Terdampak Corona, Komisi IV Sesalkan Tidak Ada Insentif untuk Pertanian

JAKARTA - Komisi IV DPR menyoroti tidak munculnya insentif untuk sektor pertanian dalam paket kebijakan penanganan wabah COVID-19. Padahal ini merupakan salah satu sector yang menopang hajat hidup orang banyak. (Baca juga: Ada Corona, Pemerintah Harus Perhatikan Petani Sebagai Ujung Tombak Pangan)

Ketika sektor lain terpuruk, menurut anggota Komisi IV DPR Luluk Nur Hamidah, sektor pertanian itu bisa menyelamatkan semuanya. “Harusnya sektor pertanian menjadi fokus kita. Jadi refocusing itu, antara lain, memperkuatkan basis-basis pangan. Dari pertanian, ada produksi pangan,” katanya saat dihubungi SINDOnews.com, Sabtu (04/04/2020).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyesalkan insentif yang dikeluarkan pemerintah hanya menyasar beberapa sektor saja, seperti pajak. “Kami melihat pangan itu enggak bisa ditunda selain aspek kesehatan. Artinya, pangan harus dipastikan enggak boleh sampai kurang,” tuturnya.

Komisi IV akan meminta pemerintah membuka secara jujur berapa ketersediaan pangan nasional dalam situasi wabah COVID-19 ini. Stok dan produksi pangan nasional ini penting untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama yang terdampak langsung. Ada banyak masyarakat yang hari-hari ini berdiam diri di rumah karena kebijakan perusahaan dan pabrik. Bahkan, ada kehilangan pekerjaan karena mereka buruh harian lepas dan pedagang kecil.

Akhirnya, kata Luluk, mereka mengambil risiko tetap keluar rumah untuk bekerja dan berdagang. “Mereka tidak tahu apa yang harus dimakan kalau di rumah. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama,” ujarnya.

Untuk itu, dalam waktu dekat ini sebaiknya segera dibagikan sembilan bahan pokok (sembako) bagi masyarakat yang terdampak. Orang akan merasa aman di rumah, kalau yang dimakan itu tersedia. “Bantuan pangan harus pertama kali diadakan secara langsung. Karena apa? Belum tentu orang punya uang cari barang gampang,” katanya.