Demi toilet, DPR abaikan kepentingan rakyat
Kamis, 05 Januari 2012 - 10:47 WIB
Demi toilet, DPR abaikan kepentingan rakyat
A
A
A
Sindonews.com - Alokasi dana perbaikan tempat parkir dan toilet DPR sebaiknya dialokasikan ke tempat lain, seperti kesehatan dan pendidikan. Langkah ini diyakini lebih bermanfaat.
Area parkir motor di DPR memang sebagian tak menggunakan atap. Namun, persoalan itu tak bersifat mendesak.
Jika, pihak DPR memaksakan kehendaknya untuk melakukan kebijakan tersebut, lembaga perwakilan rakyat itu bisa dikatakan melakukan pemborosan terhadap anggaran negara. Bahkan, tidak berpihak pada kepentingan masyarakat yang sesungguhnya.
"Saya beberapa kali ke DPR, saya rasa nggak ada masalah dengan parkiran motor itu, memang ada yang menggunakan atap dan ada yang tidak. Tapi itu tidak menjadi persoalan," ujar Sekretaris Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan yang disampaikan melalui Okezone, Kamis (5/1/2012).
Dia mengakui memang ada alokasi untuk belanja DPR, dan jumlahnya cukup besar. Pihaknya mencatat, tahun lalu saja mencapai sekira RP800 miliar. Meski dana itu akhirnya dikembalikan ke kas negara, karena tak terpakai.
Dia menduga, dana itu berusaha diperoleh kembali, melalui perbaikan toilet dan parkir. Tentu saja, ini suatu hal yang mengada-ada.
"Belanja modal tahun lalu kan Rp800 M itu untuk biaya pembuatan gedung baru. Makanya dia susun lagi anggaran belanja modal untuk toilet-lah, parkir-lah," singgungnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, DPR tengah merencanakan perbaikan toiletnya. Biaya ini tak sedikit jumlahnya hingga Rp2 miliar. Tentu saja, menimbulkan reaksi protes dari kalangan publik. Pasalnya, dana itu dinilai terlalu besar.
Area parkir motor di DPR memang sebagian tak menggunakan atap. Namun, persoalan itu tak bersifat mendesak.
Jika, pihak DPR memaksakan kehendaknya untuk melakukan kebijakan tersebut, lembaga perwakilan rakyat itu bisa dikatakan melakukan pemborosan terhadap anggaran negara. Bahkan, tidak berpihak pada kepentingan masyarakat yang sesungguhnya.
"Saya beberapa kali ke DPR, saya rasa nggak ada masalah dengan parkiran motor itu, memang ada yang menggunakan atap dan ada yang tidak. Tapi itu tidak menjadi persoalan," ujar Sekretaris Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan yang disampaikan melalui Okezone, Kamis (5/1/2012).
Dia mengakui memang ada alokasi untuk belanja DPR, dan jumlahnya cukup besar. Pihaknya mencatat, tahun lalu saja mencapai sekira RP800 miliar. Meski dana itu akhirnya dikembalikan ke kas negara, karena tak terpakai.
Dia menduga, dana itu berusaha diperoleh kembali, melalui perbaikan toilet dan parkir. Tentu saja, ini suatu hal yang mengada-ada.
"Belanja modal tahun lalu kan Rp800 M itu untuk biaya pembuatan gedung baru. Makanya dia susun lagi anggaran belanja modal untuk toilet-lah, parkir-lah," singgungnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, DPR tengah merencanakan perbaikan toiletnya. Biaya ini tak sedikit jumlahnya hingga Rp2 miliar. Tentu saja, menimbulkan reaksi protes dari kalangan publik. Pasalnya, dana itu dinilai terlalu besar.
()
