Gugus Tugas Covid-19 Beri Masukan Soal PSBB ke Menkes
Senin, 06 April 2020 - 17:02 WIB
Gugus Tugas Covid-19 Beri Masukan Soal PSBB ke Menkes
A
A
A
JAKARTA - Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo menyebut sudah ada beberapa daerah yang mengusulkan untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ke Menteri Kesehatan.
“Sudah ada beberapa daerah yang mengajukan kepada Menteri kesehatan (Menkes). Kemarin siang Bapak Menkes bersama tim dan kami dari Gugus Tugas bersama tim telah berdiskusi tentang apa yang harus kita lakukan setelah mendapatkan surat permohonan dari daerah yang mengajukan,” kata Doni saat konferensi pers seusai rapat terbatas (ratas), Senin (6/4/2020).
Doni menjelaskan Gugus Tugas telah memberikan masukan kepada Menkes terkait apa saja yang harus dilakukan daerah agar mendapatkan izin untuk memberlakukan PSBB. Di antaranya adalah melengkapi rencana kesiapan dan aksinya.
“Untuk mendapatkan izin PSBB ini melengkapi dengan rencana aksinya dan juga membuat rencana tentang kesiapannya. Sehingga diharapkan ketika daerah sudah memulai program ini bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Doni mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya pengaturan teknis dengan baik. Dengan begitu tidak ada perbedaan pandangan antara pusat dan daerah.
“Kemudian juga disusun sejumlah protokol yang dapat menjadikan acuan, panduan bagi daerah dalam melaksanakan pembatasan sosial bersskala besar,” tuturnya.
Dia menjelaskan, daerah yang nantinya melakukan PSBB tidak boleh menimbulkan perbedaan dengan daerah lainnya termasuk juga tidak boleh bertentangan dengan kebijakan nasional.
“Termasuk juga kemudahan-kemudahan, akses masih tetap diberikan kepada aktivitas masyarakat dengan memperhatikan social distancing dan physical distancing,” pungkasnya.
“Sudah ada beberapa daerah yang mengajukan kepada Menteri kesehatan (Menkes). Kemarin siang Bapak Menkes bersama tim dan kami dari Gugus Tugas bersama tim telah berdiskusi tentang apa yang harus kita lakukan setelah mendapatkan surat permohonan dari daerah yang mengajukan,” kata Doni saat konferensi pers seusai rapat terbatas (ratas), Senin (6/4/2020).
Doni menjelaskan Gugus Tugas telah memberikan masukan kepada Menkes terkait apa saja yang harus dilakukan daerah agar mendapatkan izin untuk memberlakukan PSBB. Di antaranya adalah melengkapi rencana kesiapan dan aksinya.
“Untuk mendapatkan izin PSBB ini melengkapi dengan rencana aksinya dan juga membuat rencana tentang kesiapannya. Sehingga diharapkan ketika daerah sudah memulai program ini bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Doni mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya pengaturan teknis dengan baik. Dengan begitu tidak ada perbedaan pandangan antara pusat dan daerah.
“Kemudian juga disusun sejumlah protokol yang dapat menjadikan acuan, panduan bagi daerah dalam melaksanakan pembatasan sosial bersskala besar,” tuturnya.
Dia menjelaskan, daerah yang nantinya melakukan PSBB tidak boleh menimbulkan perbedaan dengan daerah lainnya termasuk juga tidak boleh bertentangan dengan kebijakan nasional.
“Termasuk juga kemudahan-kemudahan, akses masih tetap diberikan kepada aktivitas masyarakat dengan memperhatikan social distancing dan physical distancing,” pungkasnya.
(dam)
