Hanya 4 Tahun Terima PKH, Warga Wonosobo Ini Putuskan Diwisuda
Jum'at, 01 November 2019 - 19:56 WIB
Hanya 4 Tahun Terima PKH, Warga Wonosobo Ini Putuskan Diwisuda
A
A
A
WONOSOBO - Setelah empat tahun menerima bantuan dari pemerintah, Muslihatun, warga Desa Rojoimo Kecamatan Wonosobo, mantap untuk "diwisuda". Dia tak ingin lagi mendapat bantuan karena kini merasa sudah mampu. Dia adalah satu dari tiga warga yang memutuskan untuk tak lagi menerima bantuan. Warga lainnya yakni Nur Hayati dan Mujiah.
"Saya memutuskan untuk tidak menerima bantuan karena sekarang sudah lebih mampu. Dan ini merupakan bagian dari mensyukuri nikmat Tuhan," tutur ibu tiga anak itu saat ditemui pada Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Pendapa Kabupaten Wonosobo usai "Diwisuda" dari menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Jumat (1/11/2019)
Penghasilan suaminya yang rata-rata Rp1,5 juta dirasa Muslihatun sudah cukup untuk menghidupi keluarga. Sebab, hanya tinggal membiayai sekolah si bungsu, yang kini menempuh pendidikan di pondok pesantren.
Pada kesempatan itu Muslihatun juga mengungkapkan upayanya untuk mengajak tetangganya yang sudah mampu tetapi masih menerima bantuan, agar "diwisuda". Setidaknya ada 15 orang di desanya yang menerima bantuan pemerintah.
"Saya itu prihatin, ada tetangga yang sebenarnya sudah mampu tetapi masih mau menerima bantuan pemerintah. Masa kalau orang miskin dia punya tabungan dan tabungannya tidak sedikit," ungkapnya.
Diakui Muslihatun, mengajak para penerima PKH yang sudah mampu untuk tidak lagi menerima bantuan, bukan persoalan mudah. Ada kecenderungan mereka dimanjakan dengan bantuan yang selama ini diberikan.
Pernyataan yang disampaikan Muslihatun, merupakan fakta yang menjadi kekhawatiran pemerintah. Wakil Gubernur Jawa Tengah H Taj Yasin Maimoen mengatakan, bantuan memang harus diberikan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Namun, tidak boleh selamanya.
"Kalau dilakukan seterusnya juga tidak baik karena mereka akan senang di bawah. Kalau dalam Islam ada hadist tangan di atas lebih baik daripada di bawah. Kalau kita beri bantuan terus mereka akan senang di bawah," katanya.
Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Mulai dari pembangunan rumah tidak layak huni, jambanisasi, pemasangan listrik gratis, hingga berbagai pelatihan dan pemberdayaan. Upaya tersebut juga sudah dilakukan dengan program satu OPD satu desa dampingan.
"Di Kabupaten Wonosobo ada 4 desa yang didampingi. Kalau kita cak ke, saya yakin tidak hanya sedikit yang keluar dari program PKH karena dari Pemprov melalui 1 OPD 1 desa dampingan, kami komitmen tidak hanya membangun fisik tapi juga pemberdayaan," jelasnya.
Pemberdayaan ini penting, lanjutnya, karena akan membantu keluarga miskin mendapat income tambahan bagi keluarga.
"Saya memutuskan untuk tidak menerima bantuan karena sekarang sudah lebih mampu. Dan ini merupakan bagian dari mensyukuri nikmat Tuhan," tutur ibu tiga anak itu saat ditemui pada Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Pendapa Kabupaten Wonosobo usai "Diwisuda" dari menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Jumat (1/11/2019)
Penghasilan suaminya yang rata-rata Rp1,5 juta dirasa Muslihatun sudah cukup untuk menghidupi keluarga. Sebab, hanya tinggal membiayai sekolah si bungsu, yang kini menempuh pendidikan di pondok pesantren.
Pada kesempatan itu Muslihatun juga mengungkapkan upayanya untuk mengajak tetangganya yang sudah mampu tetapi masih menerima bantuan, agar "diwisuda". Setidaknya ada 15 orang di desanya yang menerima bantuan pemerintah.
"Saya itu prihatin, ada tetangga yang sebenarnya sudah mampu tetapi masih mau menerima bantuan pemerintah. Masa kalau orang miskin dia punya tabungan dan tabungannya tidak sedikit," ungkapnya.
Diakui Muslihatun, mengajak para penerima PKH yang sudah mampu untuk tidak lagi menerima bantuan, bukan persoalan mudah. Ada kecenderungan mereka dimanjakan dengan bantuan yang selama ini diberikan.
Pernyataan yang disampaikan Muslihatun, merupakan fakta yang menjadi kekhawatiran pemerintah. Wakil Gubernur Jawa Tengah H Taj Yasin Maimoen mengatakan, bantuan memang harus diberikan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Namun, tidak boleh selamanya.
"Kalau dilakukan seterusnya juga tidak baik karena mereka akan senang di bawah. Kalau dalam Islam ada hadist tangan di atas lebih baik daripada di bawah. Kalau kita beri bantuan terus mereka akan senang di bawah," katanya.
Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Mulai dari pembangunan rumah tidak layak huni, jambanisasi, pemasangan listrik gratis, hingga berbagai pelatihan dan pemberdayaan. Upaya tersebut juga sudah dilakukan dengan program satu OPD satu desa dampingan.
"Di Kabupaten Wonosobo ada 4 desa yang didampingi. Kalau kita cak ke, saya yakin tidak hanya sedikit yang keluar dari program PKH karena dari Pemprov melalui 1 OPD 1 desa dampingan, kami komitmen tidak hanya membangun fisik tapi juga pemberdayaan," jelasnya.
Pemberdayaan ini penting, lanjutnya, karena akan membantu keluarga miskin mendapat income tambahan bagi keluarga.
(atk)
