Marak Kerajaan Baru di Indonesia, Ini Pandangan Pengamat Sosial UI
Selasa, 28 Januari 2020 - 02:01 WIB
Marak Kerajaan Baru di Indonesia, Ini Pandangan Pengamat Sosial UI
A
A
A
DEPOK - Belakangan ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan munculnya sejumlah kerajaan. Sebut saja Keraton Agung Sejagat (KAS), Sunda Empire, Kesultanan Selacau lalu Kerajaan Kandang Wesi.
Pengamat sosial vokasi Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati menuturkan, sebuah studi yang dilakukan selama 6 tahun di sembilan negara di dunia pada 2012, menunjukkan bahwa negara negara seperti Inggris, Amerika, Perancis dan lainnya, lebih dari 60% warganya percaya pada hal-hal yang fiktif/tidak rasional/tidak nyata. (Baca juga: Tanggapi Munculnya Kerajaan Baru, Wapres: Banyak Orang Sakit)
Hal ini rupanya ditengarai berhubungan dengan rendahnya tingkat kepercayaan warganya pada pemerintahan mereka masing masing. "Kalau di Indonesia mereka mempercayai adanya kerajaan baru, maka di Eropa dan US mereka mempercayai bahwa sebenarnya yang mengatur dunia ialah komplotan asing, bukan pemerintah mereka," katanya, Senin (27/1/2020).
Dia menegaskan apa yang terjadi di Indonesia perlu dilakukan penelitian lebih lanjut apakah memang memiliki pola yang sama dengan di barat. "Penelitian 2017 di Barat juga menunjukkan, hilangnya rasionalitas warga, terjadi salah satunya karena perbedaan politik yang tajam yang membuat warga kemudian berada dalam kondisi gamang dan bimbang. Sehingga kisah-kisah tidak nyata menjadi cara untuk membantu mereka menjelaskan fenomena yang kompleks dihadapan mereka," paparnya.
Devie menyebut lebih lanjut, penelitian lain menunjukkan faktor mental juga memengaruhi sebagian orang yang mudah percaya terhadap informasi yang belum tentu dapat dipertanggung jawabkan. Orang-orang dengan personalitas yang ingin tampil beda, kemudian menjadikan informasi informasi anti mainstream menjadi informasi yang dia dukung untuk kemudian membuatnya menjadi berbeda dan tentu saja terlihat menonjol dibandingkan dengan warga lainnya.
"Manusia dari latar belakang pendidikan/SARA manapun memiiki kecenderungan untuk mempermudah dan mencari jalan singkat untuk menjelaskan suatu fenomena, sehingga narasi yang ilusi sekalipun akan membantu menenangkan manusia sesaat. Di tengah kebimbangan, wacana fiktif sekalipun dapat menjadi "pil penenang" sementara mental masyarakat," ungkap Devie.
Narasi seperti ini masih laku dijual di era digital serba canggih. Akses digital yang luas tidak serta merta mendorong individu modern menjadi lebih kritis karena ketidakpercayaan terhadap institusi formal menurun, kepercayaan terhadap teman dan keluarga meningkat. Padahal teman dan keluarga, tidak memiliki sumber-sumber formal dan valid serta gatekeeper sebagaimana praktik di media yang mampu membantu publik menyajikan informasi yang lebih terpercaya dan akurat.
"Ketika teman dan keluarga yang kita percaya menyampaikan sebuah informasi, maka, tidak ada alasan bagi seorang individu untuk meragukan dan mempertanyakan kembali informasi yang ada. Sebuah pelanggaran etika dan moral ketika kita justru mengabaikan teman dan keluarga. Inilah yang menjadi pintu masuk dari derasnya berbagai informasi yang tidak terkonformasi kebenarannya di era digital. Secara struktur, digital telah memperluas jangkauan dan kecepatan dari informasi yang belum tentu benar tersebut, dan secara kultur, kita menaruh hormat dan sayang kepada keluarga dan teman, sehingga proses verifikasi akan dinilai sebagai pelanggaran sosial terhadap kerabat," katanya.
Pengamat sosial vokasi Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati menuturkan, sebuah studi yang dilakukan selama 6 tahun di sembilan negara di dunia pada 2012, menunjukkan bahwa negara negara seperti Inggris, Amerika, Perancis dan lainnya, lebih dari 60% warganya percaya pada hal-hal yang fiktif/tidak rasional/tidak nyata. (Baca juga: Tanggapi Munculnya Kerajaan Baru, Wapres: Banyak Orang Sakit)
Hal ini rupanya ditengarai berhubungan dengan rendahnya tingkat kepercayaan warganya pada pemerintahan mereka masing masing. "Kalau di Indonesia mereka mempercayai adanya kerajaan baru, maka di Eropa dan US mereka mempercayai bahwa sebenarnya yang mengatur dunia ialah komplotan asing, bukan pemerintah mereka," katanya, Senin (27/1/2020).
Dia menegaskan apa yang terjadi di Indonesia perlu dilakukan penelitian lebih lanjut apakah memang memiliki pola yang sama dengan di barat. "Penelitian 2017 di Barat juga menunjukkan, hilangnya rasionalitas warga, terjadi salah satunya karena perbedaan politik yang tajam yang membuat warga kemudian berada dalam kondisi gamang dan bimbang. Sehingga kisah-kisah tidak nyata menjadi cara untuk membantu mereka menjelaskan fenomena yang kompleks dihadapan mereka," paparnya.
Devie menyebut lebih lanjut, penelitian lain menunjukkan faktor mental juga memengaruhi sebagian orang yang mudah percaya terhadap informasi yang belum tentu dapat dipertanggung jawabkan. Orang-orang dengan personalitas yang ingin tampil beda, kemudian menjadikan informasi informasi anti mainstream menjadi informasi yang dia dukung untuk kemudian membuatnya menjadi berbeda dan tentu saja terlihat menonjol dibandingkan dengan warga lainnya.
"Manusia dari latar belakang pendidikan/SARA manapun memiiki kecenderungan untuk mempermudah dan mencari jalan singkat untuk menjelaskan suatu fenomena, sehingga narasi yang ilusi sekalipun akan membantu menenangkan manusia sesaat. Di tengah kebimbangan, wacana fiktif sekalipun dapat menjadi "pil penenang" sementara mental masyarakat," ungkap Devie.
Narasi seperti ini masih laku dijual di era digital serba canggih. Akses digital yang luas tidak serta merta mendorong individu modern menjadi lebih kritis karena ketidakpercayaan terhadap institusi formal menurun, kepercayaan terhadap teman dan keluarga meningkat. Padahal teman dan keluarga, tidak memiliki sumber-sumber formal dan valid serta gatekeeper sebagaimana praktik di media yang mampu membantu publik menyajikan informasi yang lebih terpercaya dan akurat.
"Ketika teman dan keluarga yang kita percaya menyampaikan sebuah informasi, maka, tidak ada alasan bagi seorang individu untuk meragukan dan mempertanyakan kembali informasi yang ada. Sebuah pelanggaran etika dan moral ketika kita justru mengabaikan teman dan keluarga. Inilah yang menjadi pintu masuk dari derasnya berbagai informasi yang tidak terkonformasi kebenarannya di era digital. Secara struktur, digital telah memperluas jangkauan dan kecepatan dari informasi yang belum tentu benar tersebut, dan secara kultur, kita menaruh hormat dan sayang kepada keluarga dan teman, sehingga proses verifikasi akan dinilai sebagai pelanggaran sosial terhadap kerabat," katanya.
(cip)
