Demi Kemanusiaan, KPI Dorong Identitas Penderita COVID-19 Dibuka ke Publik
Sabtu, 21 Maret 2020 - 15:48 WIB
Demi Kemanusiaan, KPI Dorong Identitas Penderita COVID-19 Dibuka ke Publik
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi Penyiaran Indonesi (KPI), Agung Suprio mengatakan saat wabah Corona berlangsung, masyarakat dihadapi pada pilihan untuk mencegah wabah itu menular ke diri mereka atau keluarga mereka. Karena itu, penyampaian informasi yang akurat menjadi pintu masuk awal dan sangat penting dalam upaya pencegahan agar wabah tidak meluas.
"Dalam konteks ini, identitas korban terinfeksi Corona kiranya perlu dipertimbangkan untuk dibuka kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui interaksi atau rute perjalanan orang Yang terinfeksi selama ini, terutama korban yang memang sering berinteraksi dengan publik, seperti seorang tokoh ataupun pejabat publik," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima SINDOnews, Sabtu (21/3/2020). (Baca juga: Istana Ungkap Kondisi Terbaru Menhub Budi Karya Sumadi )
Saat ini, kata Agung, masyarakat sudah semakin dewasa dalam menyikapi pandemi Corona. Dengan informasi identitas ini, lanjutnya, masyarakat menjadi waspada dan bersedia untuk dites oleh alat yang telah tersertifikasi terutama bagi mereka yang sempat berinteraksi dengan para korban.
"Di sisi lain, para jurnalis yang tengah meliput dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Jurnalis yang berada di medan wabah Corona adalah pemberani dan perannya sangat membantu masyarakat yang saat ini diimbau untuk stay at home atau tinggal di rumah," paparnya.
Diberitakan sebelumnya, Pengurus Pusat Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) berpendapat pemberitaan COVID-19 harus sepenuhnya mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, tidak mendramatisir, sensasional serta menjustifikasi pasien atau korban, sehingga tidak menimbulkan stigmatisasi serta diskriminasi.
Hal itu merupakan salah satu poin siaran pers yang dikeluarkan Ketua Umum IJTI Yadi Hendriana dan Sekretaris Umum IJTI Indria Purnama Hadi, menyikapi makin bertambahnya penderita virus Corona (COVID-19) di Tanah Air.
IJTI menilai, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu bekerja sama menanggulangi penyebaran COVID-19 yang tengah menjadi pandemi global. Agar penanggulangan penyebaran COVID-19 bisa berjalan maksimal dan masyarakat bisa mendapatkan informasi seluas-luasnya terkait kasus ini, IJTI menyampaikan pendapat sebagai berikut:
Pertama, dalam memberitakan kasus terinfeksi COVID-19 yang pasiennya memiliki interaksi tinggi atau tokoh publik yang sering berinteraksi dengan masyarakat dimungkinkan untuk membuka identitas pasien/korban. Kebijakan membuka identitas pasien atau korban diserahkan sepenuhnya pada pertimbangan ketat berdasarkan kebijakan dan penilaian moral masing-masing news room. Tujuannya agar orang yang pernah berinteraksi dengan pasien/korban bisa melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan terinveksinya virus corona.
Kedua, kepentingan masyarakat lebih banyak harus menjadi perhatian utama. Sebab ini menyangkut penyakit sangat menular dan bagi kalangan tertentu, tergolong cukup mematikan.
Ketiga, mendorong pemerintah agar membuka tracing atau jejak aktivitas pasien saat sebelum dinyatakan positif COVID-19.
Keempat, pemberitaan COVID-19 harus sepenuhnya mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, tidak mendramatisir, sensasional serta menjustifikasi pasien atau korban, sehingga tidak menimbulkan stigmatisasi serta diskriminasi.
Kelima, pemberitaan COVID-19 harus dibuat selengkap dan seutuh mungkin sehingga masyarakat paham serta mampu mengambil keputusan yang tepat dalam mencegah penyebaran virus.
Keenam, mendesak pemerintah melakukan penanganan yang serius serta memastikan seluruh pasien COVID-19 mendapat pelayanan kesehatan yang maksimal. (Baca juga: China Klaim Kasus Baru Corona dari Indonesia, Begini Reaksi DPR )
Ketujuh, pemerintah harus menjamin keluarga yang terinfeksi COVID-19 terlayani dengan baik dan tidak terasingkan di lingkungan sekitar.
Kedelapan, meminta para jurnalis terus mengawal penanganan penyebaran COVID-19 melalui pemberitaan yang dibuat secara profesional dengan tetap mengutamakan keselamatan diri (safety first).
"Dalam konteks ini, identitas korban terinfeksi Corona kiranya perlu dipertimbangkan untuk dibuka kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui interaksi atau rute perjalanan orang Yang terinfeksi selama ini, terutama korban yang memang sering berinteraksi dengan publik, seperti seorang tokoh ataupun pejabat publik," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima SINDOnews, Sabtu (21/3/2020). (Baca juga: Istana Ungkap Kondisi Terbaru Menhub Budi Karya Sumadi )
Saat ini, kata Agung, masyarakat sudah semakin dewasa dalam menyikapi pandemi Corona. Dengan informasi identitas ini, lanjutnya, masyarakat menjadi waspada dan bersedia untuk dites oleh alat yang telah tersertifikasi terutama bagi mereka yang sempat berinteraksi dengan para korban.
"Di sisi lain, para jurnalis yang tengah meliput dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Jurnalis yang berada di medan wabah Corona adalah pemberani dan perannya sangat membantu masyarakat yang saat ini diimbau untuk stay at home atau tinggal di rumah," paparnya.
Diberitakan sebelumnya, Pengurus Pusat Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) berpendapat pemberitaan COVID-19 harus sepenuhnya mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, tidak mendramatisir, sensasional serta menjustifikasi pasien atau korban, sehingga tidak menimbulkan stigmatisasi serta diskriminasi.
Hal itu merupakan salah satu poin siaran pers yang dikeluarkan Ketua Umum IJTI Yadi Hendriana dan Sekretaris Umum IJTI Indria Purnama Hadi, menyikapi makin bertambahnya penderita virus Corona (COVID-19) di Tanah Air.
IJTI menilai, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu bekerja sama menanggulangi penyebaran COVID-19 yang tengah menjadi pandemi global. Agar penanggulangan penyebaran COVID-19 bisa berjalan maksimal dan masyarakat bisa mendapatkan informasi seluas-luasnya terkait kasus ini, IJTI menyampaikan pendapat sebagai berikut:
Pertama, dalam memberitakan kasus terinfeksi COVID-19 yang pasiennya memiliki interaksi tinggi atau tokoh publik yang sering berinteraksi dengan masyarakat dimungkinkan untuk membuka identitas pasien/korban. Kebijakan membuka identitas pasien atau korban diserahkan sepenuhnya pada pertimbangan ketat berdasarkan kebijakan dan penilaian moral masing-masing news room. Tujuannya agar orang yang pernah berinteraksi dengan pasien/korban bisa melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan terinveksinya virus corona.
Kedua, kepentingan masyarakat lebih banyak harus menjadi perhatian utama. Sebab ini menyangkut penyakit sangat menular dan bagi kalangan tertentu, tergolong cukup mematikan.
Ketiga, mendorong pemerintah agar membuka tracing atau jejak aktivitas pasien saat sebelum dinyatakan positif COVID-19.
Keempat, pemberitaan COVID-19 harus sepenuhnya mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, tidak mendramatisir, sensasional serta menjustifikasi pasien atau korban, sehingga tidak menimbulkan stigmatisasi serta diskriminasi.
Kelima, pemberitaan COVID-19 harus dibuat selengkap dan seutuh mungkin sehingga masyarakat paham serta mampu mengambil keputusan yang tepat dalam mencegah penyebaran virus.
Keenam, mendesak pemerintah melakukan penanganan yang serius serta memastikan seluruh pasien COVID-19 mendapat pelayanan kesehatan yang maksimal. (Baca juga: China Klaim Kasus Baru Corona dari Indonesia, Begini Reaksi DPR )
Ketujuh, pemerintah harus menjamin keluarga yang terinfeksi COVID-19 terlayani dengan baik dan tidak terasingkan di lingkungan sekitar.
Kedelapan, meminta para jurnalis terus mengawal penanganan penyebaran COVID-19 melalui pemberitaan yang dibuat secara profesional dengan tetap mengutamakan keselamatan diri (safety first).
(kri)
