Jelang Munas, Golkar Diharapkan Tidak Bersifat Oligarki

Jum'at, 08 November 2019 - 01:03 WIB
Jelang Munas, Golkar...
Jelang Munas, Golkar Diharapkan Tidak Bersifat Oligarki
A A A
JAKARTA - Pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar ke-55 harus diterjemahkan agar partai ini terus berbenah menjadi partai modern.

Keberadaan partai modern itu dibutuhkan dalam kehidupan demokrasi kita yang masih bertumbuh (in the making). Demokrasi yang menyejahterakan masih membutuhkan perjuangan.

"Seperti kemandirian dan biaya partai politik, korupsi yang menggurita, menguatnya populisme konservatif antitoleransi dan antidemokrasi hingga manajemen dan tata kelola partai yang bersifat oligarki dan pragmatisme," kata politikus Golkar Agun Gunandjar Sudarsa, Kamis (7/11/2019).

(Baca juga: Dukungan Jokowi ke Airlangga Tak Diambil Pusing Timses Bamsoet)

Anggota DPR ini menyatakan, perlu adanya pergeseran dari politik retorik para elite menjadi politik kerja dengan pelibatan setiap 'warga' di tempatnya masing-masing. Artinya politik retorika elite yang selama ini dikumandangkan, harus dibumikan menjadi politik kerja 'warga'.

"Sehingga partai politik menjadikan warga negara terberdayakan serta memiliki kepedulian bahwa demokrasi itu adalah miliknya, jiwanya dan harapannya untuk masa depannya lebih baik lagi," jelasnya.

Agun mengungkapkan, dalam pengantar buku David Mathews yang berjudul Ekologi Demokrasi: Demokrasi Deliberatif dan Kekuatan Warga, diperlukan demi menghindari berkembangnya perilaku "opportunity behaviour" dari para elite dalam menjalankan kekuasaanya.

"Menjalankan kekuasaaan sepihak meninggalkan norma dan etik. Kondisi ini potensial memunculkan praktik oligarki dan kolusi. Tata kelola seperti ini membuat pemilih makin tidak percaya terhadap partai politik, dan semakin menjauh dari tujuan demokrasi yang sesungguhnya," ucapnya.

Partisipasi rakyat 'warga' menurutnya, menjadi semakin rendah dalam keikutsertaannya dalam setiap pemilu. Dukungan dan kepercayaan terhadap partai semakin surut, pilihan lebih didasarkan kemampuan uang dan atau kekuasaan dibandingkan integritas dan kompetensi.

"Partai modern yang dibutuhkan dalam konsep Demokrasi Deliberatif pada hakekatnya adalah karakter partai modern yang sungguh-sungguh kembali pada jati dirinya sebagai sarana mengagregrasi partisipasi rakyat dengan tujuan memberdayakan dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat," ungkapnya.

"Di mana demokrasi yang dijalankan oleh partai politik harus menyertakan semua pihak, negara, swasta, profesional, industri, agamawan, budayawan, dan sebagainya. Di mana kesemuanya terlibat dan melibatkan 'warga' masyarakat yang ingin disejahterakan," sambungnya.

Maka kata Agun, sudah saatnya Munas Golkar di bulan Desember 2019 ini merancang masa depan Golkar sebagai partai ideologis, partai pembangunan, partai kader, tempat kreativitas dan inovasi kaum muda/milenial, mendayagunakan teknologi dalam tata kelola dan manajemen partai terbuka, serta melibatkan ‘warga’ di lingkungannya masing-masing.

"Jadi, sambutan Presiden Jokowi tentang partai modern itu bisa diartikan sebagai apresiasi yang harus diterjemahkan sebagai instrospeksi dan motivasi bagi jajaran pengurus dan kader Partai Golkar saat ini," ujarnya.
(maf)
Berita Terkait
HUT ke-57 Partai Golkar...
HUT ke-57 Partai Golkar Bertema Bersatu untuk Menang
Bahlil Lahadalia Tegaskan...
Bahlil Lahadalia Tegaskan Soliditas Kader di HUT ke-61 Partai Golkar
Persiapan Jelang Perayaan...
Persiapan Jelang Perayaan HUT Ke-61 Partai Golkar
Soal Peluang Golkar...
Soal Peluang Golkar Ubah AD/ART untuk Jokowi Maju Ketum, Aburizal Bakrie: Bisa Saja jika Daerah Mau
Pembukaan Rapimnas Partai...
Pembukaan Rapimnas Partai Golkar
Tasyakuran HUT Ke-57...
Tasyakuran HUT Ke-57 Partai Golkar
Berita Terkini
Kubu Roy Suryo Tepis...
Kubu Roy Suryo Tepis Berkas Kasus Pencemaran Nama Baik Terkait Ijazah Jokowi Sudah P21
Roy Suryo Bandingkan...
Roy Suryo Bandingkan Lamanya Penanganan Kasus Ijazah Jokowi dengan Jessica dan Ferdy Sambo
DKPP Pecat Ketua Bawaslu...
DKPP Pecat Ketua Bawaslu Kabupaten Tambrauw karena Terbukti Masih Berstatus ASN
KPK Ungkap Tahapan yang...
KPK Ungkap Tahapan yang Harus Dilalui untuk Ekstradisi Tersangka E-KTP Paulus Tannos
Terima Kunjungan Sekjen...
Terima Kunjungan Sekjen ICAPP, PKB Perkuat Jembatan Diplomasi Politik dengan Korsel
Desak DPR Segera Bahas...
Desak DPR Segera Bahas Revisi UU Pemilu, Perindo: Libatkan Partai Nonparlemen
Infografis
10 Negara yang Paling...
10 Negara yang Paling Tidak Dikenal, dari Nauru hingga Tuvalu
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved