Ternyata Ini Penyebab Komunikasi Pusat dan Daerah Tak Sinkron
Senin, 06 April 2020 - 19:51 WIB
Ternyata Ini Penyebab Komunikasi Pusat dan Daerah Tak Sinkron
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR, Saleh Pertaonan Daulay ikut berkomentar terkait pernyataan BNPB yang menyebut terjadi perbedaan data yang disuguhkan kepada masyarakat dalam menangani wabah virus Corona atau Covid-19.
Saleh menganggap, dari sejak awal, sudah banyak yang meragukan data-data yang disampaikan Indonesia. Ketika virus ini mulai merebak di Wuhan, beberapa negara sudah menyatakan dan tidak mempercayai bahwa di Indonesia tidak ada yang terinfeksi.
"Bahkan, penelitian akademis yang dilansir oleh Harvard sekalipun menyatakan bahwa di Indonesia sudah banyak yang terpapar," ungkap Saleh kepada SINDOnews, Senin (6/4/2020).
"Awalnya, pendapat dan kesimpulan lembaga-lembaga itu disangkal oleh Indonesia. Namun seiring waktu, Indonesia akhirnya mengakui dan mengumumkan data-data penyebaran virus corona di Indonesia," imbuh dia.
Meski demikian, kata Saleh, tetap saja masih banyak yang meragukan data yang disampaikan oleh pemerintah. Menurut dia, yang paling mutakhir, salah seorang Menteri Australia menyatakan bahwa Indonesia melaporkan pasien covid-19 lebih sedikit dari kenyataan (under-reporting).
"Keraguan tersebut akhirnya mencapai puncaknya setelah BNPB memberikan pengakuan bahwa data pemerintah pusat dan daerah tidak sinkron," ujarnya. (Baca juga: BNPB Akui Bisa Kewalahan jika Diberlakukan Lockdown)
Lebih lanjut Saleh menyatakan, yang tentu membuat orang semakin ragu terhadap data yang ada adalah tidak adanya sanksi tegas bagi yang melanggar kebijakan pemerintah. Di sisi lain, pemerintah telah menetapkan social distancing, physical distancing, dan Pembatasan sosial Berskala Besar (PSBB).
Menurutnya, aturan ini sebetulnya baik jika semua menaati. Namun faktanya, kebijakan itu masih banyak yang dilanggar. "Tidak heran jika banyak orang yang berkesimpulan bahwa mata rantai penyebaran virus corona sulit diputus. Hal ini sekali lagi tentu berimplikasi pada keabsahan data yang dimiliki pemerintah," tutur Wakil Ketua Fraksi PAN ini.
Selain itu, lanjut Saleh, ketidaksinkronan data pemerintah ini juga dinilai memicu komunikasi yang tidak baik antara pemerintah pusat dan daerah. Ia melihat, sering sekali terbaca di media adanya data dan kebijakan yang berbeda yang disampaikan ke publik.
"Itu bahkan terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah DKI yang faktanya berdekatan secara geografis," ucapnya.
Dia menganggap, pengakuan dari petinggi BNPB ini benar-benar sangat mengkhawatirkan. Ini menandakan bahwa data yang dimiliki pemerintah tidak solid. "Orang kemudian akan bertanya, bagaimana Indonesia akan menangani covid-19 dengan data yang tidak sempurna," kata Saleh.
Selain itu, katanya, aturan-aturan hukum yang menjadi aturan pelaksana penanganan covid-19 dinilai juga agak sedikit terlambat. Akibatnya, pelaksanaan penanganan menjadi terlambat dan hal ini tentu berimplikasi pada pendataan jumlah warga yang terpapar virus ini.
Tak hanya itu, Wakil Ketua MKD DPR itu juga mengatakan, keraguan terhadap data yang disampaikan masih didukung pula dengan fakta bahwa rapid test dan pengujian kesehatan bagi masyarakat sangat terbatas. Jumlah orang yang ditest sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia.
"Persebarannya juga tidak merata. Padahal, virus ini sudah ditemukan di hampir semua provinsi yang ada," ungkapnya.
Atas kondisi tersebut, tutur Saleh, semua pihak hanya bisa berharap agar pemerintah memperbaiki soal data ini. Data inilah yang kita harapkan menjadi dasar untuk menyusun peta penyebarannya. "Peta ini dibutuhkan untuk menentukan langkah mengantisipasi dan menangani covid-19 secara baik," jelasnya.
Untuk itu, mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini mendorong agar kementerian kesehatan agar memberikan semua data yang dibutuhkan ke gugus tugas dan BNPB. Ia berharap, saat ini semua harus dibuka kepada masyarakat. "Dengan begitu, masyarakat akan berpartisipasi dan bergotong-royong dalam menghadapi situasi sulit yang kita hadapi saat ini," tandasnya.
Saleh menganggap, dari sejak awal, sudah banyak yang meragukan data-data yang disampaikan Indonesia. Ketika virus ini mulai merebak di Wuhan, beberapa negara sudah menyatakan dan tidak mempercayai bahwa di Indonesia tidak ada yang terinfeksi.
"Bahkan, penelitian akademis yang dilansir oleh Harvard sekalipun menyatakan bahwa di Indonesia sudah banyak yang terpapar," ungkap Saleh kepada SINDOnews, Senin (6/4/2020).
"Awalnya, pendapat dan kesimpulan lembaga-lembaga itu disangkal oleh Indonesia. Namun seiring waktu, Indonesia akhirnya mengakui dan mengumumkan data-data penyebaran virus corona di Indonesia," imbuh dia.
Meski demikian, kata Saleh, tetap saja masih banyak yang meragukan data yang disampaikan oleh pemerintah. Menurut dia, yang paling mutakhir, salah seorang Menteri Australia menyatakan bahwa Indonesia melaporkan pasien covid-19 lebih sedikit dari kenyataan (under-reporting).
"Keraguan tersebut akhirnya mencapai puncaknya setelah BNPB memberikan pengakuan bahwa data pemerintah pusat dan daerah tidak sinkron," ujarnya. (Baca juga: BNPB Akui Bisa Kewalahan jika Diberlakukan Lockdown)
Lebih lanjut Saleh menyatakan, yang tentu membuat orang semakin ragu terhadap data yang ada adalah tidak adanya sanksi tegas bagi yang melanggar kebijakan pemerintah. Di sisi lain, pemerintah telah menetapkan social distancing, physical distancing, dan Pembatasan sosial Berskala Besar (PSBB).
Menurutnya, aturan ini sebetulnya baik jika semua menaati. Namun faktanya, kebijakan itu masih banyak yang dilanggar. "Tidak heran jika banyak orang yang berkesimpulan bahwa mata rantai penyebaran virus corona sulit diputus. Hal ini sekali lagi tentu berimplikasi pada keabsahan data yang dimiliki pemerintah," tutur Wakil Ketua Fraksi PAN ini.
Selain itu, lanjut Saleh, ketidaksinkronan data pemerintah ini juga dinilai memicu komunikasi yang tidak baik antara pemerintah pusat dan daerah. Ia melihat, sering sekali terbaca di media adanya data dan kebijakan yang berbeda yang disampaikan ke publik.
"Itu bahkan terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah DKI yang faktanya berdekatan secara geografis," ucapnya.
Dia menganggap, pengakuan dari petinggi BNPB ini benar-benar sangat mengkhawatirkan. Ini menandakan bahwa data yang dimiliki pemerintah tidak solid. "Orang kemudian akan bertanya, bagaimana Indonesia akan menangani covid-19 dengan data yang tidak sempurna," kata Saleh.
Selain itu, katanya, aturan-aturan hukum yang menjadi aturan pelaksana penanganan covid-19 dinilai juga agak sedikit terlambat. Akibatnya, pelaksanaan penanganan menjadi terlambat dan hal ini tentu berimplikasi pada pendataan jumlah warga yang terpapar virus ini.
Tak hanya itu, Wakil Ketua MKD DPR itu juga mengatakan, keraguan terhadap data yang disampaikan masih didukung pula dengan fakta bahwa rapid test dan pengujian kesehatan bagi masyarakat sangat terbatas. Jumlah orang yang ditest sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia.
"Persebarannya juga tidak merata. Padahal, virus ini sudah ditemukan di hampir semua provinsi yang ada," ungkapnya.
Atas kondisi tersebut, tutur Saleh, semua pihak hanya bisa berharap agar pemerintah memperbaiki soal data ini. Data inilah yang kita harapkan menjadi dasar untuk menyusun peta penyebarannya. "Peta ini dibutuhkan untuk menentukan langkah mengantisipasi dan menangani covid-19 secara baik," jelasnya.
Untuk itu, mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini mendorong agar kementerian kesehatan agar memberikan semua data yang dibutuhkan ke gugus tugas dan BNPB. Ia berharap, saat ini semua harus dibuka kepada masyarakat. "Dengan begitu, masyarakat akan berpartisipasi dan bergotong-royong dalam menghadapi situasi sulit yang kita hadapi saat ini," tandasnya.
(maf)
