Sertifikasi Nikah Perlu Dikaji Manfaat dan Mudaratnya
Kamis, 14 November 2019 - 21:15 WIB
Sertifikasi Nikah Perlu Dikaji Manfaat dan Mudaratnya
A
A
A
JAKARTA - Wacana pemberlakuan sertifikasi pernikahan dari Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendi, menuai perdebatan di ranah publik, termasuk DPR.
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta, agar wacana tersebut dikaji secara mendalam dan penuh kehati-hatian. Perlu dilihat manfaat dan mudharatnya.
"Harus hati hati dikaji betul manfaat dan mudaratnya, karena masalah orang kawin itu masalah yang sangat privat sangat pribadi," kata Yandri saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Yandri menjelaskan, untuk agama Islam misalnya, aturan nikah itu sudah diatur dengan Al Qur'an dan Sunnah Nabi, di situ disebutkan ukuran apa saja yang membuat seseorang layak atau tidak untuk menikah.
"Misalnya kalau dia sanggup nikah ya nikah, kalau enggak sanggup nikah itu berpuasa itu ada ukurannya," terangnya.
Karena itu, dia mempertanyakan apa parameternya pemerintah jika memberlakukan sertifikasi nikah itu. Jadi, pemerintah harus berhati-hati dalam menerapkan kebijakan itu, kalau tidak hati-hati akan menimbulkan kegaduhan.
"Sebaiknya, sebelum wacana itu dilontarkan ke publik ke masyarakat sebaiknya dikaji mendalam, mudharat dan manfaatnya apa," pinta Yandri.
Karena itu Yandri menambahkan, di berbagai kesempatan yang menyangkut isu-isu keagamaan dan kehidupan umat beragama, Komisi VIII akan meminta keterangan dari Menteri Agama dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR.
Sekali lagi ia meminta agar pemerintah mengkaji terlebih dulu parameter sertifikat itu seperti apa. Dan bagaimana nasib orang yang tidak mendapatkan sertifikat. Faktanya juga banyak daerah-daerah di Indonesia yang akses ke kantor pemerintahan sangat jauh, dan apakah ini akan mempersulit mereka yang hendak menikah.
"Apa anti tidak mempersulit birokrasi orang untuk menikah karena harus mendapatkan sertifikat makanya terhadap hal-hal yang saya sebutkan ini mohon kiranya dengan sangat pemerintah harus berhati-hati tolong dikaji dulu lebih mendalam," harapnya.
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta, agar wacana tersebut dikaji secara mendalam dan penuh kehati-hatian. Perlu dilihat manfaat dan mudharatnya.
"Harus hati hati dikaji betul manfaat dan mudaratnya, karena masalah orang kawin itu masalah yang sangat privat sangat pribadi," kata Yandri saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Yandri menjelaskan, untuk agama Islam misalnya, aturan nikah itu sudah diatur dengan Al Qur'an dan Sunnah Nabi, di situ disebutkan ukuran apa saja yang membuat seseorang layak atau tidak untuk menikah.
"Misalnya kalau dia sanggup nikah ya nikah, kalau enggak sanggup nikah itu berpuasa itu ada ukurannya," terangnya.
Karena itu, dia mempertanyakan apa parameternya pemerintah jika memberlakukan sertifikasi nikah itu. Jadi, pemerintah harus berhati-hati dalam menerapkan kebijakan itu, kalau tidak hati-hati akan menimbulkan kegaduhan.
"Sebaiknya, sebelum wacana itu dilontarkan ke publik ke masyarakat sebaiknya dikaji mendalam, mudharat dan manfaatnya apa," pinta Yandri.
Karena itu Yandri menambahkan, di berbagai kesempatan yang menyangkut isu-isu keagamaan dan kehidupan umat beragama, Komisi VIII akan meminta keterangan dari Menteri Agama dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR.
Sekali lagi ia meminta agar pemerintah mengkaji terlebih dulu parameter sertifikat itu seperti apa. Dan bagaimana nasib orang yang tidak mendapatkan sertifikat. Faktanya juga banyak daerah-daerah di Indonesia yang akses ke kantor pemerintahan sangat jauh, dan apakah ini akan mempersulit mereka yang hendak menikah.
"Apa anti tidak mempersulit birokrasi orang untuk menikah karena harus mendapatkan sertifikat makanya terhadap hal-hal yang saya sebutkan ini mohon kiranya dengan sangat pemerintah harus berhati-hati tolong dikaji dulu lebih mendalam," harapnya.
(maf)
