Teknik dialog 2 kelompok untuk konflik Papua
Jum'at, 09 Desember 2011 - 14:40 WIB
Teknik dialog 2 kelompok untuk konflik Papua
A
A
A
Sindonews.com - Proses dialog yang dilakukan utusan Presiden di Papua dilakukan oleh dua kelompok, yakni politik dan keamanan. Diyakini penyelesaian konflik Papua hanya bisa dilakukan dengan dialog sesama yang berkonflik, tanpa intervensi pihak luar.
Utusan Khusus Presiden untuk Dialog Papua, Farid Husein, mengatakan konflik adalah bagian yang tidak bisa dihindarkan dalam membangun suatu negara, dan itu harus dihadapi. "Dari 15 konflik besar yang pernah terjadi di Indonesia, solusinya adalah dialog sesama yang berkonflik dan tidak boleh ada intervensi luar," katanya dalam diskusi 'Mendorong Dialog Jakarta-Papua' di kantor The Indonesian Institute di Jakarta, Jumat (9/12/2011).
Dalam konflik Papua, dia menilai, masalah muncul karena kekecewaan yang hadir terus menerus secara berkepanjangan. Masyarakat Papua merasa tidak diperhatikan sehingga mereka tidak percaya terhadap Jakarta (pemerintah). Sementara itu, pemerintah sendiri juga tidak mencoba untuk membangun rasa saling percaya itu.
Farid yang pernah ditugasi dalam dialog penyelesaian konflik Aceh mengatakan, dialog intensif secara langsung harus dilakukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah percaya mereka, sebaliknya juga membangun rasa kepercayaan mereka kepada pemerintah.
"Di Papua juga harus segera dimulai proses seperti ini karena jika tidak, akan makin banyak korban dan pelanggaran HAM," ujarnya.
Berdasarkan pengalamannya di Aceh, cara membangun kepercayaan mereka adalah dengan ikut kegiatan mereka sehari-hari. "Tidak melengkapi diri dengan segala perangkat dokumentasi," sebutnya.
Menurut dia, sekarang ini yang telah dilakukan di Papua adalah dengan membagi dua kelompok dialog, yakni kelompok politik dan keamanan.
Kelompok politik ada di dalam dan di luar negeri, sedangkan kelompok satunya terdapat di daerah-daerah pesisir dan pegunungan.
Hampir semua kelompok sudah diajak berdialog, kecuali kelompok politik di luar negeri. "Hal yang ditekankan adalah bagaimana Papua damai dan bukannya bagaimana Papua merdeka," sebut Farid.
Menurut Profesor Riset LIPI Prof Ikrar Nusa Bhakti, dialog tersebut menyangkut banyak lapisan, mulai dari sesama rakyat Papua, Papua dengan Jakarta, maupun Papau dan Jakarta dengan perusahaan di sana.
"Hal paling penting yang harus ada agar apapun dialog dan kerja yang akan dilakukan di Papua berhasil adalah dilakukan dengan cara tanpa ada kepentingan," terangnya.
Dialog, lanjut Ikrar, juga harus memerhatikan pakta politik apa yang harus dilakukan terkait pelanggaran-pelanggaran dari kedua belah pihak di masa lalu. Tanpa hal ini, dikhawatirkan damai yang tercapai tidak akan berlangsung lama.
Menurut dia ada beberapa kesalahan yang dilakukan pemerintah pusat dalam mengatasi masalah Papua. Tidak adanya evaluasi terhadap dana otonomi khusus (otsus) yang terjadi selama ini, misalnya. "Kemudian dari tingkat pendidikan. Dari 1965 sampai sekarang tidak ada beda.
Indeks pembangunan manusia (IPM) Papua adalah di peringkat 32 dan Papua Barat di urutan 33," tuturnya.
Direktur Eksekutif The RIDEP Institute Amiruddin al-Rahab menambahkan, proses dialog harus memertimbangkan beberapa hal, yaitu di mana atau bagaimana cara-cara dialog serta substansi yang akan didialogkan. Dia juga menilai, percepatan pembangunan di Papua sangat penting.
Utusan Khusus Presiden untuk Dialog Papua, Farid Husein, mengatakan konflik adalah bagian yang tidak bisa dihindarkan dalam membangun suatu negara, dan itu harus dihadapi. "Dari 15 konflik besar yang pernah terjadi di Indonesia, solusinya adalah dialog sesama yang berkonflik dan tidak boleh ada intervensi luar," katanya dalam diskusi 'Mendorong Dialog Jakarta-Papua' di kantor The Indonesian Institute di Jakarta, Jumat (9/12/2011).
Dalam konflik Papua, dia menilai, masalah muncul karena kekecewaan yang hadir terus menerus secara berkepanjangan. Masyarakat Papua merasa tidak diperhatikan sehingga mereka tidak percaya terhadap Jakarta (pemerintah). Sementara itu, pemerintah sendiri juga tidak mencoba untuk membangun rasa saling percaya itu.
Farid yang pernah ditugasi dalam dialog penyelesaian konflik Aceh mengatakan, dialog intensif secara langsung harus dilakukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah percaya mereka, sebaliknya juga membangun rasa kepercayaan mereka kepada pemerintah.
"Di Papua juga harus segera dimulai proses seperti ini karena jika tidak, akan makin banyak korban dan pelanggaran HAM," ujarnya.
Berdasarkan pengalamannya di Aceh, cara membangun kepercayaan mereka adalah dengan ikut kegiatan mereka sehari-hari. "Tidak melengkapi diri dengan segala perangkat dokumentasi," sebutnya.
Menurut dia, sekarang ini yang telah dilakukan di Papua adalah dengan membagi dua kelompok dialog, yakni kelompok politik dan keamanan.
Kelompok politik ada di dalam dan di luar negeri, sedangkan kelompok satunya terdapat di daerah-daerah pesisir dan pegunungan.
Hampir semua kelompok sudah diajak berdialog, kecuali kelompok politik di luar negeri. "Hal yang ditekankan adalah bagaimana Papua damai dan bukannya bagaimana Papua merdeka," sebut Farid.
Menurut Profesor Riset LIPI Prof Ikrar Nusa Bhakti, dialog tersebut menyangkut banyak lapisan, mulai dari sesama rakyat Papua, Papua dengan Jakarta, maupun Papau dan Jakarta dengan perusahaan di sana.
"Hal paling penting yang harus ada agar apapun dialog dan kerja yang akan dilakukan di Papua berhasil adalah dilakukan dengan cara tanpa ada kepentingan," terangnya.
Dialog, lanjut Ikrar, juga harus memerhatikan pakta politik apa yang harus dilakukan terkait pelanggaran-pelanggaran dari kedua belah pihak di masa lalu. Tanpa hal ini, dikhawatirkan damai yang tercapai tidak akan berlangsung lama.
Menurut dia ada beberapa kesalahan yang dilakukan pemerintah pusat dalam mengatasi masalah Papua. Tidak adanya evaluasi terhadap dana otonomi khusus (otsus) yang terjadi selama ini, misalnya. "Kemudian dari tingkat pendidikan. Dari 1965 sampai sekarang tidak ada beda.
Indeks pembangunan manusia (IPM) Papua adalah di peringkat 32 dan Papua Barat di urutan 33," tuturnya.
Direktur Eksekutif The RIDEP Institute Amiruddin al-Rahab menambahkan, proses dialog harus memertimbangkan beberapa hal, yaitu di mana atau bagaimana cara-cara dialog serta substansi yang akan didialogkan. Dia juga menilai, percepatan pembangunan di Papua sangat penting.
()
