Pilkada Serentak, Politik Identitas dan Sosmed Masih Menjadi Ancaman
Rabu, 29 Januari 2020 - 07:01 WIB
Pilkada Serentak, Politik Identitas dan Sosmed Masih Menjadi Ancaman
A
A
A
JAKARTA - Jajaran TNI-Polri diminta mewaspadai sejumlah kerawanan yang akan muncul saat perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan berlangsung September 2020.
Bahkan seluruh jajaran harus meningkatkan kepekaan dan kepedulian untuk melakukan pencegahan dini atas kerawanan tersebut. “Waspadai kerawanan pemilu, politik identitas, kerawanan di sosmed, sebab itu masih menjadi ancaman,” ujar Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto disela pembukaan Rapat Pimpinan TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, kemarin.
Hadi memastikan untuk mengawal pesta demokrasi lima tahunan itu diperlukan sinergi, soliditas, dan profesionalisme dari jajaran TNI-Polri. Dengan begitu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan terjaga dari segala bentuk ancaman serta konflik. Selain itu TNI dan Polri diminta menjaga netralitas dalam pilkada serentak. “Dua agenda besar itu akan menjadi tanggung jawab aparat keamanan,” ujar Hadi.
Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis menekankan bahwa jajarannya siap bersinergi dengan TNI dalam mengamankan beberapa agenda besar di Indonesia. “Apa yang tadi telah disampaikan Bapak Panglima, prinsipnya Polri didukung penuh oleh teman-teman TNI untuk melaksanakan pengamanan pilkada serentak nantinya, PON 2020 di Papua, serta seluruh program pembangunan yang dicanangkan pemerintah,” tutup Idham pada kesempatan yang sama.
Idham juga memerintahkan seluruh polisi yang bertugas saat Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah untuk menjaga netralitas. Dia mengaku tak segan memberikan sanksi tegas kepada aparat kepolisian yang bermain politik. Namun, mantan Kapolda Metro Jaya itu tak menjelaskan secara detail ihwal hukuman yang bakal diberikan tersebut. “Bila ada anggota polisi yang tidak netral, Kapolri akan tegas memberi tindakan,” katanya.
Menurut dia, jika seseorang telah memilih menjadi anggota Polri, mereka telah meneguhkan hati untuk tak ikut dalam agenda politik praktis. “Netralitas Polri itu sudah jelas, Polri harus netral dan itu harga mati,” ujarnya.
Dia mengaku telah menginstruksikan kepada seluruh kapolda yang daerahnya menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan untuk menjaga wilayah hukumnya agar tetap kondusif. “Kapolri dalam setiap kunjungan menekankan setiap personel, bahkan sudah membuat telegram kepada seluruh personel Polri agar melaksanakan pengamanan pilkada di 270 tempat secara optimal dan netral,” ungkapnya.
Bahkan seluruh jajaran harus meningkatkan kepekaan dan kepedulian untuk melakukan pencegahan dini atas kerawanan tersebut. “Waspadai kerawanan pemilu, politik identitas, kerawanan di sosmed, sebab itu masih menjadi ancaman,” ujar Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto disela pembukaan Rapat Pimpinan TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, kemarin.
Hadi memastikan untuk mengawal pesta demokrasi lima tahunan itu diperlukan sinergi, soliditas, dan profesionalisme dari jajaran TNI-Polri. Dengan begitu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan terjaga dari segala bentuk ancaman serta konflik. Selain itu TNI dan Polri diminta menjaga netralitas dalam pilkada serentak. “Dua agenda besar itu akan menjadi tanggung jawab aparat keamanan,” ujar Hadi.
Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis menekankan bahwa jajarannya siap bersinergi dengan TNI dalam mengamankan beberapa agenda besar di Indonesia. “Apa yang tadi telah disampaikan Bapak Panglima, prinsipnya Polri didukung penuh oleh teman-teman TNI untuk melaksanakan pengamanan pilkada serentak nantinya, PON 2020 di Papua, serta seluruh program pembangunan yang dicanangkan pemerintah,” tutup Idham pada kesempatan yang sama.
Idham juga memerintahkan seluruh polisi yang bertugas saat Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah untuk menjaga netralitas. Dia mengaku tak segan memberikan sanksi tegas kepada aparat kepolisian yang bermain politik. Namun, mantan Kapolda Metro Jaya itu tak menjelaskan secara detail ihwal hukuman yang bakal diberikan tersebut. “Bila ada anggota polisi yang tidak netral, Kapolri akan tegas memberi tindakan,” katanya.
Menurut dia, jika seseorang telah memilih menjadi anggota Polri, mereka telah meneguhkan hati untuk tak ikut dalam agenda politik praktis. “Netralitas Polri itu sudah jelas, Polri harus netral dan itu harga mati,” ujarnya.
Dia mengaku telah menginstruksikan kepada seluruh kapolda yang daerahnya menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan untuk menjaga wilayah hukumnya agar tetap kondusif. “Kapolri dalam setiap kunjungan menekankan setiap personel, bahkan sudah membuat telegram kepada seluruh personel Polri agar melaksanakan pengamanan pilkada di 270 tempat secara optimal dan netral,” ungkapnya.
(ysw)
