Jangan Tunda Lagi Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess
Selasa, 25 Februari 2020 - 19:25 WIB
Jangan Tunda Lagi Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah terus didesak untuk segera mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi Anak Buah Kapal (ABK) di Kapal Diamond Princess di Yokohama, Jepang.
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, evakuasi tidak boleh ditunda telalu lama. Apalagi, negara lain yang warganya juga terjebak di kapal tersebut sudah ada yang melakukan evakuasi. "Jangan ditunda. Menurut saya ini kan di dalam kapal, selama mereka di dalam kapal ada beban psikologis. Pertama mereka sudah tahu ada yang terinfeksi di dalam. Mereka sudah tahu bahwa ada negara lain yang sudah mengevakuasi warga negara mereka dari kapal," ujar Saleh di sela diskusi bertema 'Menakar Kinerja DPR RI 2020' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).
Saleh mengatakan, mereka yang ada di dalam kapal tersebut pasti merasakan ketakutan sakit, terinfeksi, bercampur aduk dengan keinginan untuk segera dievakuasi. "Kalau mereka tidak segera dievakuasi, mereka akan merasa 'lho negara saya kok enggak gerak'. Itu kan beban psikologi, secara mental down," katanya.
Apalagi, komunikasi dengan pemerintahan Jepang maupun perwakilan negara di Jepang juga sebenarnya tidak ada kendala. "Komunikasi ke depan harus terus dilakukan. Kalau sampai hari ini belum sanggup memulangkan mereka dari kapal, minimal mereka harus diberi semacam keyakinan bahwa mereka sedang diurus oleh negara. Kalau gak gitu kan mereka merasa ditinggalin, gak boleh. Negara nggak boleh menelantarkan warga negara di mana pun berada," paparnya. (Baca juga: BNPB Siap Bantu Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess dan World Dream ).
Politikus PAN ini menegaskan, jika saat ini mereka yang terdeteksi ada yang terjangkit virus corona baru diketahui di dua kapal, yakni Diamond Princess dan World Dream, pemerintah perlu untuk mendeteksi keberadaan ABK WNI di kapal-kapal lainnya di luar negeri.
"Pekerja ABK dari Indonesia itu banyak sekali di luar negeri, puluhan ribu. Mereka bisa bekerja di kapal-kapal nelayan, bisa di kapal pesiar seperti dua ini. Bayangkan satu kapal itu ada 78 orang WNI kita dan satu kapal itu terdeteksi 600 sekian yang terinfeksi, itu kan besar sekali. Lebih besar yang terinfeksi dari negara-negara tertentu, tidak sampai segitu yang terinfeksi," katanya.
Saleh mengaku khawatir sebenarnya ada juga di kapal lainnya yang terinfeksi namun tidak diketahui karena belum ada laporannya. "Kita mendesak pemerintah di mana saja ini berada karena masalahnya ini mobile. Mereka bergerak dari satu negara ke negara lain, samudera ke samudera lain, ini harus dicek, aman nggak, sehat nggak?" katanya.
Menurutnya, pemerintah harus bisa memastikan perlindungan kepada warganya. Di sisi lain, para ABK juga diminta untuk secara partisipatoris melaporkan keberadaan mereka apakah mereka aman, sakit, atau kurang baik. "Kan bisa lewat email, macam-macam, bisa dikirimkan ke pemerintah di Indonesia. Dengan begitu mereka bisa mengerti keberadaan mereka," urainya.
Diketahui, dari 78 orang WNI di Kapal Diamond Princess, sembilan orang di antaranya positif terjangkit virus corona dan sudah dilakukan perawatan di RS di sana. Sementara, 69 orang lainnya masih menunggu keputusan dan kepastian dari pemerintah Indonesia. "Sudah selayaknya pemerintah tidak terlalu lama berpikir. Perlu langkah cepat dan aman untuk mengevakuasi mereka. Kita memahami kekhawatiran pemerintah. Karena itu, proses evakuasi harus dilakukan secara hati-hati dan aman. Meski demikian, bukan berarti menunggu terlalu lama untuk diambil tindakan," tuturnya.
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, evakuasi tidak boleh ditunda telalu lama. Apalagi, negara lain yang warganya juga terjebak di kapal tersebut sudah ada yang melakukan evakuasi. "Jangan ditunda. Menurut saya ini kan di dalam kapal, selama mereka di dalam kapal ada beban psikologis. Pertama mereka sudah tahu ada yang terinfeksi di dalam. Mereka sudah tahu bahwa ada negara lain yang sudah mengevakuasi warga negara mereka dari kapal," ujar Saleh di sela diskusi bertema 'Menakar Kinerja DPR RI 2020' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).
Saleh mengatakan, mereka yang ada di dalam kapal tersebut pasti merasakan ketakutan sakit, terinfeksi, bercampur aduk dengan keinginan untuk segera dievakuasi. "Kalau mereka tidak segera dievakuasi, mereka akan merasa 'lho negara saya kok enggak gerak'. Itu kan beban psikologi, secara mental down," katanya.
Apalagi, komunikasi dengan pemerintahan Jepang maupun perwakilan negara di Jepang juga sebenarnya tidak ada kendala. "Komunikasi ke depan harus terus dilakukan. Kalau sampai hari ini belum sanggup memulangkan mereka dari kapal, minimal mereka harus diberi semacam keyakinan bahwa mereka sedang diurus oleh negara. Kalau gak gitu kan mereka merasa ditinggalin, gak boleh. Negara nggak boleh menelantarkan warga negara di mana pun berada," paparnya. (Baca juga: BNPB Siap Bantu Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess dan World Dream ).
Politikus PAN ini menegaskan, jika saat ini mereka yang terdeteksi ada yang terjangkit virus corona baru diketahui di dua kapal, yakni Diamond Princess dan World Dream, pemerintah perlu untuk mendeteksi keberadaan ABK WNI di kapal-kapal lainnya di luar negeri.
"Pekerja ABK dari Indonesia itu banyak sekali di luar negeri, puluhan ribu. Mereka bisa bekerja di kapal-kapal nelayan, bisa di kapal pesiar seperti dua ini. Bayangkan satu kapal itu ada 78 orang WNI kita dan satu kapal itu terdeteksi 600 sekian yang terinfeksi, itu kan besar sekali. Lebih besar yang terinfeksi dari negara-negara tertentu, tidak sampai segitu yang terinfeksi," katanya.
Saleh mengaku khawatir sebenarnya ada juga di kapal lainnya yang terinfeksi namun tidak diketahui karena belum ada laporannya. "Kita mendesak pemerintah di mana saja ini berada karena masalahnya ini mobile. Mereka bergerak dari satu negara ke negara lain, samudera ke samudera lain, ini harus dicek, aman nggak, sehat nggak?" katanya.
Menurutnya, pemerintah harus bisa memastikan perlindungan kepada warganya. Di sisi lain, para ABK juga diminta untuk secara partisipatoris melaporkan keberadaan mereka apakah mereka aman, sakit, atau kurang baik. "Kan bisa lewat email, macam-macam, bisa dikirimkan ke pemerintah di Indonesia. Dengan begitu mereka bisa mengerti keberadaan mereka," urainya.
Diketahui, dari 78 orang WNI di Kapal Diamond Princess, sembilan orang di antaranya positif terjangkit virus corona dan sudah dilakukan perawatan di RS di sana. Sementara, 69 orang lainnya masih menunggu keputusan dan kepastian dari pemerintah Indonesia. "Sudah selayaknya pemerintah tidak terlalu lama berpikir. Perlu langkah cepat dan aman untuk mengevakuasi mereka. Kita memahami kekhawatiran pemerintah. Karena itu, proses evakuasi harus dilakukan secara hati-hati dan aman. Meski demikian, bukan berarti menunggu terlalu lama untuk diambil tindakan," tuturnya.
(zik)
