Gerakan Potong Gaji, Solidaritas Dunia Atasi Pandemi Corona
Gerakan Potong Gaji, Solidaritas Dunia Atasi Pandemi Corona
A
A
A
JAKARTA - Gerakan pemotongan gaji yang diinisiasi sejumlah orang di berbagai negara menjadi langkah positif di tengah perlawanan berat menghadapi virus corona (Covid-19) saat ini. Tak sekadar bentuk simpati dan donasi, gerakan ini efektif memupuk rasa tanggung jawab bersama.
Dengan cepat gerakan ini pun telah mendunia. Dari pemimpin negara, selebritas, hingga pemimpin perusahaan, sukarela mengurangi pendapatannya demi disisihkan untuk upaya penanganan menghadapi virus corona. Di Indonesia, sejumlah kepala daerah dan pimpinan perusahaan juga telah memotong gajinya untuk tujuan yang sama.
Bahkan kemarin pimpinan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) mengambil kebijakan mengalihkan tunjangan beras dosen dan karyawan untuk diberikan kepada kaum duafa di sekitar kampus. Langkah mulia ini juga membantu negara di tengah tekanan ekonomi akibat dihantam wabah mematikan tersebut.
Di Singapura, pemerintah setempat mengumumkan bahwa Presiden, menteri, dan pejabat politik akan dipotong gaji selama tiga bulan untuk menunjukkan solidaritas bagi warga. Hal itu diumumkan Deputi Perdana Menteri (PM) Singapura Heng Swee Keat pada akhir Maret lalu. (Baca: ISNU: Poting Gaji Presiden dan Pejabat untuk Tangani Corona)
Gaji PM Singapura Lee Hsien Loong termasuk tertinggi di dunia dengan 2,2 juta dolar Singapura, sedangkan gaji untuk Presiden Singapura mencapai 1,54 juta dolar Singapura, dan para menterinya mencapai 1,1 juta dolar Singapura. Bukan hanya itu, tunjangan seluruh anggota parlemen juga akan dipotong separuh selama satu bulan.
“Saat ini merupakan waktu krisis di mana karakter suatu bangsa akan bisa dilihat. Kita harus melihat orang lain pada masa sulit ini,” kata Heng, dilansir Strait Times.
Heng juga mengumumkan, para pegawai pemerintah yang berada di garda depan perang melawan corona akan mendapatkan bonus tambahan satu kali gaji. “Para pekerja kesehatan dan petugas di lembaga yang terlibat dalam respons epidemi akan mendapatkan bonus,” katanya.
Langkah senada juga dilakukan Pemerintah Hong Kong. “Untuk menunjukkan tim pemerintahan yang berjuang menghadapi masa sulit dengan publik, semua pejabat akan mendonasikan satu bulan gajinya untuk lembaga amal,” kata Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam. Gaji Lam diperkirakan mencapai 5 juta dolar Hong Kong per tahun.
Dari Malaysia, Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin mengumumkan pemotongan gaji selama dua bulan bagi dirinya, menteri dan deputi menteri. Uang tersebut akan didonasikan untuk dana penanganan Covid-19. Malaysia mendirikan Dana Covid-19 pada 11 Maret untuk membantu warga yang terkena dampak virus tersebut. Lembaga ini telah menggalang dana hingga USD1,9 juta.
Di India pemotongan gaji pejabat pemerintahan justru dimulai oleh Menteri Besar Telangana, K Chandrasekhar Rao, dan para menterinya. Gaji yang dipotong sebesar 75%. Gaji pemimpin perusahaan daerah dan pejabat lain juga dipotong 75%. Kalau pegawai negeri dan petugas kepolisian dipotong 50%. “Untuk pegawai tingkat rendah dipotong 10%,” kata Rao. (Baca juga: Begini Strategi Menkes untuk Mengurangi Kenaikan Jumlah Pasien Corona)
Sejumlah kepala daerah di Indonesia juga secara sukarela akan memotong gaji. Tak hanya itu, Plt Wali Kota Blitar Santoso juga membuat surat edaran yang isinya meminta para pejabat eselon 1 hingga 4 dikurangi gaji bulanannya. Selain memotong gaji pejabat, Pemkot Blitar akan menggalang dana dari para aparatur sipil negara (ASN). Pemkot Blitar meminta donasi kepada seluruh ASN agar menyisihkan gajinya untuk penanganan dampak wabah virus ini.
Pemprov Jawa Barat juga berencana melakukan pemotongan gaji ASN selama empat bulan untuk membantu penanggulangan wabah corona. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kali menegaskan, pemotongan gaji ASN akan dilakukan secara proporsional dan adil serta mempertimbangkan kemampuan finansial pegawai.
Bupati Jombang Mundjidah Wahab dan wakilnya, Sumrambah, juga sudah bulat siap menyerahkan gajinya hingga enam bulan ke depan. Hal serupa dilakukan oleh Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni. Wali Kota Kendari Sulkarnain bahkan sudah menyumbangkan seluruh gajinya sejak Januari lalu hingga Juni tahun ini demi membantu penanganan corona.
Modal Sosial Indonesia
Pengamat sosial dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Hempri Suyatna mengatakan, gerakan pemotongan gaji untuk donasi dalam membantu penanganan pandemi corona merupakan bagian dari solidaritas sosial yang selama ini menjadi modal sosial masyarakat Indonesia. “Selama ini modal sosial inilah yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan Indonesia,” kata Hempri kemarin.
Untuk itu, di tengah keterbatasan anggaran pemerintah gerakan solidaritas sosial ini sangat penting untuk dilakukan guna membantu masyarakat. Yang penting, menurut Hempri, donasi itu jelas peruntukan dan koordinasinya, termasuk aspek transparansi. “Hal yang harus dilakukan biar efektif, jelas ada transparansi dalam penggunaan anggaran,” kata dosen Fisipol UGM itu.
Hempri menjelaskan, gerakan solidaritas ini juga berdampak positif dan efektif membantu masyarakat yang terkena wabah Covid-19. Sebab, jika donasi dikumpulkan dan disinergiskan dengan anggaran yang ada, kebijakan karantina wilayah atau lockdown parsial kemungkinan bisa diterapkan. Namun, jangan sampai ada unsur politisasi soal kebijakan pemotongan gaji ini dan yang penting lagi harus satu visi bersama, yakni misi sosial dan membantu sesama.
Kendati dinilai efektif, di Indonesia langkah positif ini masih sporadis. Bahkan pemerintah pusat belum mengatur soal gerakan ini. “Sampai saat ini belum,” kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy kemarin. Namun, mantan Mendikbud ini menilai gerakan potong gaji tersebut akan sangat membantu pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh pandemi corona.
Jatim Tak Potong Gaji ASN
Berbeda dengan Jabar, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyatakan tak akan memotong gaji ASN untuk membantu penanganan virus corona. Namun, dia berharap ada sumbangan dalam bentuk infak hingga sedekah sebagai gantinya. Sumbangan itu diharapkan datang dari para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Jatim. (Baca juga: BIN Berikan Bantuan APD ke RS Persahabatan untuk Tangani Corona)
Untuk ASN di golongan 1 dan 2, Khofifah justru meminta para pimpinan OPD untuk mengirim surat ke Bank. Surat ini untuk memberikan relaksasi pembayaran kredit atau cicilan di bank bagi pegawai yang termasuk dalam golongan 1 dan 2. “Karena golongan 1 dan 2, kalau tak ada perjalanan dinas, mereka ada yang kesulitan membayar cicilan, terutama cicilan rumah dan motor. Jadi beda,” urainya.
Tak jauh beda dilakukan Pemerintah Kota Solo dan Makassar. Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo (Rudy) memilih mengalihkan dana pralenan untuk digunakan dalam penanganan Covid-19. “Tidak ada pemotongan gaji, kemarin sudah saya sarankan untuk dana pralenan bulan April, Mei, Juni atau hingga Desember, dana pralenan bisa dialihkan untuk penanganan corona,” kata Rudy.
Di Makassar, Pejabat (Pj) Wali Kota Iqbal Samad Suhaeb mengaku belum berencana memikirkan inisiatif pemotongan gaji bagi ASN. Upaya yang dilakukan saat ini hanya sebatas perombakan kegiatan-kegiatan SKPD yang ada. "Untuk saat ini belum ada, cuma kegiatan untuk saat ini kami potong, gaji masih tetap," katanya.
Kalangan bisnis ritel juga sangat mendukung gerakan pemotongan gaji ini. Di level lokal, gerakan ini akan banyak memberikan inspirasi kepada banyak pihak tentang pentingnya saling membantu. Lebih tepat lagi jika donasi itu bisa diberikan kepada orang-orang yang sangat terdampak akibat pandemi ini.
“Karena sifatnya sukarela, maka tidak ada batasan berapa. Sedangkan efektif atau tidak, itu yang perlu diperhatikan dan dievaluasi, bagaimana supaya tepat sasaran tentu saja penting supaya mereka-mereka yang membutuhkan bisa merasakannya," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Sulawesi Utara yang juga Presiden Direktur FreshMart Manado Andy Sumual. (Ashari Prawira Negara/Lukman Hakim/Priyo Setyawan/Andika H Mustaqim/Cahya Sumirat/ Nneneng/Ary Wahyu w)
Dengan cepat gerakan ini pun telah mendunia. Dari pemimpin negara, selebritas, hingga pemimpin perusahaan, sukarela mengurangi pendapatannya demi disisihkan untuk upaya penanganan menghadapi virus corona. Di Indonesia, sejumlah kepala daerah dan pimpinan perusahaan juga telah memotong gajinya untuk tujuan yang sama.
Bahkan kemarin pimpinan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) mengambil kebijakan mengalihkan tunjangan beras dosen dan karyawan untuk diberikan kepada kaum duafa di sekitar kampus. Langkah mulia ini juga membantu negara di tengah tekanan ekonomi akibat dihantam wabah mematikan tersebut.
Di Singapura, pemerintah setempat mengumumkan bahwa Presiden, menteri, dan pejabat politik akan dipotong gaji selama tiga bulan untuk menunjukkan solidaritas bagi warga. Hal itu diumumkan Deputi Perdana Menteri (PM) Singapura Heng Swee Keat pada akhir Maret lalu. (Baca: ISNU: Poting Gaji Presiden dan Pejabat untuk Tangani Corona)
Gaji PM Singapura Lee Hsien Loong termasuk tertinggi di dunia dengan 2,2 juta dolar Singapura, sedangkan gaji untuk Presiden Singapura mencapai 1,54 juta dolar Singapura, dan para menterinya mencapai 1,1 juta dolar Singapura. Bukan hanya itu, tunjangan seluruh anggota parlemen juga akan dipotong separuh selama satu bulan.
“Saat ini merupakan waktu krisis di mana karakter suatu bangsa akan bisa dilihat. Kita harus melihat orang lain pada masa sulit ini,” kata Heng, dilansir Strait Times.
Heng juga mengumumkan, para pegawai pemerintah yang berada di garda depan perang melawan corona akan mendapatkan bonus tambahan satu kali gaji. “Para pekerja kesehatan dan petugas di lembaga yang terlibat dalam respons epidemi akan mendapatkan bonus,” katanya.
Langkah senada juga dilakukan Pemerintah Hong Kong. “Untuk menunjukkan tim pemerintahan yang berjuang menghadapi masa sulit dengan publik, semua pejabat akan mendonasikan satu bulan gajinya untuk lembaga amal,” kata Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam. Gaji Lam diperkirakan mencapai 5 juta dolar Hong Kong per tahun.
Dari Malaysia, Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin mengumumkan pemotongan gaji selama dua bulan bagi dirinya, menteri dan deputi menteri. Uang tersebut akan didonasikan untuk dana penanganan Covid-19. Malaysia mendirikan Dana Covid-19 pada 11 Maret untuk membantu warga yang terkena dampak virus tersebut. Lembaga ini telah menggalang dana hingga USD1,9 juta.
Di India pemotongan gaji pejabat pemerintahan justru dimulai oleh Menteri Besar Telangana, K Chandrasekhar Rao, dan para menterinya. Gaji yang dipotong sebesar 75%. Gaji pemimpin perusahaan daerah dan pejabat lain juga dipotong 75%. Kalau pegawai negeri dan petugas kepolisian dipotong 50%. “Untuk pegawai tingkat rendah dipotong 10%,” kata Rao. (Baca juga: Begini Strategi Menkes untuk Mengurangi Kenaikan Jumlah Pasien Corona)
Sejumlah kepala daerah di Indonesia juga secara sukarela akan memotong gaji. Tak hanya itu, Plt Wali Kota Blitar Santoso juga membuat surat edaran yang isinya meminta para pejabat eselon 1 hingga 4 dikurangi gaji bulanannya. Selain memotong gaji pejabat, Pemkot Blitar akan menggalang dana dari para aparatur sipil negara (ASN). Pemkot Blitar meminta donasi kepada seluruh ASN agar menyisihkan gajinya untuk penanganan dampak wabah virus ini.
Pemprov Jawa Barat juga berencana melakukan pemotongan gaji ASN selama empat bulan untuk membantu penanggulangan wabah corona. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kali menegaskan, pemotongan gaji ASN akan dilakukan secara proporsional dan adil serta mempertimbangkan kemampuan finansial pegawai.
Bupati Jombang Mundjidah Wahab dan wakilnya, Sumrambah, juga sudah bulat siap menyerahkan gajinya hingga enam bulan ke depan. Hal serupa dilakukan oleh Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni. Wali Kota Kendari Sulkarnain bahkan sudah menyumbangkan seluruh gajinya sejak Januari lalu hingga Juni tahun ini demi membantu penanganan corona.
Modal Sosial Indonesia
Pengamat sosial dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Hempri Suyatna mengatakan, gerakan pemotongan gaji untuk donasi dalam membantu penanganan pandemi corona merupakan bagian dari solidaritas sosial yang selama ini menjadi modal sosial masyarakat Indonesia. “Selama ini modal sosial inilah yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan Indonesia,” kata Hempri kemarin.
Untuk itu, di tengah keterbatasan anggaran pemerintah gerakan solidaritas sosial ini sangat penting untuk dilakukan guna membantu masyarakat. Yang penting, menurut Hempri, donasi itu jelas peruntukan dan koordinasinya, termasuk aspek transparansi. “Hal yang harus dilakukan biar efektif, jelas ada transparansi dalam penggunaan anggaran,” kata dosen Fisipol UGM itu.
Hempri menjelaskan, gerakan solidaritas ini juga berdampak positif dan efektif membantu masyarakat yang terkena wabah Covid-19. Sebab, jika donasi dikumpulkan dan disinergiskan dengan anggaran yang ada, kebijakan karantina wilayah atau lockdown parsial kemungkinan bisa diterapkan. Namun, jangan sampai ada unsur politisasi soal kebijakan pemotongan gaji ini dan yang penting lagi harus satu visi bersama, yakni misi sosial dan membantu sesama.
Kendati dinilai efektif, di Indonesia langkah positif ini masih sporadis. Bahkan pemerintah pusat belum mengatur soal gerakan ini. “Sampai saat ini belum,” kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy kemarin. Namun, mantan Mendikbud ini menilai gerakan potong gaji tersebut akan sangat membantu pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh pandemi corona.
Jatim Tak Potong Gaji ASN
Berbeda dengan Jabar, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyatakan tak akan memotong gaji ASN untuk membantu penanganan virus corona. Namun, dia berharap ada sumbangan dalam bentuk infak hingga sedekah sebagai gantinya. Sumbangan itu diharapkan datang dari para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Jatim. (Baca juga: BIN Berikan Bantuan APD ke RS Persahabatan untuk Tangani Corona)
Untuk ASN di golongan 1 dan 2, Khofifah justru meminta para pimpinan OPD untuk mengirim surat ke Bank. Surat ini untuk memberikan relaksasi pembayaran kredit atau cicilan di bank bagi pegawai yang termasuk dalam golongan 1 dan 2. “Karena golongan 1 dan 2, kalau tak ada perjalanan dinas, mereka ada yang kesulitan membayar cicilan, terutama cicilan rumah dan motor. Jadi beda,” urainya.
Tak jauh beda dilakukan Pemerintah Kota Solo dan Makassar. Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo (Rudy) memilih mengalihkan dana pralenan untuk digunakan dalam penanganan Covid-19. “Tidak ada pemotongan gaji, kemarin sudah saya sarankan untuk dana pralenan bulan April, Mei, Juni atau hingga Desember, dana pralenan bisa dialihkan untuk penanganan corona,” kata Rudy.
Di Makassar, Pejabat (Pj) Wali Kota Iqbal Samad Suhaeb mengaku belum berencana memikirkan inisiatif pemotongan gaji bagi ASN. Upaya yang dilakukan saat ini hanya sebatas perombakan kegiatan-kegiatan SKPD yang ada. "Untuk saat ini belum ada, cuma kegiatan untuk saat ini kami potong, gaji masih tetap," katanya.
Kalangan bisnis ritel juga sangat mendukung gerakan pemotongan gaji ini. Di level lokal, gerakan ini akan banyak memberikan inspirasi kepada banyak pihak tentang pentingnya saling membantu. Lebih tepat lagi jika donasi itu bisa diberikan kepada orang-orang yang sangat terdampak akibat pandemi ini.
“Karena sifatnya sukarela, maka tidak ada batasan berapa. Sedangkan efektif atau tidak, itu yang perlu diperhatikan dan dievaluasi, bagaimana supaya tepat sasaran tentu saja penting supaya mereka-mereka yang membutuhkan bisa merasakannya," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Sulawesi Utara yang juga Presiden Direktur FreshMart Manado Andy Sumual. (Ashari Prawira Negara/Lukman Hakim/Priyo Setyawan/Andika H Mustaqim/Cahya Sumirat/ Nneneng/Ary Wahyu w)
(ysw)
Explore More