Perangi Corona, DPR Minta Pemerintah Tutup Pintu Masuk dari Luar Negeri
Perangi Corona, DPR Minta Pemerintah Tutup Pintu Masuk dari Luar Negeri
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta segera menghentikan perjalanan masuk orang dari luar negeri dari bandara maupun pelabuhan mana pun, untuk mempermudah penanganan kasus virus corona (COVID-19) di dalam negeri. Selanjutnya, harus dilakukan tracking kasus dalam negeri hingga tuntas terkait interaksi pasien positif ke para carrier.
"Jangan sampai di saat kita kerepotan menangani kasus-kasus yang terus bertambah, tetapi pintu masuk dari luar negeri terbuka lebar," kata anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/3/2020).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, pemerintah juga harus mempercepat kemampuan uji laboratorium terhadap para Pasien Dalam Pengawasan. "Perlu jalin kerjasama dengan Laboratorium Kesehatan milik Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi yang sudah memiliki standard dan sesuai SOP Balitbangkes pusat," kata Mufida.
Dengan demikian, kata dia, bisa dilakukan percepatan penyampaian hasil laboratorium ke Tim Ahli Klinis yang didukung penyediaan sarana transportasi medium. Legislator asal Daerah Pemilihan DKI Jakarta II meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri ini meminta pemerintah mengaktifkan semua balai kesehatan sebagaimana dibahas dalam rapat terakhir dengan Komisi IX DPR.
"Pastikan juga ketersediaan reagen dan obat pendukung lainnya, alat kesehatan (APD, ventilator, ruang isolasi dan ruang perawatan pasien Covid-19) yang memadai," tuturnya. (Baca Juga: Ketua DPR Dukung Isolasi Terbatas dan Karantina Wilayah).
Selain itu yang tidak kalah penting adalah perlindungan kepada para tenaga kesehatan yang menangani langsung maupun tidak langsung kasus COVID-19. "Mereka inilah para pahlawan di tengah krisis seperti ini. Jangan sampai keselamatan mereka terabaikan," pungkasnya.
"Jangan sampai di saat kita kerepotan menangani kasus-kasus yang terus bertambah, tetapi pintu masuk dari luar negeri terbuka lebar," kata anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/3/2020).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, pemerintah juga harus mempercepat kemampuan uji laboratorium terhadap para Pasien Dalam Pengawasan. "Perlu jalin kerjasama dengan Laboratorium Kesehatan milik Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi yang sudah memiliki standard dan sesuai SOP Balitbangkes pusat," kata Mufida.
Dengan demikian, kata dia, bisa dilakukan percepatan penyampaian hasil laboratorium ke Tim Ahli Klinis yang didukung penyediaan sarana transportasi medium. Legislator asal Daerah Pemilihan DKI Jakarta II meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri ini meminta pemerintah mengaktifkan semua balai kesehatan sebagaimana dibahas dalam rapat terakhir dengan Komisi IX DPR.
"Pastikan juga ketersediaan reagen dan obat pendukung lainnya, alat kesehatan (APD, ventilator, ruang isolasi dan ruang perawatan pasien Covid-19) yang memadai," tuturnya. (Baca Juga: Ketua DPR Dukung Isolasi Terbatas dan Karantina Wilayah).
Selain itu yang tidak kalah penting adalah perlindungan kepada para tenaga kesehatan yang menangani langsung maupun tidak langsung kasus COVID-19. "Mereka inilah para pahlawan di tengah krisis seperti ini. Jangan sampai keselamatan mereka terabaikan," pungkasnya.
(zik)
Explore More