seperti apa nanti,”ujarnya di Dusun Camar Bulan, Desa Temanjuk, Kecamatan Paloh, Sambas, Kalbar.

Sebenarnya program bantuan perumahan oleh Kementerian Sosial ini sudah berlangsung dua kali setelah yang pertama pada 1984. Kala itu sebanyak 100 kepala keluarga juga mendapatkan bantuan serupa. Namun, program hanya berlangsung selama sekitar tiga bulan. Setelah itu baru kembali dilakukan sekarang.

Salim melanjutkan, selain bantuan RTLH, juga dikucurkan bantuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini terdiri atas dua jenis yaitu langsung berbentuk tunai dan program melalui KUBE seperti peternakan sapi.

Dusun Camar Bulan menjadi salah satu prioritas program Kementerian Sosial. Dalam kurun 2012-2014 setidaknya ada 50 daerah tertinggal yang akan ditangani. Upaya pemberdayaan daerah perbatasan juga dilakukan dengan memanfaatkan peran karang taruna.

“Ada 770.126 kader inti karang taruna yang akan diberdayakan ke desa-desa perbatasan dengan jumlah 70 orang per desa,” kata Direktur Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Kementerian Sosial Andi Hanindito.

Kader inti karang taruna tersebut akan dididik dan dipersiapkan sesuai minat dan bakatnya sehingga peningkatan kapasitas dapat terukur. Upaya ini dilakukan dengan menggandeng pemerintah daerah.

“Program ini kita mulai di Camar Bulan ini dan akan menyebar ke daerahdaerah lain,” tuturnya. Sementara itu, Menko Kesra Agung Laksono menuturkan, peresmian dua program tersebut merupakan momentum yang sangat strategis nilainya bagi ketahanan nasional.

“Selama ini program yang dimiliki lintas kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, maupun CSR perusahaan belum bersinergi. Untuk itu akan kita bangun sinergi dengan lokus dan fokus di kampung, desa, dan daerah perbatasan,”katanya.

Adapun Bupati Sambas Juliarti Djuhardi Alwi berharap, bantuan seperti ini tidak hanya berhenti setelah peluncuran program, tapi juga bisa berkesinambungan sehingga kesejahteraan masyarakat di Sambas, terutama Desa Temajuk, bisa meningkat.

Dia menuturkan, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah pusat di antaranya aksesibilitas.Akses jalan yang baik akan sangat berarti dalam pembangunan desa itu. Selain itu, pelatihan kemampuan warga yang kebanyakan nelayan dan petani perkebunan juga dibutuhkan. “Kami cinta negeri ini. Kami siap membangun kampung sendiri,” ujarnya.

Adapun Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menegaskan, agenda pembangunan daerah perbatasan bukan bersifat politis, tetapi demi menjaga keutuhan NKRI dan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. “Perbatasan adalah persoalan prinsip dan mendasar,” katanya.

Namun, itu bukan berarti masyarakat setempat juga bergantung pada pemerintah. Cornelis menekankan agar warga juga ikut mengembangkan kemampuannya demi meningkatkan kesejahteraan. “Tidak mungkin kita berharap sepenuhnya pada pemerintah. Masyarakat juga harus bersamasama membangun,” imbuhnya.
()
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.6559 seconds (0.1#10.140)