Jokowi: Sensus Penduduk Penting untuk Menetapkan Kebijakan Pembangunan
Jokowi: Sensus Penduduk Penting untuk Menetapkan Kebijakan Pembangunan
A
A
A
JAKARTA - Sensus Penduduk 2020 (SP2020) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai penting sebagai landasan bagi pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, pentingnya SP2020 untuk menghasilkan data sebagai dasar pengambilan kebijakan di berbagai bidang pembangunan. ”Data hasil SP2020 tidak hanya bermanfaat untuk perencanaan di masa kini, tetapi juga mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa depan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Minggu (15/3/2020)
Menurut Jokowi, Sensus Penduduk 2020 (SP2020) akan menjadi kunci langkah awal untuk menuju terwujudnya satu data kependudukan. ”Oleh karenanya, jangan memandang lagi bahwa SP2020 ini hanya pekerjaan BPS. SP2020 telah menjadi agenda kerja kita semuanya,” ujarnya.
Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto menjelaskan, Sensus Penduduk menjadi hajatan besar bangsa Indonesia yang dilaksanakan setiap dasawarsa pada tahun berakhiran 0. Menurut dia, BPS telah berpengalaman selama 60 tahun dalam melaksanakan enam kali sensus penduduk setelah kemerdekaan. Dimulai pada 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010.
”Selama itu pelaksanaan sensus penduduk menggunakan cara tradisional. Petugas datang dari rumah ke rumah untuk melakukan wawancara. Setelah enam kali memakai cara tradisional, kali ini Sensus Penduduk 2020 bisa dilakukan dengan cara online,” ucapnya.
Pada pelaksanaan SP2020 atau sensus penduduk yang ketujuh ini, sambung dia, BPS melakukan pembaruan penting pada cara pengumpulan datanya dengan cara membagi pengumpulan data menjadi dua tahap. ”Sensus Penduduk Online pada 15 Februari-31 Maret 2020 dan pencacahan lapangan pada 1–31 Juli 2020,” katanya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, pentingnya SP2020 untuk menghasilkan data sebagai dasar pengambilan kebijakan di berbagai bidang pembangunan. ”Data hasil SP2020 tidak hanya bermanfaat untuk perencanaan di masa kini, tetapi juga mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa depan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Minggu (15/3/2020)
Menurut Jokowi, Sensus Penduduk 2020 (SP2020) akan menjadi kunci langkah awal untuk menuju terwujudnya satu data kependudukan. ”Oleh karenanya, jangan memandang lagi bahwa SP2020 ini hanya pekerjaan BPS. SP2020 telah menjadi agenda kerja kita semuanya,” ujarnya.
Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto menjelaskan, Sensus Penduduk menjadi hajatan besar bangsa Indonesia yang dilaksanakan setiap dasawarsa pada tahun berakhiran 0. Menurut dia, BPS telah berpengalaman selama 60 tahun dalam melaksanakan enam kali sensus penduduk setelah kemerdekaan. Dimulai pada 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010.
”Selama itu pelaksanaan sensus penduduk menggunakan cara tradisional. Petugas datang dari rumah ke rumah untuk melakukan wawancara. Setelah enam kali memakai cara tradisional, kali ini Sensus Penduduk 2020 bisa dilakukan dengan cara online,” ucapnya.
Pada pelaksanaan SP2020 atau sensus penduduk yang ketujuh ini, sambung dia, BPS melakukan pembaruan penting pada cara pengumpulan datanya dengan cara membagi pengumpulan data menjadi dua tahap. ”Sensus Penduduk Online pada 15 Februari-31 Maret 2020 dan pencacahan lapangan pada 1–31 Juli 2020,” katanya.
(cip)
Explore More