Sering Alot, KPU Usulkan Anggaran Pilkada dari APBN
Senin, 11 November 2019 - 18:04 WIB
Sering Alot, KPU Usulkan Anggaran Pilkada dari APBN
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengusulkan, agar anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) dianggarkan dari APBN. Pasalnya, selama anggaran ada di APBD pembahasan seringkali alot antara pemerintah daerah (pemda) dengan KPUD.
"Kami mengusulkan terkait pembahasan anggaran pilkada yang dari APBD itu agak menyulitkan termasuk menimbulkan perdebatan di daerah. Maka kami mengusulkan anggaran pilkada bisa melalui apbn. Bagaimana mekanismenya kami serahkan ke pemerintah," kata Arief Budiman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (11/11/2019).
Sejauh ini terkait dengan penyediaan anggaran pilkada 2020 belum semua daerah menuntaskannya. Dari 270 masih ada dua daerah yang belum melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
"Sampai dengan hari ini tercatat masih ada dua daerah yanh belum menandatangani NPHD yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan. Dua kab ini ada di Sumbar. Dan ini sudah sangat terlambat dari jadwal yang ditentukan KPU," ungkapnya.
Sementara itu untuk personel penyelenggara pilkada, Arief mengatakan beberapa hal sudah siap. Dia mengatakan personel sudah terbentuk dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
"Januari baru kita lihat apakah kesiapan personelnya siap apa enggak. Rekrutmen penylenggara adhoc," pungkasnya.
"Kami mengusulkan terkait pembahasan anggaran pilkada yang dari APBD itu agak menyulitkan termasuk menimbulkan perdebatan di daerah. Maka kami mengusulkan anggaran pilkada bisa melalui apbn. Bagaimana mekanismenya kami serahkan ke pemerintah," kata Arief Budiman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (11/11/2019).
Sejauh ini terkait dengan penyediaan anggaran pilkada 2020 belum semua daerah menuntaskannya. Dari 270 masih ada dua daerah yang belum melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
"Sampai dengan hari ini tercatat masih ada dua daerah yanh belum menandatangani NPHD yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan. Dua kab ini ada di Sumbar. Dan ini sudah sangat terlambat dari jadwal yang ditentukan KPU," ungkapnya.
Sementara itu untuk personel penyelenggara pilkada, Arief mengatakan beberapa hal sudah siap. Dia mengatakan personel sudah terbentuk dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
"Januari baru kita lihat apakah kesiapan personelnya siap apa enggak. Rekrutmen penylenggara adhoc," pungkasnya.
(maf)
