Pendaftaran CPNS Tidak Dilakukan Secara Serentak

JAKARTA - Pembukaan pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) diperkirakan tidak dilakukan secara serentak. Terutama untuk formasi – formasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (pemda).

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengatakan, perbedaan waktu pembukaan pendaftaran CPNS itu disebabkan masih adanya revisi-revisi data formasi yang dilakukan pemda. "Iya bisa (tidak serentak). Karena masih ada beberapa revisi-revisi," ungkap Kepala BKN Bima Haria Wibisana di The Grand Opus Ballroom, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, untuk instansi kementerian/lembaga rata-rata sudah hampir semua telah menuntaskan proses input data formasi ke sistem SSCASN. Hanya saja, instansi di pemda lebih banyak yang melakukan perubahan. “Jadi, itu yang kita sedang lihat. Karena mereka juga butuh bantuan untuk menginjeksi data itu. Kemudian ada terasa rumit untuk formasi jabatannya itu. Formasi ini di sekjen, biro ini, bagian ini, seksi ini. Kan masyarakat tidak mengerti ini jabatan apa. Ini saya sedang mencoba apa bisa membuat itu lebih sederhana,” ungkapnya.

Dia mencontohkan, kabupaten yang mengubah dari suatu jabatan ke formasi tenaga teknologi informasi (TI) untuk mengejar menjadi pemerintahan digital. Selain butuh verifikasi perubahan, proses injeksi data juga perlu waktu.

"Itu kan ada perubahan. Itu yang sedang kita proses di Kemenpan-RB. Sehingga memerlukan waktu untuk menginjeksi data itu," paparnya.

Meski diperkirakan tidak serentak, Bima masih berharap semua instansi sudah menginput formasi ke dalam sistem SSCASN sebelum 11 November 2019. Sehingga, pada 11 November, semua sudah siap menerima pendaftaran. "Kalau belum (selesai) terpaksa yang sudah ada dulu (yang dibuka). Karena kan masalah komunikasi juga, lalu jarak jauh. Dan kita juga latih teman-teman BKD untuk melakukan input data itu. Itu kan harus satu-satu. Belum lagi Kantor Regional BKN harus memeriksa satu-satu jangan sampai ada yang salah," ujarnya.

Dia menjelaskan, prinsip kehati-hatian memang diutamakan dalam proses input data formasi. Sebab, jika tidak teliti dan terjadi kesalahan maka dampaknya akan fatal. "Salah input, salah lagi nanti. Harusnya S1 tapi malah D3. Ribet lagi nanti. Sudah terlanjur daftar tiba-tiba bukan, kan tidak bisa ditolak seperti itu. Harus betul-betul sempurna sehingga kami berani membuka ke umum," ujarnya.

Meski demikian, Bima memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu proses tahapan seleksi CPNS 2019. Sampai akhir tahun ini memang dikhususkan untuk proses pendaftaran dan seleksi administrasi saja.

Lebih lanjut Bima juga mengungkapkan bahwa khusus untuk formasi tenaga pengamanan siber, pendaftaran tidak akan dibuka untuk umum. Alasannya, karena formasi ini dikhususkan untuk tenaga pengaman siber yang sudah ada dan belum berstatus aparatur sipil negara (ASN). "Itu formasi khusus cuma agak beda ceritanya. Itu karena banyak ternyata petugas siber terutama di tempat-tempat yang sangat rahasia (berstatus) honorer. Nah kan bahaya kan, kalau information leak (kebocoran informasi). Nah ini kelabakan," ungkapnya.

Menurut Bima, untuk menjaga kerahasiaan negara, maka para tenaga pengaman siber harus disumpah. Di mana untuk disumpah, maka para tenaga pengaman ini harus berstatus ASN. “Bukan hitungan analisa beban kerja dan analisa jabatan. Memang ada khusus slot seperti itu karena memang permintaan dari teman-teman yang instansinya menjaga kerahasiaan. Bukan BIN saja, ada banyak,” paparnya.

Setidaknya, terdapat 500-an tenaga pengaman siber yang akan mengikuti seleksi CPNS 2019. Tenaga-tenaga tersebut sudah melalui proses pemeriksaan latar belakang. "Iya (tetap ikut seleksi). Justru itu. Tapi kalau orang mau daftar tenaga siber, tidak ada. Ini closed. Karena mereka harus di-profilling, harus dilihat latar belakangnya. Kan harus seperti itu," ujarnya.

Pakar kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah tidak mempermasalahkan pendaftaran tidak dilakukan secara serentak. Menurut dia, dampak dengan ketidakserentakan ini adalah terkait peta persaingan saat proses seleksi. "Pendaftaran CPNS sekarang kan bisa bebas di mana saja. Jadi, akhirnya siapa yang membuka lebih dulu maka peminatnya akan lebih banyak. Jadi ini lebih ke peta persaingan. Termasuk juga orang-orang terbaik akan diambil oleh instansi yang membuka pendaftaran lebih ddulu. Siapa cepat, dia yang banyak," ujarnya.

Bahkan, menurut dia, ada potensi instansi yang tidak akan terpenuhi formasinya karena minimnya pendaftar. Hal ini harus dipikirkan oleh pemerintah untuk mengatasinya. “Ini sudah sering terjadi. Ada instansi yang akhirnya malah tidak dapat terpenuhi formasinya karena kekurangan pendaftar atau kompetensinya kurang. Ini harus dicarikan solusinya,” ujarnya.

Terkait dengan masih adanya pemda yang melakukan revisi formasi, Lina mengaku tidak merasa khawatir bahwa itu akan menjadi ajang permainan. Dia lebih menekankan bahwa formasi tersebut harus dipastikan sesuai kebutuhan di daerah. (Dita Angga)