Masalah Sistem Pilkada, Gerindra Masih Tunggu Hasil Survei
Minggu, 10 November 2019 - 17:26 WIB
Masalah Sistem Pilkada, Gerindra Masih Tunggu Hasil Survei
A
A
A
JAKARTA - Partai Gerindra tidak bisa menampik munculnya berbagai aspirasi untuk mengevaluasi sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung, termasuk aspirasi yang muncul dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.
(Baca juga: Soal Penambahan Wamen, Jokowi: Belum)
Namun, Gerindra belum memutuskan sikap terkait dengan evaluasi sistem pilkada langsung karena masih menunggu hasil survei internal Gerindra dan juga Kemendagri.
"Memang ada aspirasi untuk evaluasi tentang sistem pilkada langsung. Wajar jika Mendagri melakukan evaluasi hal tersebut,” kata Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra Sodik Mudjahid dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Mendagri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu yang dikutip kembali oleh SINDOnews, Minggu (10/11/2019).
Namun Sodik melanjutkan, saat rapat dengan Mendagri, Komisi II DPR meminta evaluasi dilakukan secara mendalam denhan juga melihat setiap faktor yang terlibat dalam pilkada langsung.
"Serta dilakukan secara komprehensif dengan meliputi semua faktor yang terkait dan terintegrasi," ucapnya.
Selain itu sambung Ketua DPP Partai Gerindra ini, evaluasi pun dimulai dengan riset atau investigasi, kajian dan analisis yang dilakukan oleh tenaga ahli dalam bidang kepemiluan dan kedaerahan.
Menurutnya, mereka harus independen, tidak memiliki ataupun kepentingan pribadi maupun kelompok. "Apakah nanti hasilnya pilkada langsung atau tidak langsung, tetapi tetap dalam wadah demokrasi dan semangat Pancasila. Khususnya sila ke-4, semangat ‘kerakyatan’ yang dipimpin ‘hikmah kebijaksanaan’ dalam ‘permusyawaratan dan pwrwakilan'," tegasnya.
Karena itu dia menambahakan, Partai Gerindra dalam hal ini masih meunggu hasil survei internal Gerindra dan juga evaluasi oleh Kemendagri.
"Gerindra masih menunggu hasil survei internal, dan survei Kemendagri untuk merumuskan pola pilkada terbaik bagi rajyat, bagi calon dan bagi semua pihak terkait di masa kini dan masa mendatang," tandasnya.
(Baca juga: Soal Penambahan Wamen, Jokowi: Belum)
Namun, Gerindra belum memutuskan sikap terkait dengan evaluasi sistem pilkada langsung karena masih menunggu hasil survei internal Gerindra dan juga Kemendagri.
"Memang ada aspirasi untuk evaluasi tentang sistem pilkada langsung. Wajar jika Mendagri melakukan evaluasi hal tersebut,” kata Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra Sodik Mudjahid dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Mendagri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu yang dikutip kembali oleh SINDOnews, Minggu (10/11/2019).
Namun Sodik melanjutkan, saat rapat dengan Mendagri, Komisi II DPR meminta evaluasi dilakukan secara mendalam denhan juga melihat setiap faktor yang terlibat dalam pilkada langsung.
"Serta dilakukan secara komprehensif dengan meliputi semua faktor yang terkait dan terintegrasi," ucapnya.
Selain itu sambung Ketua DPP Partai Gerindra ini, evaluasi pun dimulai dengan riset atau investigasi, kajian dan analisis yang dilakukan oleh tenaga ahli dalam bidang kepemiluan dan kedaerahan.
Menurutnya, mereka harus independen, tidak memiliki ataupun kepentingan pribadi maupun kelompok. "Apakah nanti hasilnya pilkada langsung atau tidak langsung, tetapi tetap dalam wadah demokrasi dan semangat Pancasila. Khususnya sila ke-4, semangat ‘kerakyatan’ yang dipimpin ‘hikmah kebijaksanaan’ dalam ‘permusyawaratan dan pwrwakilan'," tegasnya.
Karena itu dia menambahakan, Partai Gerindra dalam hal ini masih meunggu hasil survei internal Gerindra dan juga evaluasi oleh Kemendagri.
"Gerindra masih menunggu hasil survei internal, dan survei Kemendagri untuk merumuskan pola pilkada terbaik bagi rajyat, bagi calon dan bagi semua pihak terkait di masa kini dan masa mendatang," tandasnya.
(maf)
