Tren Penyebaran Corona Meluas, Fasilitas Kesehatan Harus Diperkuat

JAKARTA - Tren penyebaran wabah Corona di daerah terus meningkat. Setidaknya sejauh ini kasus Corona sudah menyebar ke 32 provinsi. Selain itu, angka kasus di daerah juga terus bertambah.

Data terakhir hingga Jumat (3/4/2020), total ada 1.986 kasus dengan angka kematian 181 orang dan yang sembuh sebanyak 134 orang. Artinya dalam sehari ada penambahan 196 orang.

Penambahan sebanyak 192 pasien baru tersebut berasal dari 19 provinsi. Antara lain, DKI Jakarta tercatat ada 74 kasus baru sehingga totalnya 971 kasus, kemudian Jawa Timur ada 52 kasus baru, Sulawesi Selatan ada 16 kasus baru. Jawa Tengah ada 10 kasus baru dan Banten ada 6 kasus baru.

Anggota Komisi IX DPR Anggia Ermarini mengatakan, penyebaran kasus ini tidak bisa dihentikan sepanjang migrasi dari kota yang terpapar seperti DKI Jakarta ke daerah itu tidak bisa terkontrol.

"Ini semua orang tidak suka dan berharap segera berhenti, tapi ini tidak bisa dielakkan. Ini masih panjang perjalanan selama kita masih begini-begini saja. Artinya physical distancing, social distancing, lalu kesiapan fasilitas kesehatan masih begini-begini saja maka pasti akan banyak lagi korban yang jatuh," tuturnya, Jumat (3/4/2020).

Untuk itu, kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, perlu dilakukan upaya yang serius untuk memutus mata rangtai penularan.

"Negara punya kewajiban mengedukasi masyarakat, tetapi masyarakat juga perlu menyadari apa-apa yang kita lakukan itu jangan sampai menambah kontribusi kasus," tuturnya.

Menurut dia, pemerintah perlu mengajak bicara para tokoh agama dan masyarakat hingga tingkat RT, RW, serta tokoh-tokoh lokal untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.

"Kalau memang tak bisa tidak keluar rumah karena harus berkerja, misalnya, itu mereka harus tahu bagaimana cara memproteksi dirinya. Pakai masker, cuci tangan, lalu kemudian tidak bergerombol dan lain-lain, saya pikir itu hal yang sangat sederhana tapi penting untuk memutus mata rantai penularan," tuturnya.

Dia menjelaskan, Komisi IX sudah melakukan rapat dengan Gugus Tugas Kementerian Kesehatan bahwa alat pelindung diri (APD) dan peralatan kesehatan akan disebar di seluruh Indonesia, meskipun sampai hari ini juga belum sampai.
Kemudian alat rapid test, meskipun tidak cukup akurat untuk mengetahui seseorang positif atau tidak, juga akan disebar.

"Dengan rapid test ini bisa dilakukan siapa saja. Semua rumah sakit bisa, termasuk individu pun bisa akses. Ini salah satu cara untuk bisa mengetahui musuh kita," tuturnya.

Pihaknya juga meminta agar laboratorium untuk tes COVID-19 juga diperbanyak, tidak hanya di beberapa kota besar saja seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya, tapi diperbanyak di daerah-daerah lain.

"Ini harus diperluas sehingga tertangkap musuh kita itu jelas, tidak ngawur," ujarnya.

Menurut Anggia, saat ini pemerintah bersama DPR sedang merumuskan realokasi dan juga refocusing APBN untuk merespons pandemi Covid-19. Karena kemungkinan besar ke depan tren penyebaran akan terus meningkat maka realokasi anggaran harus difokuskan untuk menangani persoalan ini.

"Nah, edukasi itu penting. Dulu awal-awal Pak Menkes bilang tak perlu pakai masker. Orang kan patuh gitu. Sekarang usul saya realokasi anggaran itu saya berharap ada untuk masker karena kita kan gak tahu siapa yang terpapar maka semua orang harus pakai masker," tuturnya.

Pihaknya juga meminta Polri menindak oknum-oknum yang menimbun masker untuk kepentingan sendiri sehingga masyarakat sulit mendapatkan masker. "Ini harus ditindak keras karena ini benar-benar subversif. Gak boleh begitu. Kami di Fatayat juga meminta semua kader yang punya mesin jahit bikin masker sendiri dan dibagikan ke tetangga," katanya.