PAN: Kenaikkan Harga Elpiji 3 Kg Tambah Beban Masyarakat

JAKARTA - Pemerintah berencana mencabut subsidi gas elpiji 3 kg dan menggantinya dengan pemberian kompensasi berupa uang kepada penerima subsidi yang masuk data pemerintah.

Kebijakan ini dikritik keras Wakil Ketua Fraksi PAN di DPR Saleh Partaonan Daulay. Saleh juga mempertanyakan akurasi data pemerintah soal masyarakat yang layak menerima subsidi.

“Rencana pemerintah untuk menaikkan harga elpiji 3 kg sangat disayangkan. Pasalnya, kenaikan tersebut dipastikan akan semakin menambah beban masyarakat. Apalagi, kebijakan kenaikan ini hampir berbarengan dengan kebijakan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang telah berlaku efektif per 1 Januari 2020 lalu,” kata Saleh saat dihubungi, Senin (20/1/2020). (Baca Juga: Luhut: Pencabutan Subsidi Elpiji 3 Kilogram Tidak Akan Rugikan Masyarakat)

Saleh mempertanyakan alasan pemerintah yang menyatakan subsidi elpiji banyak yang tidak tepat sasaran. Sehingga, subsidinya dicabut, lalu akan dibuat lebih tepat sasaran dengan memberikan kompensasi langsung berupa uang kepada orang yang terdaftar di data pemerintah.

“Sepintas, alasan ini kayaknya benar. Dalam praktiknya nanti, akan tetap ada kesulitan. Sebab, pemerintah sendiri dinilai tidak memiliki basis data yang akurat terkait lapisan masyarakat yang layak menerima subsidi,” tuturnya.

Anggota Komisi IX DPR ini meminta pemerintah harus memberi ruang yang cukup sehingga masyarakat bisa mendapatkan penghidupan yang layak karena itu adalah hak konstitusional setiap warga negara.

“Jangan karena untuk menaikkan pendapatan dan menghemat anggaran, hak-hak konstitusional seperti itu terlupakan,” ujar Saleh.

Dalam konteks itu, dia meminta pemerintah tidak menaikkan gas elpiji 3 kg dalam waktu dekat. Harus disadari roda perekonomian masyarakat menengah ke bawah sangat ditentukan dengan keberadaan gas epiji ini.

Para pedagang bakso keliling, nasi goreng, bubur, gorengan, makanan kecil, jajanan, makanan pasar, dan lain-lainnya sangat tergantung dengan gas elpiji.“Kalau datanya salah, pelaksanaan pemberian subsidi dipastikan akan menemui kendala. Akan ada kecemburuan dan perasaan diperlakukan tidak adil,” terang Saleh.

Saleh mencontohkan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang tidak tepat sasaran di mana orang mampu masik PBI, sementara yang tidak mampu justru tak terdaftar.

“Lihat saja data PBI BPJS Kesehatan. Ada banyak masyarakat yang merasa berhak, tetapi tidak masuk dalam data PBI. Tetapi sebaliknya, ada masyarakat yang kelihatannya mampu dan bahkan ada yang mengaku mampu, tetap masuk dalam data PBI,” tandasnya