Dampak Corona, Pemutusan Kerja Sama Diharap Perhatikan Sisi Kemanusiaan

Rabu, 08 April 2020 - 16:31 WIB
Dampak Corona, Pemutusan Kerja Sama Diharap Perhatikan Sisi Kemanusiaan
Dampak Corona, Pemutusan Kerja Sama Diharap Perhatikan Sisi Kemanusiaan
A A A
JAKARTA - Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat dilaporkan ke Ombudsman karena memutuskan kerja sama dengan PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM) secara sepihak.

Pengaduan tersebut disampaikan oleh Kuasa Hukum PT SIM, Khresna Guntarto. Pengaduannya telah diterima oleh bagian pengaduan Ombudsman, Rabu (8/4/2020).

"Pemutusan kerja sama itu diduga sarat maladministrasi dan tidak manusiawi, karena dilakukan di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akibat mewabahnya penyakit virus corona 2019 (COVID-19)," jelas kuasa hukum PT SIM dalam keterangan pers, Rabu (8/4/2020).

"Keputusan Pemerintah Provinsi NTT juga kontradiktif dengan kebijakan relaksasi, stimulus dan insentif yang disampaikan Pemerintah Pusat untuk bidang perekonomian guna mengatasi dampak Covid-19," sambungnya.

Menurut kuasa hukum dalam rilisnya, PT SIM merupakan mitra kerja dalam pengelolaan asset Pemprov NTT di kawasan wisata patai Pede, Labuhan Bajo, Manggarai Barat, NTT.

PT SIM membangun Hotel dan beberapa stand di kawasan wisata pantai Pede. Hubungan kemitraan kerja antara PT SIM dan Pemerintah Provinsi NTT cq. Gubernur NTT sebagaimana Perjanjian Kerja sama No.HK.530 Tahun 2014-No.04/SIM/Dirut/V/14 tanggal 23 Mei 2014 (PKS tanggal 23 Mei 2014).

Kerja sama tersebut memiliki jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak tanggal beroperasi dan memiliki besaran kontribusi yang telah ditetapkan berdasarkan penelaahan, penelitian dan penilaian oleh Pemerintah Provinsi NTT.

Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak oleh Pemerintah Provinsi NTT kepada PT SIM dilakukan berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Pemprov NTT Nomor: BU.030/60/BPAD/2020 tanggal 31 Maret 2020. Kemudian perintah pengosongan bangunan dilakukan berdasarkan Surat Peringatan Pertama (SP-1) dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi NTT Nomor: BU.030/61/BPAD/2020 tanggal 01 April 2020.

"Namun pada saat PT. SIM, yang mati-matian sedang mempertahankan usaha perhotelan dalam kondisi sulit seperti saat ini, malah dipaksa untuk gulung tikar akibat desakan Pemerintah Provinsi NTT kepada PT. SIM untuk menyerahkan bangunan dan meninggalkan lokasi Pantai Pede," kata Khresna Guntarto.

Menurut kuasa hukum PT SIM, Kesewenang-wenangan Pemerintah Provinsi NTT semakin terlihat jelas dengan mengabaikan tata cara pengakhiran perjanjian yang diatur di dalam Pasal 237 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
berita/ rendering in 0.2322 seconds (11.210#12.26)