Panja & Pansus DPR dinilai berpolitik dagang sapi
Panja & Pansus DPR dinilai berpolitik dagang sapi
A
A
A
Sindonews.com - Panitia kerja (Panja) dan panitia khusus (Pansus) yang kerap dibentuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menginvestigasi konflik rakyat di daerah dinilai sebagai lelucon "dagang sapi" oleh buruh.
Koordinator aksi Serikat Buruh Tani Binbin Firmansyah mengatakan, pembentukan Panja dan Pansus yang selama ini rajin dibentuk oleh anggota dewan untuk menangani kasus yang terjadi di masyarakat, dianggap tidak berguna dan hanya sebagai ajang "dagang sapi" bagi masyarakat.
"Mau itu Panja, Pansus, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) tanpa ada keterlibatan masyarakat di dalamnya, itu semua omong kosong. Itu hanya praktek 'dagang sapi' para elite politik saja," tegas Binbin Firmansyah kepada Sindonews di Jakarta, (6/1/2012).
Binbin mengatakan, sudah seharusnya masyarakat dilibatkan dalam sebuah panitia nasional untuk menyelesaikan konflik agraria yang marak terjadi di tanah air yang dibentuk dari pusat hingga ke desa. Hal itu demi mengatasi keberpihakan dan keterlibatan penyelesaian kasus.
"Keberpihakan Panja, Pansus, dan TGPF, sebenarnya sudah sering terlihat pada kasus konflik, baik itu di Bima maupun di (Pulau) Padang. Para pemilik modal yang notabenenya menjadi pemenang dalam konflik tersebut bersekutu dengan tim yang mengatasnamakan rakyat itu," terangnya.
Serikat Buruh Tani menolak pembentukan tim apapun, tanpa keterlibatan masyarakat yang terlibat kasus. Untuk tim yang sudah dibentuk saat ini, hanya akan menjadi alat tukar politik partai partai di dewan. (san)
Koordinator aksi Serikat Buruh Tani Binbin Firmansyah mengatakan, pembentukan Panja dan Pansus yang selama ini rajin dibentuk oleh anggota dewan untuk menangani kasus yang terjadi di masyarakat, dianggap tidak berguna dan hanya sebagai ajang "dagang sapi" bagi masyarakat.
"Mau itu Panja, Pansus, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) tanpa ada keterlibatan masyarakat di dalamnya, itu semua omong kosong. Itu hanya praktek 'dagang sapi' para elite politik saja," tegas Binbin Firmansyah kepada Sindonews di Jakarta, (6/1/2012).
Binbin mengatakan, sudah seharusnya masyarakat dilibatkan dalam sebuah panitia nasional untuk menyelesaikan konflik agraria yang marak terjadi di tanah air yang dibentuk dari pusat hingga ke desa. Hal itu demi mengatasi keberpihakan dan keterlibatan penyelesaian kasus.
"Keberpihakan Panja, Pansus, dan TGPF, sebenarnya sudah sering terlihat pada kasus konflik, baik itu di Bima maupun di (Pulau) Padang. Para pemilik modal yang notabenenya menjadi pemenang dalam konflik tersebut bersekutu dengan tim yang mengatasnamakan rakyat itu," terangnya.
Serikat Buruh Tani menolak pembentukan tim apapun, tanpa keterlibatan masyarakat yang terlibat kasus. Untuk tim yang sudah dibentuk saat ini, hanya akan menjadi alat tukar politik partai partai di dewan. (san)
()
Explore More