Pemerintah Diminta Kaji Ulang Omnibus Law dan Pemindahan Ibu Kota

JAKARTA - Pemerintah diminta untuk lebih mengedepankan kebijakan yang dibutuhkan rakyat dan dunia usaha saat ini.

Menurut Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad, ekonomi nasional saat ini memerlukan perhatian ekstra untuk bisa menahan dampak dari resesi ekonomi global akibat wabah virus Corona yang terjadi di berbagai negara.

Menurut dia, saat ini negara membutuhkan anggaran besar untuk menangani korban virus Corona yang terus bertambah.

”Karena setiap hari terus bertambah, itu anggarannya butuh besar dan penanganan khusus. Karena itu, kita mendorong pemerintah untuk realistis mengedepankan kebijakan yang betul-betul prorakyat saat ini,” ujar Kamrussamad dalam diskusi Forum Legislasi bertema Perlukah UU Khusus Atasi Dampak Covid-19? di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2020).

Dia mengatakan, agar pemerintah tidak menghadapi tekanan dari masyarakat khususnya kaum buruh, dirinya menyarankan agar omnibus law bisa dipertimbangkan kembali untuk dihentikan sementara sampai situasi betul-betul kondusif.

”Kedua, juga mengenai kebijakan yang memerlukan anggaran besar seperti pemindahan Ibu Kota juga bisa di-slow down sampai ekonomi kita bisa betul-betul terkendali,” urainya.

Menurut dia, pelambatan ekonomi saat ini memang dipicu wabah virus Corona yang episentrumnya berasal di China. Hal ini terjadi karena antarnegara maupun benua, termasuk antarpengusaha sekarang perdagangan menuju pada titik berhenti.

”Bisa kita bayangkan berapa banyak kunjungan wisatawan dari China. China adalah tiga besar kunjungan WNA ke Indonesia. China adalah PMA (penanaman modal asing) nomor dua di Indonesia terbesar. Kemudian ekspor- impor kita, dua besar baik ekspor maupun impor adalah China. Impor kita 29% dari China. Jadi itu semuanya memiliki dampak turunan secara ekonomi,” paparnya.

Akibatnya, di bidang pariwisata, misalnya, dengan mengendurnya kunjungan wisatawan asing, restoran, hotel, termasuk rental mobil mengalami kelesuan. ”Itu akan melahirkan pengangguran baru dan sangat berbahaya,” tuturnya.