Bantuan Sembako untuk TKI di Malaysia Belum Merata

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR, Christina Aryani mengungkapkan bantuan logistik untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia yang terdampak Lockdown akibat COVID-19 masih belum merata. Christina mengakui sudah ada langkah dari pemerintah menyalurkan bantuan sembako kepada pekerja migran atau TKI secara targeted, yaitu kelompok rentan pekerja harian lepas yang kehilangan pekerjaannya akibat berlakunya movement control order (MCO) atau lockdown.

Dia melanjutkan, informasi dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sampai dengan Selasa, 7 April 2020 telah menyalurkan bantuan sembako kepada 18.169 pekerja migran di Malaysia yang didistribusikan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur dan 5 Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Penang, Johor Bahru, Kota Kinabalu, Kuching dan Tawau dengan dibantu oleh Ormas. (Baca juga: Dampak Corona, Pemerintah Diminta Pulangkan TKI, ABK dan Jamaah Tabligh)

"Dalam kaitan ini kami mendapatkan laporan bahwa belum semua pekerja migran yang masuk kategori penerima bantuan sudah mendapatkan bantuan logistik dimaksud," ujar Christina Aryani kepada SINDOnews, Rabu (8/4/2020). (Baca juga: Migrant Care Minta Rapid Test Dilkukan Sebelum TKI Dipulangkan)

Politikus Partai Golkar ini mengatakan, banyak pekerja yang mendengar akan ada bantuan, tetapi belum kunjung mendapatkannya. "Artinya informasi dan jangkauan bantuan logistik ini belum merata untuk semua pekerja yang masuk dalam kelompok target penerima bantuan," tuturnya.

Penyaluran bantuan logistik juga diharapkan melibatkan semua kelompok dari berbagai latar belakang, sehingga tidak menjadi monopoli kelompok atau ormas tertentu. "Saluran komunikasi di KBRI dan KJRI harus terbuka untuk diakses oleh semua kelompok masyarakat pekerja migran sehingga bantuan ini merata untuk semua," ujar Legislator asal daerah pemilihan DKI Jakarta II ini.

Dia juga mengingatkan soal keberlanjutan bantuan logistik mengingat terbuka kemungkinan otoritas Malaysia memperpanjang masa pembatasan. Dia melanjutkan, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi sendiri sudah mengajukan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk bantuan sembako dan menyewa shelter.

Dari paparan Menlu, kata dia, diketahui bahwa anggaran ini cukup ditambah dengan optimalisasi anggaran perlindungan WNI yang ada di setiap perwakilan. "Tentunya kita berharap agar anggaran ini betul-betul terserap maksimal untuk membantu WNI kita yang sedang kesulitan di berbagai negara utamanya di Malaysia," tuturnya.

Selain itu, dia juga sudah mendorong Menlu Retno Marsudi memastikan permit kerja WNI di Malaysia yang akan expired. Dalam hal ini Menlu Retno telah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri Malaysia yang mana akan diberikan perpanjangan waktu bagi permit kerja yang expired selama masa MCO.

"Hal yang juga tidak kalah penting adalah kami mendorong agar diseminasi informasi salah satunya terkait rumah sakit rujukan agar dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan ketua-ketua kelompok guna memastikan penyebaran informasi yang lebih luas," imbuhnya.

Karena fakta di lapangan, lanjut dia, banyak masyarakat Indonesia terutama yang tinggal di perkebunan tidak mengetahui harus kemana jika mengalami gejala COVID-19. "Terakhir kami juga sudah memastikan pada Menlu bahwa kepulangan WNI ke Indonesia bersifat mandiri. Evakuasi dilakukan Pemerintah ketika terdapat situasi yang mengancam kesehatan dan keselamatan WNI dimana tidak terdapat alternatif lain," pungkasnya.