Politikus PKS Sebut Rakyat Butuh Bantuan Kemanusiaan, Bukan Kedisiplinan Bedil

JAKARTA - Rencana pemerintah memberlakukan darurat sipil untuk menangani pandemi Covid-19 atau virus corona kembali disinggung dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri Jenderal Idham Azis. Kali ini, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi yang menyinggungnya.

Aboe menilai pemerintah terkesan lambat menanggulangi pandemi Covid-19 atau virus corona di Tanah Air. "Apa yang terjadi, keputusan kita berkembang terus, yang anehnya tidak ada satupun di dunia yang bikin yang namanya darurat sipil, enggak ada satupun," ujar Aboe dalam rapat yang digelar virtual, Selasa (31/3/2020).

Anggota Majelis Syura PKS ini mengatakan, negara-negara lain cenderung menerapkan karantina kesehatan dalam menanggulangi pandemi Covid-19 tersebut. "Jadi saya pikir ini perlu dipertimbangkan," kata legislator asal Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I ini. (Baca Juga: Kritisi Darurat Sipil, Anggota DPR: Pemerintah Jangan Bikin Rakyat Ketakutan).

Aboe memahami bahwa apa pun yang diputuskan presiden, pasti dipatuhi Polri. Namun, kata dia, DPR perlu memberikan masukan mengenai hal itu. Dia melanjutkan, DPR dan pemerintah harus bersatu padu atau bekerja sama untuk mendapatkan keputusan yang terbaik untuk rakyat. "Rakyat ini Pak sudah susah, sudah berat secara ekonomi, bukan lagi dengan kedisiplinan bedil (senapan-red), atau ketegasan, tapi butuh dengan bantuan-bantuan kemanusiaan. Nah itu yang perlu diperhatikan, semoga ini mendapat atensi kita semua," pungkasnya.