Fasilitas dan Anggaran Pejabat Negara Perlu Dipotong untuk 'Subsidi' Rakyat
Kamis, 09 April 2020 - 09:28 WIB
Fasilitas dan Anggaran Pejabat Negara Perlu Dipotong untuk 'Subsidi' Rakyat
A
A
A
JAKARTA - Pegiat HAM dan Demokrasi Asfinawati menyatakan, saat ini Indonesia telah masuk pada fase kondisi darurat kesehatan karena wabah virus corona atau Covid-19 yang kian meluas, sehingga dibutuhkan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sipil untuk bertahan hidup.
Untuk itu, Asfin sapaan akrabnya merasa menyesal mendengar kabar Kesekjenan DPR sempat menganggarkan mobil dinas baru untuk para wakil rakyat. "Karena itu semua anggaran, biaya, fasilitas yang umumnya ada dalam kondisi biasa tidak bisa begitu lagi (penggunaannya)," kata Asfin saat dihubungi, Kamis (9/4/2020).
Sebaliknya, kata Asfin, para pejabat negara yang memiliki uang lebih dan standar keamanan yang layak, harus secara sukarela menyumbangkan harta mereka atau setidaknya mau memotong anggaran dan fasilitas mereka untuk kebutuhan masyarakat di tengah pandemi corona.
"Potong semua fasilitas-fasilitas itu, kumpulkan dan buat skema baru atau luar biasa terkait subsidi, dan lain-lain. Ini soal kemanusiaan yang pertamanya," tutur Asfin.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) itu menyatakan, saat ini tidak bisa meminta rakyat berjuang sendirian menghadap wabah corona. Dampak virus ini membuat daya beli masyarakat turun, sehingga dikhawatirkan berimplikasi terhadap perekonomian Indonesia. (Baca Juga: Terdampak Covid-19, Perusahaan Pers Layak Dapatkan Perhatian Pemerintah).
Dengan demikian, Asfin menganggap, tidak etis dan kurang pantas, jika ada anggaran pejabat nagara yang dikeluarkan untuk kepentingan di luar belanja penanganan Covid-19 ini. "Ini soal kepantasan, soal etis atau tidak. Buruh di mana-mana sudah dirumahkan tanpa gaji. Pengemudi online ada yang sudah bunuh diri," kata Asfin.
Untuk itu, Asfin sapaan akrabnya merasa menyesal mendengar kabar Kesekjenan DPR sempat menganggarkan mobil dinas baru untuk para wakil rakyat. "Karena itu semua anggaran, biaya, fasilitas yang umumnya ada dalam kondisi biasa tidak bisa begitu lagi (penggunaannya)," kata Asfin saat dihubungi, Kamis (9/4/2020).
Sebaliknya, kata Asfin, para pejabat negara yang memiliki uang lebih dan standar keamanan yang layak, harus secara sukarela menyumbangkan harta mereka atau setidaknya mau memotong anggaran dan fasilitas mereka untuk kebutuhan masyarakat di tengah pandemi corona.
"Potong semua fasilitas-fasilitas itu, kumpulkan dan buat skema baru atau luar biasa terkait subsidi, dan lain-lain. Ini soal kemanusiaan yang pertamanya," tutur Asfin.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) itu menyatakan, saat ini tidak bisa meminta rakyat berjuang sendirian menghadap wabah corona. Dampak virus ini membuat daya beli masyarakat turun, sehingga dikhawatirkan berimplikasi terhadap perekonomian Indonesia. (Baca Juga: Terdampak Covid-19, Perusahaan Pers Layak Dapatkan Perhatian Pemerintah).
Dengan demikian, Asfin menganggap, tidak etis dan kurang pantas, jika ada anggaran pejabat nagara yang dikeluarkan untuk kepentingan di luar belanja penanganan Covid-19 ini. "Ini soal kepantasan, soal etis atau tidak. Buruh di mana-mana sudah dirumahkan tanpa gaji. Pengemudi online ada yang sudah bunuh diri," kata Asfin.
(zik)
