Jelang Munas, Anggota DPR Golkar Dilarang Tinggalkan Jakarta
Selasa, 12 November 2019 - 17:10 WIB
Jelang Munas, Anggota DPR Golkar Dilarang Tinggalkan Jakarta
A
A
A
JAKARTA - Seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPR dilarang meninggalkan Jakarta sampai dengan selesainya musyawarah nasional (Munas) Golkar pada 6 Desember 2019.
Hal tersebut berdasarkan surat imbauan yang ditandatangani oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Kahar Muzakir tertanggal 11 November 2019.
![Jelang Munas, Anggota DPR Golkar Dilarang Tinggalkan Jakarta]()
Dikonfirmasi hal itu, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR, Darul Siska membenarkannya. "Ya ada imbauan untuk (dilarang) ke luar kota menjelang munas," ujar Darul Siska di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).
Namun, loyalis Bambang Soesatyo (Bamsoet) ini mengaku memandang positif surat imbauan tersebut. Sebab kata Darul, surat imbauan itu dimaksudkan agar semua anggota Fraksi Golkar berkonsentrasi menghadapi munas.
"Kalau pun itu dimaksudkan untuk melarang ke daerah itu, padahal ada yang memang sudah terjadwal, memang ada pertemuan dengan konstituen apalagi ini sebagian baru terpilih. Tentu ada yang berterima kasih kepada kawan-kawan konstituen yang timnya mendukung di daerah. Itu susah dilarang, sudah terjadwal lebih awal," ujarnya.
Namun menurut dia, tidak perlu terlalu protektif. "Karena banyak juga teman-teman yang sudah punya jadwal lebih dulu dengan konstituennya yang mengundang orang banyak," katanya.
Hal tersebut berdasarkan surat imbauan yang ditandatangani oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Kahar Muzakir tertanggal 11 November 2019.
Dikonfirmasi hal itu, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR, Darul Siska membenarkannya. "Ya ada imbauan untuk (dilarang) ke luar kota menjelang munas," ujar Darul Siska di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).
Namun, loyalis Bambang Soesatyo (Bamsoet) ini mengaku memandang positif surat imbauan tersebut. Sebab kata Darul, surat imbauan itu dimaksudkan agar semua anggota Fraksi Golkar berkonsentrasi menghadapi munas.
"Kalau pun itu dimaksudkan untuk melarang ke daerah itu, padahal ada yang memang sudah terjadwal, memang ada pertemuan dengan konstituen apalagi ini sebagian baru terpilih. Tentu ada yang berterima kasih kepada kawan-kawan konstituen yang timnya mendukung di daerah. Itu susah dilarang, sudah terjadwal lebih awal," ujarnya.
Namun menurut dia, tidak perlu terlalu protektif. "Karena banyak juga teman-teman yang sudah punya jadwal lebih dulu dengan konstituennya yang mengundang orang banyak," katanya.
(maf)
