Tak Perlu Panik, Pemerintah Menjamin Pasokan Kebutuhan Pokok Aman
Selasa, 03 Maret 2020 - 07:02 WIB
Tak Perlu Panik, Pemerintah Menjamin Pasokan Kebutuhan Pokok Aman
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah menjamin pasokan kebutuhan pokok tersedia pasca diumumkannya dua orang warga negara Indonesia yang terinfeksi virus corona Covid-19. Perum Bulog telah mengeluarkan instruksi keseluruh jajarannya di Tanah Air untuk menyiapkan stok beras dan kebutuhan pangan lain.
"Bulog menjamin kebutuhan beras tersedia di masyarakat walau ada lonjakan permintaan yang tiba-tiba," ucap Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso di Jakarta kemarin.
Mantan Kepala Bareskrim Polri itu sedang melakukan kunjungan maraton ke gudang-gudang beras di seluruh Indonesia. Terutama tujuh daerah sentra produksi beras di Indonesia untuk memastikan ketersediaan pasokan beras betul-betul tersedia. Hingga saat ini stok beras yang tersimpan di gudang-gudang Bulog seluruh Indonesia mencapai 1,7 juta ton dari total kapasitas gudang yang tersedia sebesar 3,8 juta ton. Ketersediaan stok beras akan terus bertambah mengingat akan memasuki musim panen raya sehingga pasokan beras betul-betul aman tersedia bagi kebutuhan masyarakat dalam situasi apa pun.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N Mandey juga mengimbau masyarakat Indonesia tidak melakukan panic buying akibat fobia, untuk berbelanja kebutuhannya di toko-toko ritel modern. "Tindakan yang over atau berlebihan ini justru membuat kepanikan baru yang tidak perlu terjadi. Di saat sebenarnya seluruh kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi dan tercukupi dengan baik," ujarnya.
Roy mengatakan, beberapa hal terpenting antara lain bagaimana masyarakat bisa menjaga kesehatan diri serta keluarga. "Kami juga meminta agar peritel anggota Aprindo terus dan tetap melayani kebutuhan masyarakat serta mengambil tindakan atau kebijakan yang dianggap perlu untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat dapat terlayani dengan cukup dan baik," lanjutnya.
Ketua Bidang Ekraf, Pariwisata, Koperasi, UMKM Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Rano Wiharta mengatakan, kondisi pelaku industri saat ini masih menanti gejolak. Dari pelambatan ekonomi, status negara berkembang menjadi maju, hingga wabah virus COVID-19 (korona) yang sedikit banyak mempengaruhi dunia usaha. "Hipmi nanti akan berpikir bagaimana menyiasati berbagai hal tersebut. Tentu, pasti ada efek," tuturnya.
Chief Economist BNI Sekuritas Damhuri Nasution mengakui khawatir dengan aksi borong belanja masyarakat yang panik setelah Indonesia positif korona. Hal ini telah terjadi di beberapa negara dunia yang dilanda kepanikan. Dampaknya yang tidak sedikit harus diantisipasi pemerintah. "Itu sebetulnya saya khawatirkan, yaitu aksi belanja massal seperti di beberapa negara," ujarnya.
Untuk itu, menurut dia perlu ada imbauan agar masyarakat tidak perlu melakukan belanja massal karena panik. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus mengupayakan agar pasokan dan distribusi kebutuhan pokok tetap terjaga. "Perlu ada imbauan pemerintah untuk menjaga kepanikan masyarakat," harapnya.
Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan (Hippindo) juga ikut mengimbau agar masyarakat tidak melakukan panic buying dan membeli kebutuhan secukupnya saja. Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan, persediaan barang pada gerai anggota Hippindo cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kami telah berkoordinasi dengan asosiasi produsen dan supplier, distributor, untuk memastikan persediaan guna mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat," jaminnya.
Budihardjo melanjutkan, Hippindo yang beranggotakan lebih dari 200 perusahaan ritel akan senantiasa mendukung pemerintah dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas isu global yang saat ini sudah merebak di seluruh dunia. "Dengan jumlah gerai lebih dari 50.000 di seluruh Indonesia, Hippindo dapat menjadi partner pemerintah dalam mengupayakan layanan terbaik untuk masyarakat Indonesia," ungkapnya.
Harga Masker Melonjak 600%
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta produsen dan penjual produk masker dan hand sanitizer tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan setelah Indonesia dinyatakan positif korona. Saat ini harga masker menembus Rp300.000 hingga Rp400.000 per boks isi 50 masker. Tak hanya di Jakarta, tetapi di seluruh pulau Jawa.
"Jangan mengeksploitasi masyarakat dengan harga yang gila-gilaan," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi. YLKI meminta pemerintah agar bertindak konsisten dalam mengamankan warga yang terpapar dan potensial untuk terpapar. YLKI meminta kasus virus korona menjadi momen untuk mengajak masyarakat melakukan tindakan promotif-preventif, untuk mengutamakan hidup sehat. "Bukan hanya cuci tangan dengan sabun, tapi masyarakat juga harus digalakkan agar tidak merokok," tambahnya.
Sekretaris YLKI Agus Suyanto juga meminta agar produsen dan penjual masker dan hand sanitizer tidak mengambil untung berlebihan. Karena saat ini merupakan kondisi force majeure atau kondisi di luar kemampuan manusia. "Produsen harus tetap menjual sewajarnya karena ini adalah force majeure skala internasional sehingga kita semua harus berempati. Perlu juga pengawasan di pasar agar tidak muncul masker tanpa standar SNI yang jelas," ujar Agus.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan mengambil tindakan terhadap tingginya harga masker. Misalnya dengan membatasi ekspor masker. "Pemerintah nanti mengurangi ekspor masker," ancamnya.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan, situasi yang terjadi saat ini dikarenakan adanya heboh tentang WNI yang kena virus korona. Karena itu, stok masker yang ada di pasaran langsung habis dan harga pun naik. "Jadi memang itu kan banyak sekarang virus korona. Jadi ya situasi inilah yang membuat ini (tingginya harga masker)," ucapnya.
Namun, Agus menyebut kejadian seperti ini hanya berlangsung sementara lantaran dipicu kepanikan. Kementeriannya juga akan melakukan langkah pengecekan secara berkala terhadap jumlah dan harga masker. Agus yakin hingga saat ini stok yang ada di pasaran masih aman. (Oktiani Endarwati/Hafid Fuad/SINDOnews)
"Bulog menjamin kebutuhan beras tersedia di masyarakat walau ada lonjakan permintaan yang tiba-tiba," ucap Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso di Jakarta kemarin.
Mantan Kepala Bareskrim Polri itu sedang melakukan kunjungan maraton ke gudang-gudang beras di seluruh Indonesia. Terutama tujuh daerah sentra produksi beras di Indonesia untuk memastikan ketersediaan pasokan beras betul-betul tersedia. Hingga saat ini stok beras yang tersimpan di gudang-gudang Bulog seluruh Indonesia mencapai 1,7 juta ton dari total kapasitas gudang yang tersedia sebesar 3,8 juta ton. Ketersediaan stok beras akan terus bertambah mengingat akan memasuki musim panen raya sehingga pasokan beras betul-betul aman tersedia bagi kebutuhan masyarakat dalam situasi apa pun.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N Mandey juga mengimbau masyarakat Indonesia tidak melakukan panic buying akibat fobia, untuk berbelanja kebutuhannya di toko-toko ritel modern. "Tindakan yang over atau berlebihan ini justru membuat kepanikan baru yang tidak perlu terjadi. Di saat sebenarnya seluruh kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi dan tercukupi dengan baik," ujarnya.
Roy mengatakan, beberapa hal terpenting antara lain bagaimana masyarakat bisa menjaga kesehatan diri serta keluarga. "Kami juga meminta agar peritel anggota Aprindo terus dan tetap melayani kebutuhan masyarakat serta mengambil tindakan atau kebijakan yang dianggap perlu untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat dapat terlayani dengan cukup dan baik," lanjutnya.
Ketua Bidang Ekraf, Pariwisata, Koperasi, UMKM Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Rano Wiharta mengatakan, kondisi pelaku industri saat ini masih menanti gejolak. Dari pelambatan ekonomi, status negara berkembang menjadi maju, hingga wabah virus COVID-19 (korona) yang sedikit banyak mempengaruhi dunia usaha. "Hipmi nanti akan berpikir bagaimana menyiasati berbagai hal tersebut. Tentu, pasti ada efek," tuturnya.
Chief Economist BNI Sekuritas Damhuri Nasution mengakui khawatir dengan aksi borong belanja masyarakat yang panik setelah Indonesia positif korona. Hal ini telah terjadi di beberapa negara dunia yang dilanda kepanikan. Dampaknya yang tidak sedikit harus diantisipasi pemerintah. "Itu sebetulnya saya khawatirkan, yaitu aksi belanja massal seperti di beberapa negara," ujarnya.
Untuk itu, menurut dia perlu ada imbauan agar masyarakat tidak perlu melakukan belanja massal karena panik. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus mengupayakan agar pasokan dan distribusi kebutuhan pokok tetap terjaga. "Perlu ada imbauan pemerintah untuk menjaga kepanikan masyarakat," harapnya.
Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan (Hippindo) juga ikut mengimbau agar masyarakat tidak melakukan panic buying dan membeli kebutuhan secukupnya saja. Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan, persediaan barang pada gerai anggota Hippindo cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kami telah berkoordinasi dengan asosiasi produsen dan supplier, distributor, untuk memastikan persediaan guna mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat," jaminnya.
Budihardjo melanjutkan, Hippindo yang beranggotakan lebih dari 200 perusahaan ritel akan senantiasa mendukung pemerintah dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas isu global yang saat ini sudah merebak di seluruh dunia. "Dengan jumlah gerai lebih dari 50.000 di seluruh Indonesia, Hippindo dapat menjadi partner pemerintah dalam mengupayakan layanan terbaik untuk masyarakat Indonesia," ungkapnya.
Harga Masker Melonjak 600%
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta produsen dan penjual produk masker dan hand sanitizer tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan setelah Indonesia dinyatakan positif korona. Saat ini harga masker menembus Rp300.000 hingga Rp400.000 per boks isi 50 masker. Tak hanya di Jakarta, tetapi di seluruh pulau Jawa.
"Jangan mengeksploitasi masyarakat dengan harga yang gila-gilaan," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi. YLKI meminta pemerintah agar bertindak konsisten dalam mengamankan warga yang terpapar dan potensial untuk terpapar. YLKI meminta kasus virus korona menjadi momen untuk mengajak masyarakat melakukan tindakan promotif-preventif, untuk mengutamakan hidup sehat. "Bukan hanya cuci tangan dengan sabun, tapi masyarakat juga harus digalakkan agar tidak merokok," tambahnya.
Sekretaris YLKI Agus Suyanto juga meminta agar produsen dan penjual masker dan hand sanitizer tidak mengambil untung berlebihan. Karena saat ini merupakan kondisi force majeure atau kondisi di luar kemampuan manusia. "Produsen harus tetap menjual sewajarnya karena ini adalah force majeure skala internasional sehingga kita semua harus berempati. Perlu juga pengawasan di pasar agar tidak muncul masker tanpa standar SNI yang jelas," ujar Agus.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan mengambil tindakan terhadap tingginya harga masker. Misalnya dengan membatasi ekspor masker. "Pemerintah nanti mengurangi ekspor masker," ancamnya.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan, situasi yang terjadi saat ini dikarenakan adanya heboh tentang WNI yang kena virus korona. Karena itu, stok masker yang ada di pasaran langsung habis dan harga pun naik. "Jadi memang itu kan banyak sekarang virus korona. Jadi ya situasi inilah yang membuat ini (tingginya harga masker)," ucapnya.
Namun, Agus menyebut kejadian seperti ini hanya berlangsung sementara lantaran dipicu kepanikan. Kementeriannya juga akan melakukan langkah pengecekan secara berkala terhadap jumlah dan harga masker. Agus yakin hingga saat ini stok yang ada di pasaran masih aman. (Oktiani Endarwati/Hafid Fuad/SINDOnews)
(ysw)
