Kontras desak Kapolri tuntaskan kasus Bima.
Kamis, 05 Januari 2012 - 14:26 WIB
Kontras desak Kapolri tuntaskan kasus Bima.
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Timur Pradopo untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Kontras dan Komnas HAM terkait kasus kekerasaan di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat.
Koordinator Kontras Haris Ashar mengatakan, Kapolri harus profesional dalam menanggapi sejumlah rekomendasi pihaknya dalam kasus yang diyakini telah terjadi
pelanggaran HAM tersebut.
"Sebab, selama ini temuan Kontras dan rekomendasi Komnas HAM sering tidak mendapat tanggapan. Jadi semoga rekomendasi yang kita keluarkan ini tidak berhenti dan tidak sekadar menjadi rekomendasi saja," ujar Haris, kepada wartawan di gedung DPR Jakarta, Kamis (5/1/2012).
Dia menjelaskan, setelah melakukan investigasi di Bima pada akhir Desember 2011, Kontras mengeluarkan rekomendasi (hasil temuan) kepada Kapolri. Kontras meminta agar Kapolri
terus melakukan penyelidikan secara independen dan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh jajaran aparat kepolisian yang diduga telah melakukan berbagai bentuk pelanggaran HAM.
"Selain itu, Kontras meminta Kapolri selalu memberikan jaminan terhadap pemenuhan
hak-hak para tersangka dalam peristiwa tersebut," ucap Haris.
Menurutnya, Kapolri juga harus menjamin keamanan bagi warga dengan tidak melakukan penyisiran, penangakapan, dan penahanan untuk menghindari munculnya permasalahan yang tidak diinginkan.
"Kapolri kita harapkan juga melakukan eliminasi jumlah tersangka dalam peristiwa tersebut yang sekadar ikut-ikutan, terutama anak-anak dan perempuan, agar segera dibebaskan dan tidak diproses lebih lanjut. Kemudian, mengembalikan harta benda atau hak milik warga yang ditelah dirampas atau disita oleh polisi," kata Haris.
Dia juga mendesak Kapolri untuk memberikan instruksi kepada seluruh anggotanya agar mengedepankan tindakan yang humanis dan dialogis dalam pelaksanaan operasi keamanan.
Dalam rekomendasi itu disebutkan agar anggota-anggota Polri tersebut diberi pelatihan
secara berkala mengenai persoalan tersebut.
"Semua temuan kontras dan rekomendasi Komnas HAM akan kita sampaikan dalam pertemuan kita dengan Kapolri pada Jumat pekan ini. Dalam pertemuan itu, bisa kami klarifikasi temuan dari Komnas dan juga tim Kapolri," pungkasnya. (wbs)
Koordinator Kontras Haris Ashar mengatakan, Kapolri harus profesional dalam menanggapi sejumlah rekomendasi pihaknya dalam kasus yang diyakini telah terjadi
pelanggaran HAM tersebut.
"Sebab, selama ini temuan Kontras dan rekomendasi Komnas HAM sering tidak mendapat tanggapan. Jadi semoga rekomendasi yang kita keluarkan ini tidak berhenti dan tidak sekadar menjadi rekomendasi saja," ujar Haris, kepada wartawan di gedung DPR Jakarta, Kamis (5/1/2012).
Dia menjelaskan, setelah melakukan investigasi di Bima pada akhir Desember 2011, Kontras mengeluarkan rekomendasi (hasil temuan) kepada Kapolri. Kontras meminta agar Kapolri
terus melakukan penyelidikan secara independen dan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh jajaran aparat kepolisian yang diduga telah melakukan berbagai bentuk pelanggaran HAM.
"Selain itu, Kontras meminta Kapolri selalu memberikan jaminan terhadap pemenuhan
hak-hak para tersangka dalam peristiwa tersebut," ucap Haris.
Menurutnya, Kapolri juga harus menjamin keamanan bagi warga dengan tidak melakukan penyisiran, penangakapan, dan penahanan untuk menghindari munculnya permasalahan yang tidak diinginkan.
"Kapolri kita harapkan juga melakukan eliminasi jumlah tersangka dalam peristiwa tersebut yang sekadar ikut-ikutan, terutama anak-anak dan perempuan, agar segera dibebaskan dan tidak diproses lebih lanjut. Kemudian, mengembalikan harta benda atau hak milik warga yang ditelah dirampas atau disita oleh polisi," kata Haris.
Dia juga mendesak Kapolri untuk memberikan instruksi kepada seluruh anggotanya agar mengedepankan tindakan yang humanis dan dialogis dalam pelaksanaan operasi keamanan.
Dalam rekomendasi itu disebutkan agar anggota-anggota Polri tersebut diberi pelatihan
secara berkala mengenai persoalan tersebut.
"Semua temuan kontras dan rekomendasi Komnas HAM akan kita sampaikan dalam pertemuan kita dengan Kapolri pada Jumat pekan ini. Dalam pertemuan itu, bisa kami klarifikasi temuan dari Komnas dan juga tim Kapolri," pungkasnya. (wbs)
()
