Rektor ITB-AD: Lockdown Cara Ideal Meminimalisir Wabah Covid-19
Sabtu, 28 Maret 2020 - 21:27 WIB
Rektor ITB-AD: Lockdown Cara Ideal Meminimalisir Wabah Covid-19
A
A
A
JAKARTA - Di tengah penyebaran Covid-19 yang kian masif di seluruh Indonesia, pemerintah saat ini belum memberlakukan lockdown sebagai upaya yang dilakukan guna menekan penyebaran Covid-19. Menanggapi hal tersebut, Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (ITB-AD) Mukhaer Pakkanna memberikan beberapa catatan jika pemerintah ingin memberlakukan lockdown.
"Memang ideal jika kebijakan lockdown diberlakukan jika ingin meminimalisir eskalasi wabah Covid-19. Hanya masalahnya, jika itu diberlakukan, apalagi dilakukan secara penuh dan ketat, berarti mobilitas orang antarsatu tempat dengan tempat lain akan terbatas. Semua orang akan stay di rumah," kata Mukhaer, Sabtu (28/3/2020).
Ia menjelaskan, di beberapa negara yang memberlakukan lockdown, setiap orang yang mau bepergian dari satu tempat tertentu ke tempat yang lain, harus punya izin. Jika tidak, akan dikenakan sanksi. "Harus dihukum. Tentu, aparat dan perangkatnya harus siap. Aransemen kelembagaan dan aturan harus ditata apik. Jika perangkat dan SDM tidak disiapkan, kebijakan lockdown akan mubazir. Apalagi negara kita sejatinya, meminjam term Gurnar Myrdal, yaitu masih diatributkan sebagai negara softstate atau negara lunak," ujar Mukhaer. (Baca juga: Pemerintah Siapkan PP Karantina Wilayah, PKS: Hujan Sudah Lebat Baru Mau Bikin Payung ).
Kemudian, Mukhaer juga menyebutkan pemerintah harus membuat model kebijakan yang memikirkan masyarakat kecil, jika nanti memberlakukan lockdown. "Bagaimana nasib masyarakat bawah yang tidak jelas kepastian hidupnya? Pekerja informal, pedagang kaki lima, tukang batu, tukang parkir, nelayan miskin, petani penggarap, dan lain-lain? Siapkah negara memproteksi mereka selama masa karantina? Atau mungkin para orang kaya, politisi kaya, kritikus kaya, atau selebriti kaya siap memproteksi kehidupan mereka selama masa karantina? Bagaimana model kebijakan stimulasi dari negara untuk menghidupi mereka yang papah dan termarginalkan ini?" terang Mukhaer.
Menurut Mukhaer, wabah Covid-19 ini membangun kesadaran untuk kembali pada semangat gotong royong. Ia menjelaskan, pemerintah sudah mengais dana dari pemotongan beberapa anggaran Tahun 2020 dan kabarnya sudah terkumpul Rp121,3 triliun. Utang luar negeri baru untuk penanganan efek wabah Covid-19 dari Bank Dunia sudah cair Rp4 triliun. Selain itu, pemerintah dengan berbagai keterbatasannya sedang menyusun beberapa aturan, kelembagaan dan perangkatnya.
"Jika memang sudah siap dan kita kompak dalam suasana gotong royong, silakan kebijakan lockdown itu dilansir. Itulah ikhtiar kita," pungkas Mukhaer. (Baca juga: Ini 5 Provinsi dengan Jumlah Tertinggi Kasus Positif Corona ).
"Memang ideal jika kebijakan lockdown diberlakukan jika ingin meminimalisir eskalasi wabah Covid-19. Hanya masalahnya, jika itu diberlakukan, apalagi dilakukan secara penuh dan ketat, berarti mobilitas orang antarsatu tempat dengan tempat lain akan terbatas. Semua orang akan stay di rumah," kata Mukhaer, Sabtu (28/3/2020).
Ia menjelaskan, di beberapa negara yang memberlakukan lockdown, setiap orang yang mau bepergian dari satu tempat tertentu ke tempat yang lain, harus punya izin. Jika tidak, akan dikenakan sanksi. "Harus dihukum. Tentu, aparat dan perangkatnya harus siap. Aransemen kelembagaan dan aturan harus ditata apik. Jika perangkat dan SDM tidak disiapkan, kebijakan lockdown akan mubazir. Apalagi negara kita sejatinya, meminjam term Gurnar Myrdal, yaitu masih diatributkan sebagai negara softstate atau negara lunak," ujar Mukhaer. (Baca juga: Pemerintah Siapkan PP Karantina Wilayah, PKS: Hujan Sudah Lebat Baru Mau Bikin Payung ).
Kemudian, Mukhaer juga menyebutkan pemerintah harus membuat model kebijakan yang memikirkan masyarakat kecil, jika nanti memberlakukan lockdown. "Bagaimana nasib masyarakat bawah yang tidak jelas kepastian hidupnya? Pekerja informal, pedagang kaki lima, tukang batu, tukang parkir, nelayan miskin, petani penggarap, dan lain-lain? Siapkah negara memproteksi mereka selama masa karantina? Atau mungkin para orang kaya, politisi kaya, kritikus kaya, atau selebriti kaya siap memproteksi kehidupan mereka selama masa karantina? Bagaimana model kebijakan stimulasi dari negara untuk menghidupi mereka yang papah dan termarginalkan ini?" terang Mukhaer.
Menurut Mukhaer, wabah Covid-19 ini membangun kesadaran untuk kembali pada semangat gotong royong. Ia menjelaskan, pemerintah sudah mengais dana dari pemotongan beberapa anggaran Tahun 2020 dan kabarnya sudah terkumpul Rp121,3 triliun. Utang luar negeri baru untuk penanganan efek wabah Covid-19 dari Bank Dunia sudah cair Rp4 triliun. Selain itu, pemerintah dengan berbagai keterbatasannya sedang menyusun beberapa aturan, kelembagaan dan perangkatnya.
"Jika memang sudah siap dan kita kompak dalam suasana gotong royong, silakan kebijakan lockdown itu dilansir. Itulah ikhtiar kita," pungkas Mukhaer. (Baca juga: Ini 5 Provinsi dengan Jumlah Tertinggi Kasus Positif Corona ).
(zik)
