Golkar Masih Mengkaji Terkait Evaluasi Pilkada Langsung
Jum'at, 15 November 2019 - 17:02 WIB
Golkar Masih Mengkaji Terkait Evaluasi Pilkada Langsung
A
A
A
JAKARTA - Wacana evaluasi pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang dilontarkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendapatkan respons beragam dari fraksi-fraksi di DPR. Fraksi Golkar sendiri masih mengkaji soal usulan evaluasi tersebut.
"Ya evaluasi pilkada ke depan tentu pembahasan teknisnya kan ada di komisi, Komisi II. Golkar juga tadi malam dalam Rapimnas (rapat pimpinan nasional) itu meminta kepada fraksi untuk mengkaji dan nanti kemudian dibahas secara detail dengan DPP Partai Golkar," kata Wakil Ketua DPR Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/11/2019).
Menurut Politikus Partai Golkar ini, Golkar ingin mendalami hal-hal yang berkenaan dengan dampak maupun situasi, kondisi serta waktu untuk merubah UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
"Apa masih keburu di tahun 2020. Nah ini dampaknya mau kita lihat," terangnya.
Karena itu, Azis melanjutkan, pihaknya masih sedang mendalami sejumlah isu yang ada di dalam rencana perubahan UU Pilkada tersebut. Seperti misalnya, soal perubahan sistem pilkada langsung, usulan pencalonan Anggota DPR yang hendak maju pilkada tidak perlu mundur dan harus cuti saja, dan beragam isu lainnya.
"Itu sedang dibahas semua. Belum ada conclusion yang final dari partai Golkar," imbuh Azis.
Karena itu, mantan Ketua Komisi III DPR ini menambahkan, Fraksi Golkar belum memiliki pertimbangan khusus soal evaluasi pilkada langsung ini karena pihaknya masih dalam tahapan menelaah.
"Tentu fraksi meminta waktu untuk mengkaji dari kalangan intelektual, kalangan masyarakat, semua baik dari segi sektor budaya, kesehatan, kemudian dari sektor ekonominya, plitiknya nanti kita akan lihat," tandasnya.
"Ya evaluasi pilkada ke depan tentu pembahasan teknisnya kan ada di komisi, Komisi II. Golkar juga tadi malam dalam Rapimnas (rapat pimpinan nasional) itu meminta kepada fraksi untuk mengkaji dan nanti kemudian dibahas secara detail dengan DPP Partai Golkar," kata Wakil Ketua DPR Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/11/2019).
Menurut Politikus Partai Golkar ini, Golkar ingin mendalami hal-hal yang berkenaan dengan dampak maupun situasi, kondisi serta waktu untuk merubah UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
"Apa masih keburu di tahun 2020. Nah ini dampaknya mau kita lihat," terangnya.
Karena itu, Azis melanjutkan, pihaknya masih sedang mendalami sejumlah isu yang ada di dalam rencana perubahan UU Pilkada tersebut. Seperti misalnya, soal perubahan sistem pilkada langsung, usulan pencalonan Anggota DPR yang hendak maju pilkada tidak perlu mundur dan harus cuti saja, dan beragam isu lainnya.
"Itu sedang dibahas semua. Belum ada conclusion yang final dari partai Golkar," imbuh Azis.
Karena itu, mantan Ketua Komisi III DPR ini menambahkan, Fraksi Golkar belum memiliki pertimbangan khusus soal evaluasi pilkada langsung ini karena pihaknya masih dalam tahapan menelaah.
"Tentu fraksi meminta waktu untuk mengkaji dari kalangan intelektual, kalangan masyarakat, semua baik dari segi sektor budaya, kesehatan, kemudian dari sektor ekonominya, plitiknya nanti kita akan lihat," tandasnya.
(maf)
