3 Kelompok WNI Diprediksi Pulang ke Tanah Air, Pemerintah Siapkan Langkah Ini
Selasa, 31 Maret 2020 - 18:53 WIB
3 Kelompok WNI Diprediksi Pulang ke Tanah Air, Pemerintah Siapkan Langkah Ini
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah mengantispasi tiga kelompok warga negara Indonesia (WNI) yang akan pulang ke Indonesia. Tiga kelompok tersebut adalah WNI yang berasal dari negara Malaysia, anak buah kapal (ABK), dan Jamaah Tabligh Indonesia yang ada di India.
"Pagi ini Bapak presiden telah memimpin ratas untuk membahas tentang rencana kepulangan WNI dari luar negeri yang akan datang ke Indonesia. Yang antara lain disebabkan adanya kebijakan negara di mana dia tinggal selama ini berkaitan dengan merebaknya Covid-19 di negara yang bersangkutan," kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Selasa (31/3/2020).
Dia mengatakan para WNI dari tiga kelompok tersebut akan diperiksa identitasnya. Termasuk tujuan akhir setelah sampai ke Indonesia. Di sisi lain juga WNI tersebut harus mendapatkan healt sertificate dari negara asal.
"Kemudian kepulangan akan diatur sedemikian rupa sehingga terjadwal dan tidak gerudukan, tetapi secara bertahap dan betul-betul bisa dikendalikan," ungkapnya.
Dia mengatakan bahwa kepulangan tiga kelompok WNI tersebut ada yang pulang melalui jalur darat dan udara. Dia mengatakan, untuk yang pelabuhan, khususnya WNI dari Malaysia akan ditangani Kementerian Kelautan dan Perikanan, melibatkan TNI/Polri. (Baca juga: Positif Corona di Indonesia Bertambah Menjadi 1.528 Orang, 136 Meningga l ).
"Mereka akan diperiksa ulang terhadap kesehatannya dan akan dicek ulang identitas dan ke mana tujuannya," tuturnya.
Setelah dicek, para WNI tersebut akan ditetapkan status kesehatannya yakni sehat atau ada gejala corona. Jika ada yang bergejala corona akan dipisahkan dan kemudian melakukan isolasi.
"Isolasi akan dipusatkan di empat tempat. Pertama yaitu di pusat-pusat karantina yang sekarang ini dikelola Kemensos dan selama ini sudah digunakan untuk mengarantina mereka yang sudah bermasalah dengan imigrasi negara asal. Kedua, di Pulau Galang. Ketiga di Pulau Natuna. Keempat di Pulau Sebaru. Ini bagi mereka yang bergejala," paparnya.
Sementara, yang tidak bergejala akan dikembalikan ke daerah masing-masing. Selanjutnya akan ditangani oleh pemerintah daerah. Mulai dari pelabuhan sampai diantar ke tujuan akhir, jadi tanggung jawab pemda.
"Sesampai di tempat tujuan mereka harus menjalankan karantina di tempat selama 14 hari. Setiap desa, oleh Kementerian Desa sudah disiapkan karantina-karantina kalau seandainya ada WNI yang datang dari luar negeri ini," tuturnya.
Sementara, ABK skemanya akan menggunakan jalur udara. Muhadjir menyebut sebagian ABK akan mendarat di Bandara Ngurah Rai.
"Sudah ada kerja sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di sana. Dan akan dijalankan prosedur protokol kesehatan," katanya.
Hal sama juga akan diberlakukan kepada kelompok majelis tabligh. Dia mengatakan bahwa kelompok-kelompok ini akan ditetapkan sebagai orang dalam pemantauan (ODP) jika pulang ke Tanah Air.
"Yang bergejala akan ditetapkan sebagai PDP dan akan kami karantina. Tetapi sesuai arahan presiden, antara ABK, WNI dari Malaysia dan jamaah majelis tabligh akan kami tempatkan di tempat yang berbeda," ujarnya.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan bahwa untuk WNI dari Malaysia diperkirakan jumlahnya sekitar 1 juta orang. Sementara untuk ABK kapal pesiar mencapai 11.838 di 80 kapal.
"Jamaah tabligh jumlah yang pasti kita tidak pernah tahu. Tetapi dari data yang kita peroleh sampai saat ini jumlah jamaah tabligh yang ada di data kita 1.456 dan 731 di antaranya berada di India," pungkasnya.
"Pagi ini Bapak presiden telah memimpin ratas untuk membahas tentang rencana kepulangan WNI dari luar negeri yang akan datang ke Indonesia. Yang antara lain disebabkan adanya kebijakan negara di mana dia tinggal selama ini berkaitan dengan merebaknya Covid-19 di negara yang bersangkutan," kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Selasa (31/3/2020).
Dia mengatakan para WNI dari tiga kelompok tersebut akan diperiksa identitasnya. Termasuk tujuan akhir setelah sampai ke Indonesia. Di sisi lain juga WNI tersebut harus mendapatkan healt sertificate dari negara asal.
"Kemudian kepulangan akan diatur sedemikian rupa sehingga terjadwal dan tidak gerudukan, tetapi secara bertahap dan betul-betul bisa dikendalikan," ungkapnya.
Dia mengatakan bahwa kepulangan tiga kelompok WNI tersebut ada yang pulang melalui jalur darat dan udara. Dia mengatakan, untuk yang pelabuhan, khususnya WNI dari Malaysia akan ditangani Kementerian Kelautan dan Perikanan, melibatkan TNI/Polri. (Baca juga: Positif Corona di Indonesia Bertambah Menjadi 1.528 Orang, 136 Meningga l ).
"Mereka akan diperiksa ulang terhadap kesehatannya dan akan dicek ulang identitas dan ke mana tujuannya," tuturnya.
Setelah dicek, para WNI tersebut akan ditetapkan status kesehatannya yakni sehat atau ada gejala corona. Jika ada yang bergejala corona akan dipisahkan dan kemudian melakukan isolasi.
"Isolasi akan dipusatkan di empat tempat. Pertama yaitu di pusat-pusat karantina yang sekarang ini dikelola Kemensos dan selama ini sudah digunakan untuk mengarantina mereka yang sudah bermasalah dengan imigrasi negara asal. Kedua, di Pulau Galang. Ketiga di Pulau Natuna. Keempat di Pulau Sebaru. Ini bagi mereka yang bergejala," paparnya.
Sementara, yang tidak bergejala akan dikembalikan ke daerah masing-masing. Selanjutnya akan ditangani oleh pemerintah daerah. Mulai dari pelabuhan sampai diantar ke tujuan akhir, jadi tanggung jawab pemda.
"Sesampai di tempat tujuan mereka harus menjalankan karantina di tempat selama 14 hari. Setiap desa, oleh Kementerian Desa sudah disiapkan karantina-karantina kalau seandainya ada WNI yang datang dari luar negeri ini," tuturnya.
Sementara, ABK skemanya akan menggunakan jalur udara. Muhadjir menyebut sebagian ABK akan mendarat di Bandara Ngurah Rai.
"Sudah ada kerja sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di sana. Dan akan dijalankan prosedur protokol kesehatan," katanya.
Hal sama juga akan diberlakukan kepada kelompok majelis tabligh. Dia mengatakan bahwa kelompok-kelompok ini akan ditetapkan sebagai orang dalam pemantauan (ODP) jika pulang ke Tanah Air.
"Yang bergejala akan ditetapkan sebagai PDP dan akan kami karantina. Tetapi sesuai arahan presiden, antara ABK, WNI dari Malaysia dan jamaah majelis tabligh akan kami tempatkan di tempat yang berbeda," ujarnya.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan bahwa untuk WNI dari Malaysia diperkirakan jumlahnya sekitar 1 juta orang. Sementara untuk ABK kapal pesiar mencapai 11.838 di 80 kapal.
"Jamaah tabligh jumlah yang pasti kita tidak pernah tahu. Tetapi dari data yang kita peroleh sampai saat ini jumlah jamaah tabligh yang ada di data kita 1.456 dan 731 di antaranya berada di India," pungkasnya.
(zik)
