Dinilai Melanggar AD/ART, Musda DPD I Golkar Malut Potensi Konflik
Minggu, 15 Maret 2020 - 19:26 WIB
Dinilai Melanggar AD/ART, Musda DPD I Golkar Malut Potensi Konflik
A
A
A
JAKARTA - Untuk ketiga kalinya, pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Maluku Utara ditunda. Ketua DPD Halmahera Barat, Samad Moid menilai, penundaan itu dilakukan mengingat adanya potensi konflik sesama kader Partai Golkar di Maluku Utara.
(Baca juga: Pernyataan Amien Rais Soal PAN Reformasi Disambut Pendukungnya)
Dia melanjutkan, potensi konflik itu berangkat dari kebijakan yang dilakukan oleh Ketua DPD I Golkar Malut Alien Mus yang mencopot sejumlah fungsionaris Partai Golkar di lingkungan DPD I Golkar Malut karena disinyalir tidak memihak kepadanya pada Musda yang mendatang.
Samad berpendapat, pencopotan yang telah dilakukan Alien Mus menjelang Musda ke X tidak sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Golkar dan melanggar prinsip serta mekanisme partai yang dijalankan selama ini.
"Nah, kita minta keadilan dalam proses ini, karena orang yang sudah berjuang keras di partai, membangun partai, melaksanakan pemilu, dan termasuk memperoleh kursi kemudian dizalimi dengan proses yang tidak sesuai mekanisme partai, ini patut kita sayangkan," ujar Samad dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/3/2020).
Setidaknya terdapat 9 orang fungsionaris Partai Golkar yang dicopot dari jabatannya digantikan dengan pelaksana tugas (Plt). 9 orang itu adalah Sekretaris DPD I Malut, 3 Ketua DPD II (tingkat kabupaten), dan 5 orang sekretaris DPD II. Di antara 3 orang Ketua DPD II yang dicopot, salah satunya yaitu Samad sendiri.
Lebih lanjut dia berharap, sebelum Musda dilaksanakan, pihak DPP Partai Golkar mengambil kebijakan yang tak merugikan salah satu pihak terlebih dahulu khususnya mengenai pencopotan 9 orang yang sudah di gantikan Plt tersebut.
"Tentu kita berharap DPP Golkar mampu mengambil kebijakan yang fair dan adil terhadap proses penyelesaian 3 DPD dan 5 sekertaris itu. Itu yang kita harapkan sekali, karena DPD yang diberhentikan ini, justru yang tidak mendukung incumbent atau ketua DPD yang sekarang," kata Samad.
Samad mengakui dirinya tak mendukung Alien Mus untuk memimpin DPD I Golkar Malut kembali. Alasannya, Alien Mus gagal membangun Partai Golkar di Malut, khususnya pada Pemilu 2019 yang lalu.
"Justru posisi politik Golkar di Maluku Utara itu terdegradasi. Misalnya dari posisi Ketua DPRD Provinsi, hilang menjadi Wakil Ketua. Kemudian ada kurang lebih 7 Ketua DPRD tingkat Kabupaten/Kota, sekarang tinggal 3 Ketua DPRD. Itulah yang kita soal di sini," kata Samad.
Samad memberikan dukungannya kepada Edi Langkara. Namun, dukungan itu terancam sia-sia karena posisinya sebagai Ketua DPD II Golkar Halmahera Barat telah digantikan orang lain atas keputusan Lien Mus sebagai calon Ketua DPD I Golkar Malut incumbent. Demikian pula dukungan dari sejumlah fungsionaris lain yang telah digantikan Plt.
Samad berharap DPP Partai Golkar dapat mengembalikan posisi mereka, sehingga Musda dapat berjalan dengan baik serta sesuai dengan mekanisme partai.
"Jadi biarkanlah Edi langkara dan Alien Mus itu bersaing secara fair, tanpa harus ada yang dikorbankan atau diberhentikan, kalau kita mau membangun Partai Golkar. Sebab, jika tetap dilaksanakan Musda dengan kondisi seperti sekarang ini, potensi konfliknya itu besar. Tentu kita semua tidak menghendaki itu terjadi. Makanya kita jalankan sesuai mekanisme yang ada," pungkasnya.
(Baca juga: Pernyataan Amien Rais Soal PAN Reformasi Disambut Pendukungnya)
Dia melanjutkan, potensi konflik itu berangkat dari kebijakan yang dilakukan oleh Ketua DPD I Golkar Malut Alien Mus yang mencopot sejumlah fungsionaris Partai Golkar di lingkungan DPD I Golkar Malut karena disinyalir tidak memihak kepadanya pada Musda yang mendatang.
Samad berpendapat, pencopotan yang telah dilakukan Alien Mus menjelang Musda ke X tidak sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Golkar dan melanggar prinsip serta mekanisme partai yang dijalankan selama ini.
"Nah, kita minta keadilan dalam proses ini, karena orang yang sudah berjuang keras di partai, membangun partai, melaksanakan pemilu, dan termasuk memperoleh kursi kemudian dizalimi dengan proses yang tidak sesuai mekanisme partai, ini patut kita sayangkan," ujar Samad dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/3/2020).
Setidaknya terdapat 9 orang fungsionaris Partai Golkar yang dicopot dari jabatannya digantikan dengan pelaksana tugas (Plt). 9 orang itu adalah Sekretaris DPD I Malut, 3 Ketua DPD II (tingkat kabupaten), dan 5 orang sekretaris DPD II. Di antara 3 orang Ketua DPD II yang dicopot, salah satunya yaitu Samad sendiri.
Lebih lanjut dia berharap, sebelum Musda dilaksanakan, pihak DPP Partai Golkar mengambil kebijakan yang tak merugikan salah satu pihak terlebih dahulu khususnya mengenai pencopotan 9 orang yang sudah di gantikan Plt tersebut.
"Tentu kita berharap DPP Golkar mampu mengambil kebijakan yang fair dan adil terhadap proses penyelesaian 3 DPD dan 5 sekertaris itu. Itu yang kita harapkan sekali, karena DPD yang diberhentikan ini, justru yang tidak mendukung incumbent atau ketua DPD yang sekarang," kata Samad.
Samad mengakui dirinya tak mendukung Alien Mus untuk memimpin DPD I Golkar Malut kembali. Alasannya, Alien Mus gagal membangun Partai Golkar di Malut, khususnya pada Pemilu 2019 yang lalu.
"Justru posisi politik Golkar di Maluku Utara itu terdegradasi. Misalnya dari posisi Ketua DPRD Provinsi, hilang menjadi Wakil Ketua. Kemudian ada kurang lebih 7 Ketua DPRD tingkat Kabupaten/Kota, sekarang tinggal 3 Ketua DPRD. Itulah yang kita soal di sini," kata Samad.
Samad memberikan dukungannya kepada Edi Langkara. Namun, dukungan itu terancam sia-sia karena posisinya sebagai Ketua DPD II Golkar Halmahera Barat telah digantikan orang lain atas keputusan Lien Mus sebagai calon Ketua DPD I Golkar Malut incumbent. Demikian pula dukungan dari sejumlah fungsionaris lain yang telah digantikan Plt.
Samad berharap DPP Partai Golkar dapat mengembalikan posisi mereka, sehingga Musda dapat berjalan dengan baik serta sesuai dengan mekanisme partai.
"Jadi biarkanlah Edi langkara dan Alien Mus itu bersaing secara fair, tanpa harus ada yang dikorbankan atau diberhentikan, kalau kita mau membangun Partai Golkar. Sebab, jika tetap dilaksanakan Musda dengan kondisi seperti sekarang ini, potensi konfliknya itu besar. Tentu kita semua tidak menghendaki itu terjadi. Makanya kita jalankan sesuai mekanisme yang ada," pungkasnya.
(maf)
