Anies, Ridwan Kamil, dan Wahidin Halim Tak Hadiri Rapat Bahas Banjir di DPR
Rabu, 26 Februari 2020 - 16:02 WIB
Anies, Ridwan Kamil, dan Wahidin Halim Tak Hadiri Rapat Bahas Banjir di DPR
A
A
A
JAKARTA - Komisi V DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR), Gubernur DKI Jakarta, Gunernur Jawa Barat (Jabar) Gubernur Banten, Bupati Bogor, Wali Kota Bogor, DPRD DKI Jakarta, DPRD Jabar dan DPRD Banten guna membahas persoalan banjir di Jabodetabek.
Namun, tidak ada satu pun gubernur dan DPRD dari ketiga provinsi tersebut. Hanya Bupati Bogor yang hadir dalam rapat tersebut. Para gubernur hanya diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) atau Deputi.
Dalam rapat tersebut hadir Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala Basarnas/BNPP Marsekal Madya TNI Bagus Puruhito, Deputi Tata Ruang Pemprov DKI Jakarta Vera Revinasari, Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja, Sekda Banten Al Muktabar. (Baca juga: Banjir Lumpuhkan Kota Bekasi ).
Menurut Ketua Komisi V DPR Lasarus saat membuka RDP di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020), masih terjadi sejumlah kendala baik itu koordinasi, komunikasi dan lainnya dalam penangangan banjir di Jabodetabek. Karena itu, pihaknya mengundang para sejumlah pihak terkait dalam rapat ini.
![Anies, Ridwan Kamil, dan Wahidin Halim Tak Hadiri Rapat Bahas Banjir di DPR]()
Pengendara menerjang banjir luapan Kali Sadang di jalur utama pantura non-tol di kawasan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (25/2/2020). Foto/SINDO/Adam Erlangga"Masih terjadi kendala-kendala koordinasi dan komunikasi dan seterusnya. Agar tak berkembang di ruang publik maka kami mengundang untuk rapat,” ujarnya.
Politikus PDIP ini menguraikan, di awal 2020 kemarin, wilayah Jabodetabek dilanda hujan cukup lebat sehingga terjadi banjir, menimbulkan korban jiwa dan harta benda yang tidak sedikit. Dan, Komisi V DPR memandang perlu untuk mengundang menteri serta seluruh pimpinan provinsi yang berdekatan dengan DKI Jakarta terkait bagaimana koordinasi menangani banjir yang sebetulnya tiap tahun terjadi. Pihaknya masih melihat adanya kendala berupa kurangnya koordinasi.
"Karena itu, supaya diskusi tidak di ruang publik, maka Komisi V mengundang untuk duduk bersama agar masing-masing pihak terkait apa yang bisa kita lakukan dan apa saja kendalanya sehingga, sekat-sekat komunikasi bisa diskusikan dengan baik. Kami harap ada pola penanganan yang tertata baik, baik kebijakan atau pola komunikasi penanganan ke depan," harapnya.
Namun, tidak ada satu pun gubernur dan DPRD dari ketiga provinsi tersebut. Hanya Bupati Bogor yang hadir dalam rapat tersebut. Para gubernur hanya diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) atau Deputi.
Dalam rapat tersebut hadir Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala Basarnas/BNPP Marsekal Madya TNI Bagus Puruhito, Deputi Tata Ruang Pemprov DKI Jakarta Vera Revinasari, Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja, Sekda Banten Al Muktabar. (Baca juga: Banjir Lumpuhkan Kota Bekasi ).
Menurut Ketua Komisi V DPR Lasarus saat membuka RDP di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020), masih terjadi sejumlah kendala baik itu koordinasi, komunikasi dan lainnya dalam penangangan banjir di Jabodetabek. Karena itu, pihaknya mengundang para sejumlah pihak terkait dalam rapat ini.
Pengendara menerjang banjir luapan Kali Sadang di jalur utama pantura non-tol di kawasan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (25/2/2020). Foto/SINDO/Adam Erlangga"Masih terjadi kendala-kendala koordinasi dan komunikasi dan seterusnya. Agar tak berkembang di ruang publik maka kami mengundang untuk rapat,” ujarnya.
Politikus PDIP ini menguraikan, di awal 2020 kemarin, wilayah Jabodetabek dilanda hujan cukup lebat sehingga terjadi banjir, menimbulkan korban jiwa dan harta benda yang tidak sedikit. Dan, Komisi V DPR memandang perlu untuk mengundang menteri serta seluruh pimpinan provinsi yang berdekatan dengan DKI Jakarta terkait bagaimana koordinasi menangani banjir yang sebetulnya tiap tahun terjadi. Pihaknya masih melihat adanya kendala berupa kurangnya koordinasi.
"Karena itu, supaya diskusi tidak di ruang publik, maka Komisi V mengundang untuk duduk bersama agar masing-masing pihak terkait apa yang bisa kita lakukan dan apa saja kendalanya sehingga, sekat-sekat komunikasi bisa diskusikan dengan baik. Kami harap ada pola penanganan yang tertata baik, baik kebijakan atau pola komunikasi penanganan ke depan," harapnya.
(zik)
