Pilkada 2020, Sejumlah Lembaga Mulai Survei Figur Bakal Calon

JAKARTA - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, sejumlah lembaga mulai melakukan survei terhadap calon-calon yang dianggap potensial menang di daerah yang akan menggelar pilkada.

Berdasarkan agenda Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pilkada Serentak akan digelar pada 23 September 2020. Sebanyak 270 kabupaten/kota dan provinsi bersiap menghadapi ajang lima tahunan untuk memilih kepala dan wakil kepala daerah.

Tak heran, kini partai politik (parpol) pun ramai-ramai memanaskan "mesin" politik. Bahkan, tidak sedikit parpol yang telah mematok target kemenangan pada ajang politik terbesar tahun depan

Seperti lembaga Visi Research and Consulting (VISI), melakukan survei terkait persepsi masyarakat terhadap kinerja Wahidin Halim. Survei tersebut dilakukan pada 27 November sampai 6 Desember 2019, dengan jumlah responden 1.200 yang tersebar di 4 kabupaten dan 4 kota di provinsi Banten.

Survei menggunakan metode multistage random sampling, dengan toleransi kesalahan (margin of error) 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden terpilih diwawancara secara tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Untuk memastikan validitas dan kualitas data, VISI melakukan monitoring dan mendatangi ulang responden secara random sebesar 20 persen dari total sampel (spot check). Dalam quality control tersebut tidak ditemukan kesalahan berarti.

Hasilnya, Gubernur Banten Wahidin Halim dinilai berkinerja baik dan memuaskan. Wahidin mendapatkan insentif elektoral paling tinggi mengalahkan berbagai tokoh dan kandidat lainnya.

Wahidin Halim jauh meninggalkan elektabilitas mantan rivalnya pada pilkada lalu, Rano Karno. Wahidin juga meninggalkan jauh Andika Hazrumi, pasangan wakilnya jika Andika maju sebagai calon Gubernur.

Tingginya elektabilitas Wahidin Halim disebabkan oleh faktor kinerja pemerintahan yang dinilai positif dan memuaskan yang diukur dari berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, politik dan keamanan, dan bidang lainnya.

Kesimpulan hasil survei tersebut disampaikan dalam "Press Conference Evaluasi Akhir Tahun: Mengukur Kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Banten", di Hotel Grand Zuri, Kamis 26 Desember 2019.

Menurut hasil survei VISI, Wahidin Halim dipilih secara spontan sebagai Gubernur Banten sebesar 34,3% jika mencalonkan diri kembali pada pilkada mendatang.

Angka ini jauh meninggalkan mantan rivalnya, Rano Karno yang dipilih secara spontan sebesar 8%. Bahkan, Wahidin Halim jauh lebih banyak dipilih secara spontan dibandingkan Airin Rahmi Diani (3%), Andika Hazrumi (2,8%), dan Iti Jayabaya (2,8%).

Direktur Riset Visi, Ali Irfani menjelaskan, tingginya elektabilitas spontan Wahidin Halim ini terjaga secara konsisten pada simulasi elektabilitas dengan menyodorkan beberapa nama calon Gubernur, dari 13 nama, 7 nama, 3 nama, hingga hanya dua pasangan.

Pada simulasi terbuka 13 nama calon Gubernur Banten, Wahidin Halim tetap mendominasi calon lainnya (33,3%), Rano Karno (16,1%), Ahmad Zaki Iskandar (6,4%), Airin Rahmi Diani (5,8%), Andika Hazrumi (5,1%), dan beberapa nama penting lainnya.

Bahkan Ali Irfani menambahkan, ketika simulasi nama itu diperkecil pada tujuh nama atau lima nama, Wahidin Halim konsisten masih unggul jauh mengalahkan calon lainnya. Menurut Ali Irfani, superioritas elektabilitas Wahidin atas kandidat lain karena dianggap berkinerja baik dan memuaskan.

"Dinilai memiliki karakter kepemimpinan yang mengubah persepsi negatif atas pemerintahan Provinsi Banten pada periode sebelumnya. Maka tidak mengejutkan jika penilaian positif masyarakat terhadap kinerja kepemimpinan Wahidin sebagai gubernur melambungkan elektabilitasnya," kata Ali Irfani, Jumat (27/12/2019).

Lebih lanjut Ali Irfani menjelaskan, secara umum masyarakat menilai kinerja Gubernur Wahidin Halim sangat baik dalam hal kemudahan dalam pelayanan berbagai bidang, seperti pembangunan jalan, jembatan, pengadaan air bersih, irigasi, jaringan listrik, akses pupuk, gas, bibit dan hasil-hasil pertanian.

"Masyarakat hanya menilai dalam soal mendapatkan modal tidak mudah atau banyak yang mengalami kesulitan.

Dalam temuan survei tersebut, masyarakat Banten juga menilai secara umum kondisi sosial ekonomi di Banten sedang (39,4%), baik dan sangat baik (33,4%)," jelasnya.

Demikian pula pada aspek pelayanan pemerintahan di provinsi Banten, masyarakat menilai sudah dalam kondisi sangat baik dan baik (53,8%), sedang (31,2%), dan hanya 13,5% yang menjawab buruk dan sangat buruk.

"Dalam bidang pembangunan infrastruktur, kondisi politik, keamanan, pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan pendidikan, mayoritas masyarakat Banten menilai kondisinya baik," ujarnya.

Survei juga menemukan informasi bahwa dalam pelayanan kantor pemerintahan yang melayani berbagai persoalan sehari-hari seperti kantor desa/kelurahan, kecamatan, puskesmas, dinas, dan lain-lain, mayoritas masyarakat menilai pelayanannya sangat baik dan baik (77,6%).

Ali Irfani juga menjelaskan, survei Visi menemukan data penting terkait beberapa persoalan yang dianggap urgen dan bagaimana penanganan pemerintah provinsi. Ketika ditanyakan dua persoalan tersebut, ditemukan tidak ada gap atau jarak yang terlalu lebar antara keduanya.

"Ini berarti harapan masyarakat Banten atas berbagai bidang yang dianggap urgen dapat dengan baik dipenuhi oleh pemerintah provinsi Banten," ucapnya.

Menutup paparan hasil survei tersebut, Ali Irfani menjelaskan, mayoritas masyarakat menilai kinerja Gubernur Banten memuaskan (59,1%) dan hanya 32,8% yang menilai tidak memuaskan.

"Data ini tidak jauh berbeda dengan penilaian kinerja wakil gubernur Banten yang dinilai memuaskan (52,9%)," ungkapnya.

Di sisi lain, Bendahara Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Tweedy Ginting mengatakan, harus ada upaya untuk memetakan potensi ancaman nasional. Terutama mendekati momen-momen seperti Pilkada.

"Tahun depan ada 270 daerah menggelar Pilkada Serentak, 9 provinsi, 37 kota, dan 234 Kabupaten," ujar Tweedy di Gedung RRI, Jakarta, Kamis 19 Desember 2019.