Mayoritas Komisi VI DPR Diklaim Dukung Pansus Jiwasraya
A
A
A
JAKARTA - Mayoritas Anggota DPR RI di Komisi VI diyakini mendukung pembentukan panitia khusus (Pansus) PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Diketahui, kerugian negara akibat kasus Jiwasraya sekitar Rp13,7 triliun.
"Suasana kebatinan yang saya tangkap di Komisi VI mayoritas Anggota Komisi VI sebenarnya menyetujui dan mendukung Pansus," ujar Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).
Politikus Partai Gerindra ini pun mengaku mendengar kabar bahwa tujuh fraksi di Komisi VI DPR mendukung dibentuknya Pansus Jiwasraya. "Tapi itu kan baru katanya," ucapnya. (Baca juga: Kasus Gagal Bayar Jiwasraya Bukti Lemahnya Pengawasan )
Dia pun mengaku akan mendorong dibentuknya Pansus Jiwasraya. "Malah dengan terbentuknya Pansus malah kita membantu pemerintah meluruskan masalah dengan terbentuknya Pansus, malah kasus ini bisa cepat selesai, pelakunya cepat dihukum, uang nasabah cepat kembali," terangnya.
Sehingga, lanjut dia, Pansus itu bisa memudahkan langkah pemerintah untuk melakukan pembangunan ekonomi dan infrastruktur. "Sehingga fitnah terhadap pemerintahan Pak Jokowi malah bisa cepet kita jawab dengan terbentuknya Pansus," katanya.
"Suasana kebatinan yang saya tangkap di Komisi VI mayoritas Anggota Komisi VI sebenarnya menyetujui dan mendukung Pansus," ujar Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).
Politikus Partai Gerindra ini pun mengaku mendengar kabar bahwa tujuh fraksi di Komisi VI DPR mendukung dibentuknya Pansus Jiwasraya. "Tapi itu kan baru katanya," ucapnya. (Baca juga: Kasus Gagal Bayar Jiwasraya Bukti Lemahnya Pengawasan )
Dia pun mengaku akan mendorong dibentuknya Pansus Jiwasraya. "Malah dengan terbentuknya Pansus malah kita membantu pemerintah meluruskan masalah dengan terbentuknya Pansus, malah kasus ini bisa cepat selesai, pelakunya cepat dihukum, uang nasabah cepat kembali," terangnya.
Sehingga, lanjut dia, Pansus itu bisa memudahkan langkah pemerintah untuk melakukan pembangunan ekonomi dan infrastruktur. "Sehingga fitnah terhadap pemerintahan Pak Jokowi malah bisa cepet kita jawab dengan terbentuknya Pansus," katanya.
(kri)