Kekayaan Kebudayaannya Luar Biasa, Pemerintah Kedepankan Diplomasi Budaya

Sabtu, 29 Februari 2020 - 11:15 WIB
Kekayaan Kebudayaannya Luar Biasa, Pemerintah Kedepankan Diplomasi Budaya
Kekayaan Kebudayaannya Luar Biasa, Pemerintah Kedepankan Diplomasi Budaya
A A A
JAKARTA - Pengarusutamaan kebudayaan dipandang sangat strategis dan mendesak dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Hal ini juga selaras dengan Trisakti ajaran Bung Karno, yang menyatakan “Indonesia harus berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan.”

Dalam laporan yang diterima Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 2019, saat ini sudah ada sekitar 350 kabupaten/kota yang melaporkan data mengenai kekayaan dan kekuatan kebudayaan di daerah mereka masing-masing. Dari laporan tersebut, tercatat 10.533 cagar budaya, 4.521 warisan budaya tak benda, 7.444 pengetahuan tradisional, 3.800 permainan rakyat, dan 8.224 jenis kesenian. Lalu, kekuatan lembaga kebudayaan yang mencapai 21.406 lembaga, 6.936 sarana prasarana (sapras) pemerintah, dan 12.177 sapras masyarakat.

Melihat sebagian data yang masuk, terlihat bagaimana kekayaan dan kekuatan budaya Indonesia luar biasa. Demikian pula lembaga dan sarana prasarananya sudah ada sehingga tidak perlu membangun yang baru, semua sudah siap. Bahkan, keseluruhan data yang masuk ini telah dirangkum menjadi strategi kebudayaan untuk 20 tahun ke depan, dan sudah diserahkan Ditjen Kebudayaan kepada Presiden dan para pihak terkait.

Untuk itulah, seabrek tugas mendesak terutama yang bersifat strategis perlu segera diimplementasikan agar misi pemajuan kebudayaan yang kini gencar digelorakan sesuai dengan Undang-Undang (UU) No 5/2017 yang mengatur tentang Pemajuan Kebudayaan. Supaya semangat pemajuan kebudayaan ini terukur, Kemendikbud bahkan sudah menetapkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang bertepatan dengan pelaksanaan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) pada Oktober 2019. Dan, ini yang pertama di dunia.

Menteri Pendidikan dam Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menginginkan ada perubahan paradigma baru di bidang kebudayaan, yakni tidak hanya memakai paradigma defensif untuk menjaga budaya agar lestari, tapi harus ada paradigma kebudayaan yang ofensif sehingga bisa ditunjukkan keberagaman budaya Indonesia di tengah masyarakat. Melalui partisipasi masyarakat secara luas, petinggi Gojek ini juga ingin budaya Indonesia bisa bersaing di panggung dunia.

"Jadi, diplomasi budaya prioritas ke depan. Kalau tidak (tahun) 2020, pada 2021. Pasti kita bisa segera bergerak maju di panggung dunia, memamerkan kekayaan kita yang luar biasa," kata Nadiem saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kebudayaan yang digelar Ditjen Kebudayaan Kemendikbud di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (26/2). Rakornas bertemakan “Gotong Royong dalam Memajukan Kebudayaan Indonesia” ini berakhir Jumat (28/2)

Nadiem menjelaskan, Korea adalah salah satu contoh paling sukses di dunia dalam hal diplomasi budaya. Tidak hanya pintar mengolah tradisi sehingga terangkat ke mata dunia, juga membesarkan budaya film dan musik. Berkaca dari kesuksesan Korea, Nadiem juga ingin budaya Indonesia bisa lebih dikenal sampai mancanegara.

Adapun strategi yang akan dilakukan, yakni mencari potensi kekayaan budaya terbaik dari Indonesia, yang kemudian diformulasikan dengan apa yang terbaik dari dunia sehingga tercipta inovasi baru. Setelah itu memperkenalkannya melalui acara festival budaya berkelas dunia, tapi digelarnya di Indonesia. "Sehingga yang terbaik dari Indonesia dan terbaik dari dunia bisa berbaur dan bertemu. Biar ada knowledge transfer di antara dua pihak. Jadinya kita melihat budaya itu bukan sesuatu yang statis," ujarnya.

Kemendikbud, ujar Nadiem, akan bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata ataupun kementerian lain untuk menunjukkan kekayaan budaya Indonesia di panggung dunia baik di luar maupun di Indonesia. “Idealnya adalah yang terbaik dari dunia diundang datang ke Indonesia. Sehingga kita pun bisa menunjukkan ke seluruh dunia apa yang bisa dilakukan dan secantik apa Tanah Air ini. Namun hal ini nantinya akan dilaksanakan dengan manajemen profesional dan kualitas berkelas dunia,” tukasnya.

Nadiem melanjutkan, saat ini destinasi wisata Indonesia yang paling dikenal dunia baru Bali dan Yogyakarta. Kedua kota itu terkenal di mancanegara karena menonjolkan kebudayaan, yang dampaknya ialah memberi manfaat bagi perkembangan ekonomi lokal. Nadiem pun berkeyakinan masih banyak destinasi wisata di daerah bahkan kota di Indonesia yang lebih bagus dari Bali dan Yogyakarta.

Oleh karena itu, dia meminta kepada daerah untuk mulai memikirkan potensi daerahnya seperti apa. Tidak hanya seni, tari, lagu atau baju adat, juga aktivitas unik apa, UMKM yang menarik, tempat budaya, dan jenis keterampilan yang unik yang bisa menarik wisatawan selama berlibur di satu tempat. Dalam Rakornas Kebudayaan inilah, Nadiem ingin semua kepala dinas yang datang untuk memberikan masukan pada Kemendikbud tentang apa saja jadwal kalender liburan yang bisa dipromosikan di masing-masing daerah kepada wisatawan mancanegara.

Rakornas yang berakhir Jumat (28/2) ini dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi yang sudah menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). Hingga hari ini, telah tersusun 375 PPKD kabupaten/kota dan 34 PPKD Provinsi. Dalam Rakornas ini, kabupaten/kota, provinsi dan asosiasi yang terlibat akan diperkenalkan kepada program-program prioritas yang diusung oleh Ditjen Kebudayaan, seperti Pekan Kebudayaan Nasional, Karavan Budaya (Jalur Rempah), dan Indonesia Bercerita. Nantinya diharapkan kabupaten/kota, provinsi, dan asosiasi dapat menyesuaikan berbagai kegiatan pemajuan kebudayaannya masing-masing dengan program-program prioritas tersebut.

“Kami berharap, setelah rapat koordinasi ini pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan di bidang kebudayaan berkomitmen dan menyepakati bentuk keterlibatan dalam program-program prioritas yang diusung oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan. Lalu, perlu juga segera disepakati mekanisme sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam usaha pemajuan kebudayaan ini,” ujar Direktur Jenderal Ditjen Kebudayaan Hilmar Farid. (Neneng Zubaidah/Hendri Irawan)
(ysw)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.5705 seconds (0.1#10.140)