Kasus Mesuji, Bima, Aceh, bagian skenario besar
Selasa, 03 Januari 2012 - 10:51 WIB
Kasus Mesuji, Bima, Aceh, bagian skenario besar
A
A
A
Sindonews.com - Kasus Mesuji, Bima, dan yang terbaru penembakan warga sipil di Aceh diduga merupakan bagian dari skenario besar. Jika keadaan ini dibiarkan, para aktor intelektualnya makin leluasa menjalankan misi dan akan terus meluas.
Tim Monitoring Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras (kontras) Aceh, Ahmad Iqbal kepada Sindonews Selasa (3/1/2012) mengakui dugaan tersebut.
Dia mengatakan, aksi kekerasan itu memang bukan semata-mata bercorak kriminal murni. Serangkaian insiden kekerasan yang terjadi dalam dua hari ini memiliki pola yang sama.
"Terutama jika dilihat dari korban tindak kekerasan yang berasal dari etnis tertentu, bisa diasumsikan pelaku ingin menebar ketakutan secara khusus pada etnis tersebut sekaligus memicu bangkitnya kebencian antar etnis," kata Ahmad.
Bahkan menurutnya, sejumlah lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Kontras Aceh, LBH Banda Aceh, Koalisi NGO HAM Aceh dan Gerakan Anti Korupsi (Gerak) Aceh, telah mendesak polisi untuk segera mengusut dan menangkap para pelaku penembakan.
Ahmad mengatakan, jika polisi gagal mengungkap dengan tidak mau memberi tahu dalang aksi penembakan itu, maka aksi kekerasan bersenjata berikutnya akan terjadi dan sangat mengancam keamanan di Indonesia.
"Jika skenario ini berhasil diwujudkan oleh pelaku maka tidak hanya di Aceh yang terganggu, tapi keamanan nasional juga terancam, dan meluas," ucapnya.
Menurutnya situasi politik dan keamanan Indonesia berada dalam situasi yang genting. Sejauh ini Pemerintah masih lamban menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seperti Mesuji, Bima dan yang terbaru di Aceh.
"Tiga runtutan kejadian besar tersebut, membuat pemerintahan kehilangan konsentrasi, karena semua kekuatan politik masih bergerak untuk kepentingan masing-masing," ungkap Ahmad.
Pada situasi ini pelaku kekerasan bersenjata tentu semakin leluasa menjalankan misinya dan dikhawatirkan akan terus meluas. Kekerasan yang meluas dan sistemik tidak semata-mata dapat dilawan dengan penegakan hukum.
"Kekerasan semacam itu, harus direspons secara komprehensif dalam kerangka resolusi konflik yang membutuhkan konsentrasi semua pihak, baik pemerintah pusat dan daerah maupun rakyat," ujarnya. (wbs)
Tim Monitoring Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras (kontras) Aceh, Ahmad Iqbal kepada Sindonews Selasa (3/1/2012) mengakui dugaan tersebut.
Dia mengatakan, aksi kekerasan itu memang bukan semata-mata bercorak kriminal murni. Serangkaian insiden kekerasan yang terjadi dalam dua hari ini memiliki pola yang sama.
"Terutama jika dilihat dari korban tindak kekerasan yang berasal dari etnis tertentu, bisa diasumsikan pelaku ingin menebar ketakutan secara khusus pada etnis tersebut sekaligus memicu bangkitnya kebencian antar etnis," kata Ahmad.
Bahkan menurutnya, sejumlah lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Kontras Aceh, LBH Banda Aceh, Koalisi NGO HAM Aceh dan Gerakan Anti Korupsi (Gerak) Aceh, telah mendesak polisi untuk segera mengusut dan menangkap para pelaku penembakan.
Ahmad mengatakan, jika polisi gagal mengungkap dengan tidak mau memberi tahu dalang aksi penembakan itu, maka aksi kekerasan bersenjata berikutnya akan terjadi dan sangat mengancam keamanan di Indonesia.
"Jika skenario ini berhasil diwujudkan oleh pelaku maka tidak hanya di Aceh yang terganggu, tapi keamanan nasional juga terancam, dan meluas," ucapnya.
Menurutnya situasi politik dan keamanan Indonesia berada dalam situasi yang genting. Sejauh ini Pemerintah masih lamban menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seperti Mesuji, Bima dan yang terbaru di Aceh.
"Tiga runtutan kejadian besar tersebut, membuat pemerintahan kehilangan konsentrasi, karena semua kekuatan politik masih bergerak untuk kepentingan masing-masing," ungkap Ahmad.
Pada situasi ini pelaku kekerasan bersenjata tentu semakin leluasa menjalankan misinya dan dikhawatirkan akan terus meluas. Kekerasan yang meluas dan sistemik tidak semata-mata dapat dilawan dengan penegakan hukum.
"Kekerasan semacam itu, harus direspons secara komprehensif dalam kerangka resolusi konflik yang membutuhkan konsentrasi semua pihak, baik pemerintah pusat dan daerah maupun rakyat," ujarnya. (wbs)
()
