Pemisahan Anak dari Orang Tua Eks ISIS Bisa Timbulkan Masalah Psikologis
Jum'at, 14 Februari 2020 - 16:07 WIB
Pemisahan Anak dari Orang Tua Eks ISIS Bisa Timbulkan Masalah Psikologis
A
A
A
JAKARTA - Rencana pemerintah untuk memulangkan anak WNI eks ISIS ke Tanah Air ditanggapi beragam oleh sejumlah pihak termasuk oleh Komisi III DPR. Rencana tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan psikologis anak karena memisahkan si anak dengan orang tuanya.
“Problemnya adalah secara psikologis apakah kemudian anak-anak di bawah umur apakah harus dipisahkan dengan ortunya itu memjadi problem dasar,” ujar Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/2/2020). (Baca juga: Pemerintah Tolak Pemulangan Eks ISIS, Imparsial: Lihat Dulu Perannya )
Kemudian, Didik melanjutkan bagaimana nanti penanganan anak-anak ini sesampainya di Indonesia juga menjadi masalah baru. Jangan sampai langkah yang diambil Pemerintah Indonesia sama seperti kebijakan Donald Trump soal pengungsi Meksiko yang hanya memperbolehkan anak-anak saja yang masuk.
“Ini kan bakal menimbulkan persoalan baru terhadap anak-anak. Kembali memang penanganan ini butuh kejelian kehati-hatian, pertimbangan matang tentu tidak lepas kemudian langkah-langkah dunia, langkah PBB dalam menangani persoalan ini,” jelasnya.
Sehingga, Ketua DPP Partai Demokrat ini berpandangan bahwa soal pemulangan anak-anak WNI eks ISIS ini juga menjadi diskursus penting di negara ini karena bagaimanapun juga, Indonesia menganut asas ius sanguinis atau prinsip kewarganegaraannya di mana pun ada darah mengalir di Indonesia di situlah prinsip hukum kewarganegaraan Indonesia. Meskipun, nanti anak-anak ini punya hak untuk memilih saat dewasa.
“Intinya bahwa banyak dilematis yang memang harus dipikirkan pemerintah. Satu sisi mengenai persoalan bagaimana tanggapan masyarakat di sini, orang tua mereka yang ada di sana,” tandas Didik.
Namun demikian, dia menjelaskan kearifan dan kebijakan pemerintah untuk melindungi khususnya anak-anak di bawah umur akibat ulah orang tuanya yang tidak bertanggung jawab ini juga perlu dicarikan jalan keluar. Dengan tetap memperhatikan berbagai aspek salah satunya psikologi si anak yang dipisahkan oleh orang tuanya.
“Saya mendukung lankah pemerintah yang melakukan maping secara utuh ke Suriah seperti apa yang terjadi di sana kemudian, langkah-langkah yang diambil lembaga dunia, karena pemerintah sekarang ini telah mengambil sikap dan keputusan tidak akan memulangkan mantan-mantan WNI, maka kita hormati. Maka kemudian anak-anak yang lain kita tunggu perekembangannya,” terangnya.
Terkait anak yang diambil berusia di bawah 10 tahun, dia menilai bahwa di usia itu anak-anak sudah cukup mengerti dan bahkan bisa dijadikan alat untuk kepentingan tertentu orang tuanya. Hanya saja, ia meminta kepada pemerintah untuk mempertimbangkan baik dan buruknya terhadap anak-anak tersebut, bangsa dan juga negara. (Baca juga: Pemerintah Harus Proaktif Data Anak Eks WNI Kombatan ISIS )
“Dan memulangkan anak-anak tentu saya tidak khawatir bahwa upaya deradikalisasi atau pembinaan terhadap anak-anak ini akan ditangani dengan baik. Kita punya Komisi Perlindungan Anak, kita punya (lembaga) lain-lain,” tandasnya.
“Problemnya adalah secara psikologis apakah kemudian anak-anak di bawah umur apakah harus dipisahkan dengan ortunya itu memjadi problem dasar,” ujar Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/2/2020). (Baca juga: Pemerintah Tolak Pemulangan Eks ISIS, Imparsial: Lihat Dulu Perannya )
Kemudian, Didik melanjutkan bagaimana nanti penanganan anak-anak ini sesampainya di Indonesia juga menjadi masalah baru. Jangan sampai langkah yang diambil Pemerintah Indonesia sama seperti kebijakan Donald Trump soal pengungsi Meksiko yang hanya memperbolehkan anak-anak saja yang masuk.
“Ini kan bakal menimbulkan persoalan baru terhadap anak-anak. Kembali memang penanganan ini butuh kejelian kehati-hatian, pertimbangan matang tentu tidak lepas kemudian langkah-langkah dunia, langkah PBB dalam menangani persoalan ini,” jelasnya.
Sehingga, Ketua DPP Partai Demokrat ini berpandangan bahwa soal pemulangan anak-anak WNI eks ISIS ini juga menjadi diskursus penting di negara ini karena bagaimanapun juga, Indonesia menganut asas ius sanguinis atau prinsip kewarganegaraannya di mana pun ada darah mengalir di Indonesia di situlah prinsip hukum kewarganegaraan Indonesia. Meskipun, nanti anak-anak ini punya hak untuk memilih saat dewasa.
“Intinya bahwa banyak dilematis yang memang harus dipikirkan pemerintah. Satu sisi mengenai persoalan bagaimana tanggapan masyarakat di sini, orang tua mereka yang ada di sana,” tandas Didik.
Namun demikian, dia menjelaskan kearifan dan kebijakan pemerintah untuk melindungi khususnya anak-anak di bawah umur akibat ulah orang tuanya yang tidak bertanggung jawab ini juga perlu dicarikan jalan keluar. Dengan tetap memperhatikan berbagai aspek salah satunya psikologi si anak yang dipisahkan oleh orang tuanya.
“Saya mendukung lankah pemerintah yang melakukan maping secara utuh ke Suriah seperti apa yang terjadi di sana kemudian, langkah-langkah yang diambil lembaga dunia, karena pemerintah sekarang ini telah mengambil sikap dan keputusan tidak akan memulangkan mantan-mantan WNI, maka kita hormati. Maka kemudian anak-anak yang lain kita tunggu perekembangannya,” terangnya.
Terkait anak yang diambil berusia di bawah 10 tahun, dia menilai bahwa di usia itu anak-anak sudah cukup mengerti dan bahkan bisa dijadikan alat untuk kepentingan tertentu orang tuanya. Hanya saja, ia meminta kepada pemerintah untuk mempertimbangkan baik dan buruknya terhadap anak-anak tersebut, bangsa dan juga negara. (Baca juga: Pemerintah Harus Proaktif Data Anak Eks WNI Kombatan ISIS )
“Dan memulangkan anak-anak tentu saya tidak khawatir bahwa upaya deradikalisasi atau pembinaan terhadap anak-anak ini akan ditangani dengan baik. Kita punya Komisi Perlindungan Anak, kita punya (lembaga) lain-lain,” tandasnya.
(kri)
